The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Desember selalu menjadi waktu yang ditunggu-tunggu. Tidak hanya oleh umat Nasrani yang akan merayakan Natal, tapi juga oleh anak-anak dan mahasiswa yang libur akhir tahun dan masyarakat lainnya yang akan berpergian menikmati libur Natal dan Tahun Baru. Namun, akhir tahun ini tidak akan semenyenangkan biasanya untuk beberapa orang. Bencana yang melanda Sumatera tidak berhenti sampai dengan datang dan perginya air. ...

Presiden ke-2 Indonesia, Soeharto, telah resmi mendapatkan gelar Pahlawan Nasional pada perayaan Hari Pahlawan Nasional. Berdasarkan survei persepsi yang dilakukan oleh Intelligence National Security Studies/INSS (2025), 84,25% dari 1.200 responden, lewat telepon (“tele survey”), menyatakan mereka setuju Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan. INSS juga menyampaikan bahwa 16,09% menyatakan kontroversi pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) ...

Penelitian ini menelaah efektivitas Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) sebagai alat kelengkapan baru di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam memperkuat partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) pada proses pembentukan undang-undang. Latar belakang kajian ini berangkat dari kebutuhan demokrasi Indonesia untuk memiliki mekanisme legislasi yang lebih terbuka, akuntabel, dan inklusif, di mana masyarakat memiliki hak untuk didengar, dipertimbangkan, ...

Masa pra-peradilan untuk para aktivis yang dituduh sebagai dalang kerusuhan demonstrasi Agustus 2025 telah dimulai sejak 13 Oktober lalu. Sejak tulisan ini dibuat (18/10),  pra-peradilan sudah diselenggarakan untuk Delpedro Marhaen, Syahdan Husein, Khariq Anhar, dan Muzaffar Salim. Namun, pihak termohon sidang pra-peradilan, yaitu pihak kepolisian, tidak menghadiri sidang ini. Ketidakhadiran tersebut berimbas pada penundaan keadilan untuk para pemohon. Sembari dalam ...

Indonesia tengah digempur dengan teriakan yang menuntut perubahan dari Sabang hingga Merauke. Bukan hanya karena perkara tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), tetapi juga banyak isu kenegaraan lain seperti sempitnya ruang sipil untuk berpendapat dan menempati jabatan di pemerintahan, komitmen pemerintah terhadap korupsi yang tidak kunjung diperlihatkan taringnya, serta aspirasi publik yang belum menjadi pertimbangan mendasar dibentuknya produk hukum dan kebijakan. ...

Media sosial kembali diramaikan dengan kemarahan netizen setelah mengetahui besarnya komponen tunjangan yang didapatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setelah mendapatkan kenaikan. Beredar luas daftar infografis serupa dengan slip gaji yang menjabarkan besaran gaji pokok dan tunjangan-tunjangan lainnya yang didapatkan anggota DPR. Berdasarkan Surat Edaran Setjen DPR RI No. KU.00/9414/DPR RI/XII/2010 dam Surat Menteri Keuangan No S-520/MK.02/2015, selain gaji pokok, ...

Dalam acara Cat Lovers Social Day 2025 (12/6), ada satu momen hangat yang menjadi pusat perhatian. Acara yang diadakan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) dan Rumah Sakit Hewan Polri diramaikan dengan kehadiran seekor kucing terkenal di media sosial, Bobby Kertanegara (suara.com, 15/7/2025). Bobby bukan kucing biasa, melainkan kucing peliharaan dari Presiden Prabowo Subianto. Bukan hanya karena keimutannya yang jadi pusat ...

Sejak diberlakukannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 pada bulan Februari lalu, penekanan pada efisiensi anggaran memaksa lembaga peradilan meninjau ulang dan memangkas pos belanja operasional—mulai dari transportasi hakim dan panitera, pemeliharaan ruang sidang, hingga pengadaan sarana administrasi. Di permukaan, penghematan ini memberi ruang bagi kas peradilan untuk menutupi kebutuhan mendesak lain, namun secara mendalam justru mengikis kemampuan institusi peradilan ...

Dunia kini berada pada titik dimana gerakan sipil mulai menjadi sebuah kemewahan karena ancaman yang semakin sering mengikutinya. Gelombang protes rakyat yang menuntut hak dan keadilan semakin menggema di berbagai belahan dunia sepanjang tahun 2025. Banyak sekali latar belakang yang memicu gerakan besar masyarakat sipil di negara-negara, mulai dari isu politik dalam negeri hingga luar negeri. Sekitar 100.000 orang di ...

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tenang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) telah disahkan dan diundangkan pada 26 Maret 2025 lalu setelah mendapat banyak perlawanan. Tata cara pembentukannya yang dianggap mengesampingkan partisipasi masyarakat dan tidak transparan menjadi garis bawah penekanan mengapa UU TNI ini mendapat banyak penolakan. Mulai dari rapat yang diselenggarakan tertutup, ...