Tahun 2019 bukan hanya tahun politik yang ramai dengan pemilu serentak pertama kalinya untuk memilih presiden dan anggota legislatif, namun juga penanda 21 tahun era Reformasi sekaligus 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah. Salah satu isu penting yang masih berpolemik adalah terkait penyelenggaraan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan ...
Read More »Author Archives: The Indonesian Institute
The Indonesian Institute: Belum Semua Daerah Maksimal Dukung JKN
The Indonesian Institute menyoroti komitmen daerah yang belum maksimal mendukung terselenggaranya jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui sigi untuk memperingati 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, lembaga penelitian kebijakan publik itu menemukan banyak provinsi belum mengalokasikan 10 persen APBD untuk bidang kesehatan. Mengacu hasil pengamatan Kementerian Dalam Negeri tahun 2015 terhadap 17 daerah penyelenggara JKN, ada 10 daerah yang belum memberikan porsi yang ...
Read More »Puluhan Tahun Otonomi Daerah, Anggaran Kesehatan Daerah Belum Memuaskan
Memperingati 20 tahun pelaksanaan otonomi daerah, The Indonesian Institute mengadakan penelitian terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam konteks 20 tahun lebih pelaksanaan otonomi daerah. Indonesia saat ini sedang berada dalam masa transisi menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta yang sudah dimulai sejak tahun 2004 silam. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan suatu program bernama Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan ...
Read More »The Indonesian Update — Volume XIII, No.5 – May 2019 (English Version)
The May 2019 edition of the Indonesian Update raises a main report on the evaluation of the presidential and vice presidential threshold requirement in the 2019 presidential elections. This theme is very relevant because in the 2019 presidential elections, two candidates were the ones who also contested the 2014 presidential elections. This is partly due to the high threshold requirement ...
Read More »Update Indonesia — Volume XIII, No. 5 – Mei 2019 (Bahasa Indonesia)
Update Indonesia edisi Mei 2019 mengangkat laporan utama mengenai evaluasi terhadap syarat ambang batas calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilihan Presiden 2019. Tema ini sangat relevan karena pada Pilpres 2019 kali ini, diikuti oleh dua kandidat yang juga pernah bertarung dalam Pilpres 2014. Tidak ada wajah baru yang nampak dalam Pilpres 2019 kemarin. Hal ini salah satunya disebabkan oleh ...
Read More »Masih Ada Ketimpangan Partisipasi Kerja, Pengamat: Perlu Kolaborasi!
Badan Pusat Statistik (BPS) masih mencatat adanya ketimpangan dalam partisipasi kerja antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data yang dirilis BPS pada Senin (6/5/19) tingkat partisipasi angkatan kerja per Februari 2019 untuk laki-laki mencapai 83,18 persen, sedangkan perempuan hanya 55,50 persen. Meskipun angka ini mengalami kenaikan, jika dibandingkan dengan data Februari 2018 kemarin. Dimana tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki naik lebih tinggi dari ...
Read More »Srikandi Wanita Indonesia Perlu Diberi Ruang Duduki Posisi Strategis
Pengamat Ekonomi The Indonesian Institute, M. Rifki Fadilah mengatakan bahwa kaum Perempuan merupakan salah satu srikandi Indonesia yang bisa membawa perekonomian Indonesia lebih baik ke depannya. Oleh karenanya, Perempuan harus bisa mengubah kesadaran dan persepsinya supaya bisa berkarya di lingkungan kerja manapun. Untuk itu, Perempuan harus bisa melawan pola pikir diri yang membatasi prospek kariernya. “Yang utama adalah mindset dari Perempuan dulu untuk membuang pola pikir yang mengekang kariernya dengan begitu mereka ...
Read More »Wacana Pemindahan Ibu Kota, Ekonom: Jangan Jadi Kebijakan Maju Mundur
Pemerintah sebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memindahkan Ibu Kota dari Jakarta. Sayangnya usaha pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota tersebut nampaknya belum akan terealisasi dalam waktu dekat. Pasalnya melalui akun media sosial (Instagramnya), Presiden malah meminta para netizen untuk mengusulkan dimana seharusnya Ibu Kota dibangun. Hal ini seakan menunjukkan bahwa pemerintah belum memutuskan dengan pasti, Provinsi mana yang akan menjadi pengganti Jakarta. Menanggapi hal itu, ...
Read More »Terungkap! Fakta-fakta Mengapa Ibu Kota Harus Segera Pindah
Geger pindah ibu kota sontak menjadi perbincang publik usai Presiden Joko Widodo membuka kembali wacana tersebut dalam suatu kesempatan rapat dengan para Menteri Kabinet Kerja belum lama ini. Menanggapi hal itu, Pengamat Ekonomi dari The Indonesian Institute, Muhammad Rifki Fadilah mengatakan bahwa sejatinya Jakarta sebagai pusat ibu kota harus segera dipindah. Ada beberapa alasan mengapa Jakarta dianggap tak mampu lagi menjalankan fungsinya. Kepadatan ...
Read More »Kebijakan Mematikan Perusahaan, Sama Dengan Membunuh Buruh
Ekonom Senior Indef, Didik J. Rachbini mengatakan sudah saatnya pemerintah membenahi sektor industri dan Buruh. Pasalnya, kental terasa bahwa pemerintah lebih fokus pada sektor infrastruktur ketimbang industri. Oleh karena itu, tak heran banyak Buruh yang produktifitasnya tertinggal jauh dibelakang. Dampaknya cukup terasa tatkala sektor industri berjalan lamban. Tak pelak, akhirnya yang paling merasakan dampak negatif dari lambatnya pertumbuhan disektor Industri tersebut adalah Buruh dan pekerja dengan jabatan ...
Read More »
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research