The arrest of Patrialis Akbar by the Corruption Eradication Commission (KPK) on Thursday, January 26, 2017 has shocked many parties. The credibility of the Constitutional Court (MK) is questioned by the public. What is wrong with MK? What needs to be corrected from the Court? The main report in the February 2017 edition of the Indonesian Update is ”  Correcting ...

Diskusi “The INDONESIAN FORUM Seri 40” Hari, tanggal    :  Kamis , 23 Maret  2017 Fokus Diskusi  :  “MK dan Sengketa Hasil Pilkada Serentak 2017” Kasus suap yang pernah menimpa mantan Ketua Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Akil Mochtar, di tahun 2013 telah banyak mengejutkan banyak pihak. Pada saat itu Akil Mochtar terlibat kasus suap dalam penanganan sengketa hasil Pemilihan Umum Kepala ...

Pada Kamis, 16 Maret 2017, Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang perkara perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2017 (Pilkada Serentak 2017). Pada sidang perdana ini MK menangani 27 perkara dengan agenda pemeriksaan pendahuluan yakni memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon (Kompas.com, 16/03/17). Hingga hari terakhir penerimaan pendaftaran gugatan sengketa hasil Pilkada Serentak 2017 pada Rabu, 1 Maret ...

Tertangkapnya Patrialis Akbar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Kamis, 26 Januari 2017 lalu, telah mengejutkan berbagai pihak. Kredibilitas Mahkamah Konstitusi (MK) pun kembali dipertanyakan publik. Ada apa dengan MK? Apa yang salah dengan MK? Apa yang perlu dikoreksi dari MK? Laporan utama Update Indonesia bulan Februari 2017 kali ini mengangkat judul “Mengoreksi Sistem Seleksi Hakim MK”. Bidang politik ...

Pada hari Kamis, 26 Januari 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Hakim Konstitusi, Patrialis Akbar, sebagai tersangka kasus suap. Penetapan ini dilakukan setelah Patrialis diperiksa secara intensif pasca ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK pada Rabu, 25 Januari 2017. Patrialis diduga menerima suap sebesar 20.000 USD dan 200.000 dollar Singapura, atau senilai 2,15 miliar dari pihak ...

Pada Rabu 31 Agustus 2016, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan uji materiil (judicial review) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (UU Pilkada). Pemohon dalam perkara teregistrasi Nomor 60/PUU-XIV/2016 tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (www.mahkamahkonstitusi.go.id, 31/08/16). Sebelumnya pada sidang pendahuluan permohonan uji materiil UU Pilkada (22/08/16) tersebut, Mejelis menilai masih ada ...

Kemana lagi rakyat harus mencari keadilan, jika para Penegak Hukum justru menjadi mafia hukum, makelar kasus dan mafia peradilan? Beberapa waktu lalu bahkan hingga hari ini media diramaikan oleh pemberitaan ditangkapnya pengacara ‘gaek’ Otto Cornelius (OC) Kaligis atas dugaan kasus suap terhadap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan. Ditangkapnya OC Kaligis oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada pertengahan Juli 2015 ...

Awal tahun 2015 sudah menghadirkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Saat DPR RI sedang melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) yang dinominasikan oleh Presiden Joko Widodo, KPK menetapkan calon Kapolri sebagai tersangka korupsi. Penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK kemudian diikuti oleh penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). BW ditangkap ...

Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya menolak permohonan Yusril Ihza Mahendra terkait uji materi Undang-Undang No 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, khususnya tentang Presidential Thereshold (PT). MK menolak gugatan Yusril dengan alasan permohonan pemohon untuk menafsirkan pasal 3 ayat 4, pasal 9, pasal 14 ayat 2, dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden ...

Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi berita yang cukup hangat belakangan ini. Posisi hakim konstitusi yang ditinggalkan Akil Mochtar hingga saat kini masih lowong. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dahulu memilih Akil Mochtar akan menggelar seleksi untuk memilih penggantinya. Selain itu, DPR juga akan memilih pengganti Hakim Konstitusi Harjono yang akan memasuki masa pensiunnya pada 6 Maret 2014. MK menghadapi ...