Laporan utama Update Indonesia bulan Februari 2016 kali ini mengangkat judul “Indonesia Masih Butuh KPK”. Bidang ekonomi membahas “Melihat Perdebatan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung”. Bidang politik membahas “Revisi UU Terorisme: Upaya Melawan Terorisme di Indonesia”. Bidang sosial membahas “Urgensi Pengesahan RUU Perlindungan PRT”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintah dan ...

Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3), MKD dibentuk dengan tujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam rangka menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tersebut, MKD ...

Indonesia atas fitrahnya sebagai zamrud katulistiwa, memiliki potensi besar salah satunya hutan. Hutan dan kawasan hutan memiliki peran utama sebagai penyerasi dan penyeimbang lingkungan global. Hutan selain menyediakan sumber daya alam yang dibutuhkan manusia, juga berfungsi untuk memproduksi oksigen (O2) dan menyerap karbondioksida (CO2). Akan tetapi jika hutan mengalami perusakan, misal kebakaran hutan, maka hutan akan menjadi penyumbang emisi karbon ...

Update Indonesia bulan September 2015 kali ini mengangkat judul “Menunggu Reformasi Birokrasi Di Era Jokowi-JK”. Bidang ekonomi membahas “Berbenah Pelabuhan”. Bidang hukum membahas “DPR dan Agenda Kunjungan Kerjanya: Lagi-lagi Untuk Apa?”. Bidang sosial membahas “Dari MDGs ke SDGs”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan akademisi, ...

Mimpi Indonesia 10 (sepuluh) tahun mendatang bebas korupsi merupakan salah satu impian yang dibacakan oleh dua siswa sekolah dasar (SD) dalam Upacara Peringatan Detik-Detik Proklamasi RI di Istana Merdeka, 17 Agustus 2015 lalu. Impian tersebut pastinya bukan sekedar impian “anak SD”, melainkan patut menjadi impian kita bersama, bangsa Indonesia. Pada peringatan hari ulang tahun (HUT) kemerdekaan RI yang ke-70, komitmen ...

Laporan utama Update Indonesia bulan Oktober 2014 kali ini mengangkat judul “Polemik Undang-Undang Pilkada”. Bidang ekonomi membahas “Mengulas Disparitas Regional”. Bidang hukum membahas “Inkonsistensi Tafsir Demokratis”. Serta bidang sosial membahas tentang “Alih Fungsi Lahan Pertanian”. Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang hukum juga mengangkat judul “Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama”. Bidang politik membahas “Meneropong Struktur Kabinet Jokowi JK”. Penerbitan ...

Laporan Utama: Menilai Kebijakan Ekonomi Calon Presiden RI 2014 Hukum     : Arah Pembangunan Hukum Pemerintahan Baru Sosial        : Relevansi Menentang Pekerja Anak Politik       : Menimbang Pembangunan Demokrasi Kedua Kandidat Capres Dan Cawapres Pemilu 2014 Kampanye Pilpres dan Pendidikan Politik Menyimak Debat Capres Dalam Pilpres 2014 Update Indonesia Volume VIII No 12 Juli 2014 (Bahasa Indonesia)

[nggalbum id=1 template=extend]Perilaku wakil rakyat yang terhormat kembali mendapat sorotan publik. Kali ini ulah sekelompok wakil rakyat tidak hadir tanpa alasan yang jelas pada sidang paripurna DPR. Paripurna yang sedianya membahas dan mengesahkan beberapa Rancangan Undang-Undang, seperti dua Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Perjanjian Antara Indonesia dan Korea Selatan-India Tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, harus ditinggal sepi oleh ...

Buku ini berangkat dari kegundahan buruknya kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia. Sejatinya, setelah sepuluh tahun reformasi, kondisi kebebasan kita semakin baik. Politik yang semakin stabil dan pertumbuhan ekonomi yang cukup bagus semestinya diiringi dengan pencapaian di bidang lain, khususnya menyangkut kebebasan pers, buku, dan film. Buku ini diniatkan sebagai guideliness yang bisa digunakan oleh para politisi, pengambil keputusan, dan pemimpin ...

Usulan draf Rancangan Undang-undang tentang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan ramai menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. RUU ini dianggap sebagai revisi UU Perkawinan atau melengkapi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Polemik yang ramai dibicarakan di masyarakat terutama adalah pasal-pasal yang akan mengatur pemberian sanksi pidana terhadap kasus perkawinan di bawah tangan (kawin siri) dan kawin kontrak (kawin ...