Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Foto TII.

Stop Membahas Money Politics Kelas Teri

IJP-Rayberitabatavia.com – Pengamat politik dari Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, menilai sudah saatnya kita tidak terpaku pada kebiasaan money politics kelas teri. Kita harus mulai mengungkap money politics kelas kakap, seperti misalnya praktek jual beli suara.

‘Menurut saya wajar saja jika misalnya seorang caleg mengumpulkan massa, kemudian memberikan visi misi kemudian pulang memberikan ongkos atau nasi bungkus. Memangnya massa mau datang berpanas-panas, tapi tak ada ongkos disuruh dengarkan orang ngoceh soal visi-misi?

Yang pantas dipidanakan adalah jika massa yang datang disuruh memilih caleg tertentu atau partai tertentu oleh yang berkampanye,’ ujarnya saat diskusi publik di The Indonesian Institute, Jakarta Pusat, Rabu (26/2).

Ray menegaskan yang justru harus menjadi perhatian adalah praktek jual beli suara antar caleg atau partai, proses pemungutan suara dari Panitia Pemilih Setempat hingga ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta independensi Panitia Pemilih Setempat saat pemungutan suara.

‘Karena money politic diatas memakan biaya puluhan miliar rupiah, ngapain kita ribut mereka yang memberikan Rp 20 ribu-50 ribu, atau juga beri nasi bungkus? jelas Ray.

Formulir C1 yang berhologram yang digunakan dalam Pemilu 2014 ini, jelas Ray, memang membantu, karena susah dipalsukan. ‘Karena selalu ini yang menjadi masalah dalam 4 kali penyelenggaraan Pemilu orde reformasi,’ ujar Ray.

Saksi dari partai juga bisa melihat kejadian yang menurut dia aneh, namun jika terjadi sengketa di Mahkamah Konstitusi, mereka tidak bisa membantah, karena kurang bukti. ‘Dengan adanya C1 hologram, hal ini bisa dimininalisir’

Sementara Ketua Litbang Partai Golkar, Indra J Piliang, mendukung pendapat Ray.  Indra menilai, KPU juga harus mengawasi proses rekapitulasi suara di tingkat pusat. ‘Pada 2009, saat rekapitulasi suara ditingkat pusat, saya menduga banyak terjadi proses jual beli suara yang memakan biaya miliaran rupiah.

Karena itu dari sekarang, KPU harus menentukan, dimana gedung tempat rekapitulasi suara tingkat nasional, dan area itu harus disterilkan, agar terhindar dari praktek money politics kelas kakap,’ jelasnya.

Indra juga mengingatkan agar mewaspadai proses rekapitulasi suara yang berlangsung di kepulauan terpencil dan daerah perbatasan dengan negara lain. O brn

http://www.beritabatavia.com/detail/2014/02/26/3/20014/stop.membahas.money.politics.kelas.teri#.Uw7ZDIUnang

Komentar