Tag Archives: pemilu

The INDONESIAN FORUM Seri 78 – Ekosistem Civic Tech dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka dalam Rangka Meningkatkan Integritas Pemilu di Indonesia

Hari, tanggal     :  Selasa, 7 September 2021 Waktu                 :  10.00 – 12.00 WIB Tempat               :  Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   :  “Ekosistem Civic Tech dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka dalam Rangka Meningkatkan Integritas Pemilu di Indonesia”   Pemilu berintegritas merupakan sebuah norma global yang mencoba mendorong penyelenggaraan pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan ...

Read More »

Update Indonesia — Volume XV, No.6 – Juni 2021 (Bahasa Indonesia)

Update Indonesia edisi Juni 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Pemerintah untuk mengubah Undang-Undang (UU) tentang Perpajakan. Salah satu perubahan yang diusulkan oleh Pemerintah adalah terkait dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan tarif PPN ini diwacanakan untuk diterapkan terhadap produk seperti sembako dan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, bahkan jasa pendidikan. alasan pemerintah menaikkan tarif PPN ...

Read More »

Policy Assessment TII 2021 – Menimbang Manajemen Risiko Pemilu dan Pilkada 2024

Pada 9 Maret 2021, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah sepakat untuk mengeluarkan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi prioritas pada tahun 2021. Konsekuensi dari keputusan tersebut, maka tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat riuh. Pasalnya akan diselenggarakan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama. Padahal ...

Read More »

Mencari Skema Ideal Keserentakan Pemilu

Dengan adanya catatan buruk dari desain keserentakan pemilihan umum (Pemilu) di 2019, muncul sejumlah suara dari beberapa pihak yang mengusulkan perubahan pada model keserentakan Pemilu ke depan. Catatan buruk itu, misalnya, berupa kertas suara yang dianggap pemilih terlalu banyak hingga persoalan bobot kerja yang menyebabkan sejumlah penyelenggara ad hoc meninggal dunia. Pewacanaan terhadap alternatif model keserentakaan pemilihan ini bahkan tidak ...

Read More »

Rencana Koalisi Partai Islam di Pemilu 2024

Dua partai politik berbasis massa Islam, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka peluang untuk membentuk koalisi partai politik Islam untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Rencana ini muncul setelah pimpinan pusat kedua partai tersebut bertemu pada hari Rabu (14/4). Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, menyatakan waktu untuk membahas kemungkinan terbentuknya koalisi partai masih ...

Read More »

Pelajaran dari Puncak Tahun Politik di Indonesia

Menjelang berakhirnya 2019, yang disebut sebagai puncak tahun politik Indonesia, rasanya melakukan sedikit refleksi atas ragam fenomena politik yang muncul menjadi tepat. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menapaki kembali beberapa fenomena politik itu, sembari memberikan catatan atasnya. Namun, catatan tersebut tidaklah berupa pandangan kritis yang tentunya memerlukan kajian mendalam. Tulisan ini hanya berharap bahwa beberapa fenomena yang berhasil dipotret ...

Read More »

Melihat Presidential Threshold Pemilu 2019

Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna yang berakhir pada Jumat (21/7/2017). Pengesahan ini termasuk menetapkan keputusan atas lima isu krusial dalam RUU Pemilu yaitu sistem pemilu terbuka, presidential threshold 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10. Sebelum pengesahan, berlarut-larutnya pembahasan RUU Pemilu dalam ...

Read More »

Menyimak Usulan Dana Saksi Pemilu 2019 Melalui APBN

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar saksi saat pemilu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, mengatakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai saksi kurang lebih mencapai Rp 1,5 triliun. Dana ini akan dibagi per saksi tiap partai di 600 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. ...

Read More »

Update Indonesia — Volume X, No. 8 – Juli, Agustus 2016 (Bahasa Indonesia)

Laporan utama Update Indonesia bulan Agustus 2016 kali ini mengangkat judul “Mengevaluasi Pidana Mati Di Indonesia”. Bidan ekonomi membahas “Menata Perekonomian dalam Balada Distorsi Global”. Bidang sosial membahas “Kisruh Vaksin Palsu”. Bidang politik membahas “Polemik Sistem Pemilu Dalam Pembahasan RUU Pemilu”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintah dan lingkungan bisnis, ...

Read More »

Memperkuat Sistem Proporsional Terbuka

Polemik tentang Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menggantikan Undang-Undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, kembali bergulir. Salah satu poin penting pembahasan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu 2019 adalah tentang sistem pemilihan dalam pemilu legislatif. Seperti yang kita ketahui dalam UU No. 8 Tahun 2012  Pasal  5  ayat 1 disebutkan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan ...

Read More »