Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Author Archives: Muhammad Aulia Y Guzasiah

Uji materi UU Cipta Kerja ke MK dianggap sia-sia

Pengajuan uji materi (judicial review) Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sia-sia lantaran salah satu norma dalam UU MK yang baru direvisi DPR bersama pemerintah telah dihapus. “Misalkan nanti ada aliansi masyarakat sipil yang melakukan judicial review di MK itu tampak percuma sebenarnya. Meskipun MK sudah memutuskan, tetapi itu tidak menjami akan diperbaiki,” kata peneliti hukum ...

Read More »

Draf UU Ciptaker akan diserahkan ke Jokowi, pakar hukum: Cacat formil

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan draf final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bakal diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (14/10). “Tenggat waktu untuk penyampaian UU Cipta Kerja ini jatuh pada 14 Oktober 2020, tepatnya besok pukul 00.00 WIB,” ujar Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa ...

Read More »

Cipta Kerja, Korupsi Legislasi dan Cengkraman Oligarki

Setelah sekian lama menuai begitu banyak polemik, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja akhirnya memperoleh persetujuan untuk disahkan pada 5 Oktober 2020. Mulai dari kalangan buruh, pemerhati lingkungan, akademisi hingga berbagai organisasi masyarakat sipil, langsung meneken petisi dan menggalakkan sikap penolakan yang senafas. Menariknya, tidak sedikit juga pihak yang terlihat memberikan sikap yang berlainan. Seperti menyatakan dukungan dan menyambut ...

Read More »

Ini yang Dikhawatirkan dari Pembahasan Superkilat UU MK

JAKARTA – DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi UU. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Aulia Guzasiah menilai cepatnya pembahasan dan pengesahan RUU MK menjadi UU menegaskan kuatnya oligarki. Karenanya wajar apabila publik kemudian ramai-ramai mempermasalahkan. “Usaha untuk merevisi UU MK cenderung ...

Read More »

Potret Lembaga Negara 75 Tahun Merdeka

Tujuh puluh lima tahun Indonesia merdeka, dan potret penataan lembaga negaranya dapat dikatakan tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja.  Khususnya yang tergabung dalam kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Departemen (LPNK/D) atau Lembaga Non Struktural (LNS), yang pembentukannya tidak tanggung-tanggung pascareformasi digulirkan, bak cendawan yang tumbuh di musim hujan. Seperti halnya undang-undang dan regulasi yang saat ini tengah mengalami obesitas, total ...

Read More »

Buron dan Urgensi Tim Pemburu Koruptor

Kata “buron” menjadi topik yang akhir-akhir ini paling banyak menghiasi halaman-halaman utama pemberitaan nasional. Entah itu yang terkait dengan dagelan dua buron koruptor, yakni Harun Masiku dan Djoko Tjandra yang sukses mengobok-obok tatanan dan kehormatan pejabat hukum di negeri ini. Ataukah terkait prestasi pemulangan seorang buron tanpa perjanjian ekstradisi, Maria Pauline Lumowa, yang belakangan baru terlihat dimunculkan setelah melalui dua ...

Read More »

Pengamat: TPK harus miliki fungsi yang jelas

pengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas.mp4ANTARA – Pemerintah berencana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK). Pengamat bidang hukum The Indonesian Institute Aulia Guzasiah menilai sebaiknya Tim Pemburu Koruptor (TPK) memiliki fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih. TPK juga harus dapat berperan sebagai wadah yang menguatkan garis komando antarinstitusi. https://www.antaranews.com/video/1611170/pengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas

Read More »

Covid-19, LSM Usul Tunda Pilkada 2020 atau Voting Daring

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti bidang hukum dari The Indonesian Institute atau TII, Aulia Guzasiah, mengatakan e-voting yang dilakukan secara asimetris bisa menjadi solusi alternatif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi corona atau Covid-19. Dia beralasan alasannya angka penularan Covid-19 di Indonesia saat ini hingga kini masih tinggi. “Jika melihat perkembangan kasus yang per hari ini telah mencapai angka 50.187 orang ...

Read More »

Policy Assessment TII 2020 – Menimbang Kembali Wacana Pilkada Elektronik di Tengah Pandemi COVID-19

Salah satu topik yang diangkat dalam Policy Assessment tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), adalah tentang menimbang kembali wacana Pilkada elektronik di tengah pandemi. Hal ini berdasar pada kebijakan pemerintah yang tetap memutuskan untuk menyelenggarakan Pilkada di tengah situasi perkembangan kasus COVID-19 yang kian mengkhawatirkan. Sebab membawa situasi dilematis dan problematika tersendiri. Antara pilihan keselamatan ...

Read More »

Kasus Covid-19 Meningkat, Peneliti Minta Pemerintah dan KPU Tunda Pilkada 2020

AKURAT.CO, Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute (TII) Aulia Guzasiah meminta Pemerintah dan KPU RI menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada Desember 2020 mendatang. Penundaan itu dilakukan mengingat jumlah kasus positif Covid-19 yang terus meningkat bahkan kini sudah mencapai 47.896 orang. “Benar, sungguh sangat riskan jika tetap dilanjutkan. Meski telah diwacanakan dengan penambahan TPS dan protokol kesehatan yang ketat, namun ...

Read More »