Jelang Pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) merencanakan untuk melakukan penyederhanaan desain surat suara. Terdapat beberapa alasan mengapa hal ini perlu untuk dilakukan. Pertama, berkaca pada pemilu tahun 2019, maka beban kerja Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dirasa cukup tinggi yang berdampak pada kelelahan baik secara fisik maupun non-fisik bahkan hingga meninggal dunia (KPU, 2021) Kedua, tingginya angka surat suara ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), with the support from USAID’s Regional Support for Elections and Political Transitions (RESPECT) Program and Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), conducted qualitative research from February-June 2021 on enabling civic tech ecosystems and open election data readiness to improve the integrity of elections in Indonesia. The study analyses two things. First, ...

Hari, tanggal     :  Selasa, 7 September 2021 Waktu                 :  10.00 – 12.00 WIB Tempat               :  Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   :  “Ekosistem Civic Tech dan Kesiapan Data Pemilu Terbuka dalam Rangka Meningkatkan Integritas Pemilu di Indonesia”   Pemilu berintegritas merupakan sebuah norma global yang mencoba mendorong penyelenggaraan pemilu berdasarkan prinsip demokrasi dari hak pilih universal dan kesetaraan ...

Update Indonesia edisi Juni 2021 mengangkat laporan utama mengenai rencana Pemerintah untuk mengubah Undang-Undang (UU) tentang Perpajakan. Salah satu perubahan yang diusulkan oleh Pemerintah adalah terkait dengan tarif pajak pertambahan nilai (PPN). Kenaikan tarif PPN ini diwacanakan untuk diterapkan terhadap produk seperti sembako dan jenis barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, bahkan jasa pendidikan. alasan pemerintah menaikkan tarif PPN ...

Pada 9 Maret 2021, Badan Legislasi (Baleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah sepakat untuk mengeluarkan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu dari daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang menjadi prioritas pada tahun 2021. Konsekuensi dari keputusan tersebut, maka tahun 2024 akan menjadi tahun politik yang sangat riuh. Pasalnya akan diselenggarakan Pemilu dan Pilkada di tahun yang sama. Padahal ...

Dengan adanya catatan buruk dari desain keserentakan pemilihan umum (Pemilu) di 2019, muncul sejumlah suara dari beberapa pihak yang mengusulkan perubahan pada model keserentakan Pemilu ke depan. Catatan buruk itu, misalnya, berupa kertas suara yang dianggap pemilih terlalu banyak hingga persoalan bobot kerja yang menyebabkan sejumlah penyelenggara ad hoc meninggal dunia. Pewacanaan terhadap alternatif model keserentakaan pemilihan ini bahkan tidak ...

Dua partai politik berbasis massa Islam, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) membuka peluang untuk membentuk koalisi partai politik Islam untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Rencana ini muncul setelah pimpinan pusat kedua partai tersebut bertemu pada hari Rabu (14/4). Sekretaris Jenderal DPP PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, menyatakan waktu untuk membahas kemungkinan terbentuknya koalisi partai masih ...

Menjelang berakhirnya 2019, yang disebut sebagai puncak tahun politik Indonesia, rasanya melakukan sedikit refleksi atas ragam fenomena politik yang muncul menjadi tepat. Oleh karena itu, tulisan ini berusaha menapaki kembali beberapa fenomena politik itu, sembari memberikan catatan atasnya. Namun, catatan tersebut tidaklah berupa pandangan kritis yang tentunya memerlukan kajian mendalam. Tulisan ini hanya berharap bahwa beberapa fenomena yang berhasil dipotret ...

Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR) akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pemilu dalam rapat paripurna yang berakhir pada Jumat (21/7/2017). Pengesahan ini termasuk menetapkan keputusan atas lima isu krusial dalam RUU Pemilu yaitu sistem pemilu terbuka, presidential threshold 20-25 persen, ambang batas parlemen 4 persen, metode konversi suara sainte lague murni, dan kursi dapil 3-10. Sebelum pengesahan, berlarut-larutnya pembahasan RUU Pemilu dalam ...

Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengusulkan agar saksi saat pemilu dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ketua Pansus RUU Pemilu, Lukman Edy, mengatakan dana yang dibutuhkan untuk membiayai saksi kurang lebih mencapai Rp 1,5 triliun. Dana ini akan dibagi per saksi tiap partai di 600 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) di seluruh Indonesia. ...