The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Laporan utama bulan ini menyoroti meningkatnya minat masyarakat untuk menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah berbagai krisis efisiensi birokrasi. Analisis ini mengulas ketimpangan antara tingginya antusiasme publik dan stagnasi reformasi birokrasi, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan.
Di bidang ekonomi, kami menghadirkan dua ulasan utama. Pertama, potensi ekonomi hidrogen sebagai energi alternatif dan arah kebijakan Indonesia dalam mengembangkan ekosistemnya. Kedua, peran teknologi dalam meningkatkan pelayanan publik, sekaligus tantangan dalam integrasi sistem dan literasi digital di berbagai daerah.
Dari bidang sosial, kami mengangkat dua isu penting. Tulisan pertama membahas maraknya kasus perundungan dan kekerasan terhadap anak yang terjadi di sejumlah daerah seperti Makassar, Cirebon, dan Indragiri Hulu, sebuah pengingat akan urgensi reformasi sistem perlindungan anak. Tulisan kedua mengajak pembaca untuk merefleksikan arah pembangunan pariwisata nasional, dengan menyoroti praktik eksploitatif yang merugikan masyarakat lokal dan lingkungan, seperti dalam kasus penambangan di Raja Ampat dan alih fungsi lahan di Bali.
Di ranah hukum, kami menyoroti dua perkembangan penting. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang ITE yang membuka ruang harapan baru bagi kebebasan berpendapat di era digital. Kedua, urgensi perlindungan nyata bagi whistleblower dalam kasus korupsi, yang selama ini kerap diabaikan meskipun perannya sangat vital dalam pengungkapan kejahatan publik.
Melalui edisi ini, Update Indonesia terus berupaya menjadi medium refleksi dan pengayaan perspektif lintas sektor. Kami mengajak para pembaca untuk melihat secara lebih dalam bagaimana kebijakan, praktik sosial, dan dinamika hukum berkelindan membentuk arah masa depan Indonesia.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
