Tag Archives: UU IKN

Korupsi Legislasi dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3) yang dilakukan secara tertutup dan tanpa partisipasi publik yang bermakna (meaningful partcipation). Terdapat kecenderungan proses pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan secara tertutup dan minim partisipasi publik sepanjang tahun 2022. Permasalahan ...

Read More »

Partisipasi Legislasi melalui Petisi Daring

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 18 Januari 2022 menambah deret produk hukum yang dilahirkan tanpa harus memakan waktu lama. Pada dasarnya hal ini patut diapresiasi, dengan catatan jika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembentukannya. Sayangnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti mempersempit ruang partisipasi publik dalam pembentukan UU IKN. Terburu-burunya DPR dalam ...

Read More »

Kelindan-Kusut Kepala Otorita IKN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) setelah rancangannya disiapkan DPR dan pemerintah dalam waktu yang cepat. Undang-undang a quo disahkan lewat satu ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendapat persetujuan secara aklamasi oleh para anggota rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022 pada Selasa, 18 Januari 2022 (bbc.com, 18/01/2022). Merujuk ...

Read More »