Author Archives: Dewi Rahmawati

Pentingnya Pendidikan Politik untuk Meningkatkan Kualitas Partisipasi Pemilih Pada Penyandang Disabilitas Mental

Pasca pemilu yang berlangsung pada 14 Februari 2024 masih meninggalkan cerita menarik. Salah satunya adalah keterlibatan kelompok penyandang disabilitas mental sebagai peserta pemilih. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memperbolehkan pemilih kategori penyandang disabilitas mental atau orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang memiliki hak suara pada Pemilu 2024 menjadi tantangan bagi para penyelenggara pemilu di daerah. Dengan total 1,1 juta ...

Read More »

The “Keluarga Harapan” Program, building economic self-reliance for the impoverished

Read More »

Program Keluarga Harapan dan Pentingnya Membangun Kemandirian Ekonomi Masyarakat Pra Sejahtera

Program Keluarga Harapan (PKH) yang telah dilaksanakan sejak tahun 2007 menjadi bentuk kebijakan pemerintah pusat dalam mengentaskan kemiskinan. Secara filosofis, kebijakan nasional ini menyasar kepada perempuan sebagai korban dari kemiskinan. Perempuan dengan situasi kemiskinan akan sulit memberikan kualitas kehidupan terbaik. Meskipun PKH diberikan kepada rumah tangga sangat miskin (RTSM), namun sebenarnya program ini juga merupakan salah satu bentuk perhatian negara ...

Read More »

Awan dan Potret Kemiskinan Perkotaan

Usmanto (43) membanting anaknya, K (11), yang dikenal sebagai Awan hingga tewas di gang Jalan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Rabu (13/12/2023). Meski memiliki keterbatasan fisik, Awan dikenal sangat aktif dan gampang bergaul dengan warga setempat. Bahkan, Awan berinisiatif mencari uang untuk sang ibu. “Wah aktif banget dia. Jadi, dia ini kayak ‘tulang punggung keluarga’. Maksudnya, dia mau bekerja untuk ...

Read More »

Rentannya Perempuan dalam Pusaran Kekerasan

Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) baru-baru ini kembali terjadi pada sosok ibu rumah tangga yang berprofesi dokter umum bernama Qori Ulfiyah Ramayanti (37). Qori, saat ini ramai menjadi pembicaraan media sosial karena kabur dari rumah akibat KDRT yang dialaminya. Suami korban diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap dan untuk mengisi kekosongan waktu, sang suami mengabadikan seluruh aktivitasnya dengan membuat konten ...

Read More »

Evaluasi Kebijakan Permen Nomor 4 Tahun 2018 Sebelum dan Pasca Pengesahan UU TPKS dilingkungan KemenPPPA

Laporan akhir tahun The Indonesian Institute, INDONESIA REPORT 2023, mencoba mengevaluasi tentang penerapan kebijakan tentang penyelenggaraan pelayanan terpadu yang dilakukan di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), serta mengidentifikasi kesesuaian peran dan tugas Unit Pelayanan Terpadu Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), sebelum dan pasca disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022 lalu ...

Read More »

Menguji Efektivitas Kontrol Sosial dan Sosialisasi Hukum sebagai Bentuk Pencegahan Perundungan Berulang

Ketua Umum Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPAI) Seto Mulyadi atau Kak Seto menyatakan bahwa kasus perundungan atau bullying di lingkungan sekolah yang marak terjadi akhir-akhir ini terjadi karena pembiaran. Menurutnya, selama ini dalam setiap Undang-Undang Pidana Anak juga sudah mengakomodir kasus perundungan, tetapi fenomena gunung es ini terjadi karena adanya pembiaran. Selain itu, ada kesempatan pada pelaku, ujar kak Seto ...

Read More »

Judi online, Perlukah Kontrol Sosial melalui Pajak Pemerintah?

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) terus melakukan penanganan konten perjudian online di ruang digital melalui berbagai cara. Sejak tahun 2018 hingga 6 September 2023, Kemenkominfo telah memutus akses konten judi online ratusan ribu situs. Dirjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Semuel Abrijani Pangerapan, menjelaskan Kemenkominfo telah melakukan pemutusan akses situs dan take down terhadap 938.106 konten judi online. Lalu, dari bulan Juli ...

Read More »

Mutu Lembaga Pendidikan dan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia

Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya Sugiarto dalam acara peluncuran sekolah percontohan menyampaikan bahwa masukan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) soal evaluasi sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) bertujuan untuk pemerataan kualitas pendidikan. Menurut Bima Arya, meskipun sistem zonasi memiliki nilai positif terutama dalam pemerataan kualitas pada pendidikan, namun sistem penerimaan peserta didik baru ...

Read More »

Televisi sebagai media penyiaran dan pendidikan publik

Media pertelevisian saat ini menjadi sorotan masyarakat khususnya pada serangkaian pemberitaan publik figur (artis) yang lebih banyak menampilkan pemberitaan kehidupan pribadi seperti perselingkuhan, kekerasan, perceraian, kriminalitas (penyalahgunaan narkoba, kasus asusila) dan sebagainya. Tidak jarang hak publik untuk memperoleh informasi tentang perkembangan ekonomi, politik, bahkan situasi sosial terkini justru tertutupi oleh pemberitaan terkait skandal kehidupan pribadi artis. Beberapa skandal yang belum ...

Read More »