The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi INDONESIA 2025. Salah satu topik tahun ini mengangkat judul “Menilik Putusan MK tentang Pemisahan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Research Associate, TII. Analisis deskriptif dalam penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa pemisahan jadwal berpotensi meningkatkan efisiensi teknis dan memperkuat kapasitas kelembagaan penyelenggara pemilu, sekaligus mengurangi beban ...

Memasuki dua dekade, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), konsisten melakukan riset dan advokasi, serta edukasi kebijakan publik. Dalam kajian kebijakan tahunan INDONESIA 2024 kali ini, kami mengangkat beragam topik kebijakan yang mengevaluasi sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang komprehensif, kontekstual, dan relevan. INDONESIA 2024 hadir saat Indonesia telah menyelesaikan Pemilu dan memiliki pemerintahan dan parlemen yang baru ...

Revisi UU Pemilu di Indonesia selalu menjadi sorotan, terutama dari organisasi masyarakat sipil yang berupaya mengawal proses ini. Reformasi pemilu dan demokrasi secara umum, dinilai penting untuk memperkuat sistem demokrasi kita, mengatasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan pemilu, dan menciptakan mekanisme yang lebih transparan, adil, serta partisipatif. Dalam revisi ini, isu-isu seperti transparansi keuangan partai politik, proses rekrutmen kader, aturan ambang ...

Isu-isu terkait Pemilu di tahun 2024 memang selalu menarik untuk dibahas. Mulai dari isu yang berkaitan dengan regulasi dan mekanisme pengaturan pemilu, teknis pelaksanaan hingga isu dan wacana terkait calon kandidat dan peserta pemilu. Berkaitan dengan hal tersebut, kurang rasanya apabila kita juga tidak membahas mengenai isu wacana digitalisasi Pemilu. Pada awalnya, wacana terkait pelaksanaan Pemilu digital mulai mencuat dalam ...

Beberapa waktu ini terjadi polemik di masyarakat terkait kebijakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang menghapus ketentuan pembukuan dan penyampaian Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari Peraturan KPU (PKPU) untuk Pemilu 2024 nanti. Hal ini disampaikan KPU pada saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI bersama KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), ...

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Galang Taufani menanggapi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum agar Pemilu 2024 ditunda pada Kamis, 2 Maret 2023. Perintah tersebut tertuang dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim terhadap gugatan yang diajukan Partai Prima dengan tergugat Komisi Pemilihan Umum. Ia mengatakan putusan hakim PN Jakarta Pusat salah ...

Pada tanggal 26 Juli-12 Agustus 2022 yang lalu, The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) melakukan jajak pendapat dengan menyebarkan angket melalui metode snowballing. Jajak pendapat ini melibatkan 85 responden anak muda dengan rentang usia 17 hingga 30 tahun. Jajak pendapat ini menemukan sebanyak 88 persen responden mengetahui dinamika sosial, politik, hukum, dan ekonomi berdasarkan media sosial. Selanjutnya, ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali mengeluarkan publikasi kajian tengah tahun. Salah satu topik kajian tengah tahun kali ini mengangkat judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan PKPU Nomor 5 tahun 2021 tentang “Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka Mendorong Penerapan Data Pemilu Terbuka”, yang ditulis oleh Arfianto Purbolaksono, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini dilakukan dengan ...

Perkembangan teknologi berbasis internet telah berpengaruh terhadap berbagai aspek, termasuk dalam konteks kepemiluan. Saat ini, penyelenggara pemilu di Indonesia sudah menggunakan teknologi untuk memudahkan kerja kepemiluan serta sebagai upaya untuk menciptakan pemilu yang berintegritas. Sebagai contoh, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah membuat Sirekap (sistem informasi rekapitulasi) sebagai aplikasi yang memudahkan KPU dalam mempublikasikan rekapitulasi hasil penghitungan suara. Selain itu, ada ...

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) periode tahun 2022-2027, pada 12 April yang lalu. Setelah pelantikan Pemerintah berharap dapat mempersiapkan Pemilu dan Pilkada dengan matang bersama KPU dan Bawaslu (Kompas.com, 10/4/2022). Persiapan Pemilu dan Pilkada tahun 2024 sangat penting mengingat kedua kegiatan tersebut akan dilaksanakan ...