The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan ...

JAKARTA  – Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat ...

Jakarta – Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat ...

Jakarta – Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat ...

Jakarta,- Peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena sudah tidak relevan seperti pasal soal usia minimal seseorang dapat melangsungkan pernikahan. “UU ini sudah tidak relevan terutama untuk pasal 6 dan 7,” kata Peneliti Sosial TII Umi di Jakarta, Sabtu. Dia mengatakan pasal 6 undang-undang itu menyebutkan umur minimal seseorang dapat melangsungkan ...

JAKARTA – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Umi Lutfiah mengingatkan tentang pentingnya semua pihak di daerah untuk memperhatikan soal perbaikan gizi bagi balita jangan sampai terjadi wabah gizi buruk banyak korban seperti dialami oleh suku Asmat awal tahun 2018. “Wabah gizi buruk seperti Asmat tidak hanya dapat ditangani dengan perbaikan layanan kesehatan dan pemberian makanan berigizi balita- Penanganan dari aspek ...

JAKARTA — Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai langkah penting yang perlu dilakukan partai politik saat ini adalah penetapan secara resmi koalisi partai pengusung dalam Pilpres 2019. Apalagi sudah ada dua calon presiden yang sudah dideklarasikan. “Sebelum menentukan nama pasangan cawapres, saat ini yang paling penting adalah menetapkan secara resmi koalisi partai pengusung,” ujar Arfianto dalam ketetangannya di ...

Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai langkah penting yang perlu dilakukan partai politik saat ini adalah penetapan secara resmi koalisi partai pengusung dalam Pilpres 2019. “Sebelum menentukan nama pasangan cawapres, saat ini yang paling penting adalah menetapkan secara resmi koalisi partai pengusung,” ujar Arfianto dalam ketetangannya di Jakarta, Senin (16/4/2018). Arfianto mengatakan ketentuan koalisi ini diatur dalam Pasal 222 UU No. ...

Pengamat politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai langkah penting yang perlu dilakukan partai politik saat ini adalah penetapan secara resmi koalisi partai pengusung dalam Pilpres 2019. “Sebelum menentukan nama pasangan cawapres, saat ini yang paling penting adalah menetapkan secara resmi koalisi partai pengusung,” ujar Arfianto dalam ketetangannya di Jakarta, Senin (16/4). Arfianto mengatakan ketentuan koalisi ini diatur dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yang menyatakan, pasangan calon pada Pemilu ...

Sosok calon pendamping Jokowi baiknya berasal dari ekonomi, agama atau militer. Sementara Prabowo baiknya dari kalangan sipil dan non Jawa. Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto dipastikan bakal berlaga lagi dalam pemilihan presiden  tahun 2019. Meski demikian, calon pendamping kedua calon presiden (capres) tersebut belum juga diputuskan hingga saat ini. Sejumlah nama pendamping keduanya selama beberapa pekan ini telah wara wiri ...