The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Update Indonesia edisi September 2024 mengangkat laporan utama mengenai perdebatan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 (Putusan MK No. 60) yang mengatur syarat usia minimal Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 (Putusan MK No. 70) yang memutus ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Putusan 60 dan 70 dinilai telah melewati batas kewenangan MK dalam melakukan uji materiil yang mana harusnya mengedepankan judicial constraint. Namun, melihat kondisi bernegara di Indonesia dan aspirasi masyarakat, terlihat bahwa walaupun MK telah melakukan judicial activism dalam perkara-perkara ini, publik menganggap putusan-putusan ini mewujudkan keadilan dan menjawab kekhawatiran mereka.
Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang kondisi literasi dan inklusi keuangan di Indonesia, pentingnya literasi dan inklusi keuangan, serta rekomendasi bagi pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran) mendatang untuk memperkuat literasi dan keuangan di Indonesia. Selanjutnya, kami juga membahas tentang kemiskinan dan ketimpangan yang dicita-citakan dalam Indonesia Emas 2045, pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka juga harus dapat membenahi kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan kebebasan ekonomi sudah terbukti secara empiris dapat mengurangi kemiskinan.
Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang Pilkada Jakarta yang selalu menjadi sorotan utama karena statusnya sebagai pusat ekonomi dan barometer politik nasional, dimana kemenangan seringkali berdampak besar pada peta politik Indonesia. Berikutnya, kami membahas refleksi terhadap sistem multipartai dan wacana pembentukan partai baru di Indonesia. Masih dalam bidang politik, Update Indonesia juga membahas tentang muncul beberapa wacana yang mengemuka terkait pembentukan kabinet Prabowo-Gibran. Salah satu yang menarik perhatian adalah pembentukan zaken kabinet.
Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang evaluasi efektivitas kebijakan pemerintah dalam penanganan kasus kekerasan berbasis gender pada Catatan Tahunan 2023. Selanjutnya, kami juga membahas tentang refleksi sepuluh tahun Pemerintahan Jokowi dan tantangan implementasi UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). UU TPKS sebagai hasil buah perjuangan masyarakat sipil selama masa pemerintahan Joko Widodo patut diapresiasi. Disahkannya UU TPKS juga menandakan bahwa penegakan, sistem penanganan dan penegakkan hak perempuan sebagai korban penting untuk diakui oleh negara.
Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
