Tak disangka, tak dinyana, ternyata Ngobrol Kebijakan (Ngobi) by The Indonesian Institute sudah di episode 24 loh, guys! Di episode ini, Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum TII) dan Putu Rusta Adijaya (Peneliti Bidang Ekonomi TII) bakal ngobrolin tentang IKN nih yang nanti juga bakal jadi program prioritas pemerintah Prabowo-Gibran. Penasaran kan? Ayo kunjungi Spotify Ngobi!  

Pada hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, koalisi yang terdiri dari warga korban proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil menggelar sendiri upacara di kawasan Pantai Lango, terpisah dari IKN. Setelah upacara, koalisi yang selanjutnya disebut Koalisi Tanah untuk Rakyat ini membentangkan spanduk besar di Jembatan Pulau Balang yang bertuliskan ”Indonesia Is Not for Sale: Merdeka” (nasional.kompas.com, ...

The August 2024 edition of the Indonesian Update features a main report on the development of reproductive technology that has been utilized by the Indonesian people, the related policy context, and the value challenges in utilizing this reproductive technology. The government and all parties have an important role in efforts to increase awareness of human reproductive rights and individual freedom ...

Update Indonesia edisi Juni 2024 mengangkat laporan utama mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengundang sorotan publik. Program ini, bertujuan memberikan solusi konkret terhadap isu perumahan yang masih krusial di Indonesia. Namun, masifnya resistensi para pekerja dan pengusaha terhadapnya memunculkan pertanyaan seputar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang target pertumbuhan ekonomi dalam Asumsi ...

Ibu Kota Negara (IKN), atau yang juga disebut Nusantara yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur, adalah ibu kota baru Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang sedang dalam proses pengembangan dan pembangunan. Peraturan yang mendasari pembangunan IKN Nusantara adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) yang disahkan dan diundangkan pada 15 Februari 2022. Saat ini, IKN ...

Sejak tahun 2019, terdapat persoalan dalam proses legislasi beberapa undang-undang di Indonesia. Kita masih mengingat masifnya penolakan masyarakat terhadap Perubahan Kedua Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) hingga Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN). Terdapat persamaan pada dua produk hukum tersebut, yaitu proses legislasinya yang dilakukan dalam waktu singkat dan minim partisipasi ...

Pada pertengahan tahun 2022, pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah dimulai. Dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) tertulis bahwa pembangunan IKN dilaksanakan berdasar prinsip kesetaraan, keseimbangan ekologi, ketahanan, keberlanjutan pembangunan, kelayakan hidup, konektivitas, dan kota cerdas. Tertera dalam undang-undang tersebut bahwa prinsip kesetaraan ditujukan untuk menciptakan kota dengan peluang ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR) resmi mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (UU IKN) setelah rancangannya disiapkan DPR dan pemerintah dalam waktu yang cepat. Undang-undang a quo disahkan lewat satu ketukan palu Ketua DPR RI Puan Maharani setelah mendapat persetujuan secara aklamasi oleh para anggota rapat paripurna ke-13 DPR masa sidang 2021-2022 pada Selasa, 18 Januari 2022 (bbc.com, 18/01/2022). Merujuk ...

Resmi disahkan pada Rapat Paripurna ke-13 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masa sidang 2021-2022, Rancangan Undang-Undang tentang Ibu Kota Negara (RUU IKN) kini menjadi Undang-Undang (UU). Pengesahan yang dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, didampingi oleh empat Wakil Ketua DPR yaitu Sufmi Dasco Ahmad, Rachmad Gobel, Lodewijk Paulus, dan Muhaimin Iskandar. Resminya RUU IKN menjadi UU IKN menjadi sebuah genderang untuk ...

Pemerintah Pusat tengah disibukkan dengan persiapan pemindahan ibu kota di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim). Kepadatan Jakarta menjadi salah satu alasan dibalik pemindahan ibu kota,  lantaran kepadatan penduduk telah menelurkan berbagai masalah. Belum lagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga terus bergelut dengan pembenahan tata ruang Sejumlah masyarakat antusias menyambut pembangunan ibu kota baru. Berbagai dukungan dari negara lain juga mulai ...