Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: pilkada dki jakarta

Update Indonesia — Volume X, No. 4 – April 2017 (Bahasa Indonesia)

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui Putusan MK Nomor 137/PUU-XIII/2015 telah membatalkan berlakunya aturan terkait kewenangan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) dalam membatalkan peraturan daerah (Perda). Uji materi UU No.23/2014 terkait kewenangan Mendagri membatalkan Perda diajukan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) dan kawan-kawan sejak tahun 2015. Laporan utama Update Indonesia bulan April 2017 kali ini mengangkat judul “Siapa Berwenang Membatalkan Perda?”. ...

Read More »

Melihat Hasil Pilkada DKI Jakarta 2017

Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, telah usai pada 15 Februari yang lalu. Berdasarkan hasil penghitungan entry data form C1 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menempati posisi pertama dengan 42,96 % suara. Diikuti pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan 39,97% suara dan pasangan Agus Harimurti ...

Read More »

Saling Serang Debat Pilkada 2017

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua pada 15 Februari yang akan datang. Pilkada akan diikuti oleh 101 daerah dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kini menjelang hari pencoblosan, masing-masing Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) menyelenggarakan debat publik. Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) No 12 Tahun 2016 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Perubahan Atas ...

Read More »

Ahok, 1 Juta KTP dan Partisipasi Politik Masyarakat

Minggu 19 Juni 2016, kelompok relawan “Teman Ahok”  berhasil mengumpulkan satu juta dukungan KTP untuk Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (atau Ahok) yang akan berpasangan dengan Heru Budi Hartono. Dukungan KTP ini merupakan syarat bagi pasangan Ahok-Heru yang akan  maju dalam Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2017 melalui jalur independen. Hal ini diatur dalam Pasal 41 Ayat (1) dan ...

Read More »

KPUD: Dana Kurang,Sosialisasi Tidak Maksimal

Jurnas.com | KOMISI Pemilihan Umum DKI Jakarta mengakui sosialisasi penyelenggaraan pemilu kurang maksimal karena terbatasnya dana yang dimiliki.Hal itu dikatakan Ketua KPUD DKI Jakarta Dahliah Umar dalam diskusi “Menyongsong Pilkada DKI Jakarta: Bagaimana Mengawasi Potensi Kecurangan” di kantor The Indonesian Institute Forum, Kamis (5/7). Selama ini pihaknya kata Dahliah terbantu oleh lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan serupa dan oleh media. “Mereka mencantumkan keterangan ...

Read More »