The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

TEMPO.CO, Jakarta -Pembentukan Lembaga Pengelola Investasi hari ini memasuki babak baru. Lima anggota Dewan Pengawas lembaga tersebut resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. “Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab,” demikian petikan sumpah ulang dibacakan mereka di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 27 Januari 2021. Berdasarkan ...

Momen perhelatan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar secara serentak kemarin, memang dapat dikatakan bukan sekedar pesta demokrasi biasa. Pasalnya, jika dibanding dengan perhelatan sebelumnya, pesta demokrasi inilah yang paling kental akan corak politik dinasti atau kekerabatan. Namun, permasalahan yang mengekori perhelatannya, sekiranya bukan hanya soal itu saja. Jika diperhatikan, terdapat hal lain yang sebenarnya tidak kalah mengkhawatirkan dari ...

Tidak ada yang tahu pasti, apa yang persisnya menjadi tujuan kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia pada tanggal 10 November lalu. Seorang tokoh agamis yang sempat diketahui mentereng akibat pengaruhnya dalam berbagai peristiwa politik yang terjadi beberapa tahun belakangan. Boleh jadi, memang karena murni urusan pribadi. Seperti yang sebagaimana diterangkan dalam beberapa keterangan juru bicaranya, yakni untuk menikahkan putri keempatnya. Bisa ...

Pengajuan uji materi (judicial review) Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sia-sia lantaran salah satu norma dalam UU MK yang baru direvisi DPR bersama pemerintah telah dihapus. “Misalkan nanti ada aliansi masyarakat sipil yang melakukan judicial review di MK itu tampak percuma sebenarnya. Meskipun MK sudah memutuskan, tetapi itu tidak menjami akan diperbaiki,” kata peneliti hukum ...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan draf final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bakal diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (14/10). “Tenggat waktu untuk penyampaian UU Cipta Kerja ini jatuh pada 14 Oktober 2020, tepatnya besok pukul 00.00 WIB,” ujar Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa ...

Setelah sekian lama menuai begitu banyak polemik, Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja akhirnya memperoleh persetujuan untuk disahkan pada 5 Oktober 2020. Mulai dari kalangan buruh, pemerhati lingkungan, akademisi hingga berbagai organisasi masyarakat sipil, langsung meneken petisi dan menggalakkan sikap penolakan yang senafas. Menariknya, tidak sedikit juga pihak yang terlihat memberikan sikap yang berlainan. Seperti menyatakan dukungan dan menyambut ...

JAKARTA – DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi UU. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Aulia Guzasiah menilai cepatnya pembahasan dan pengesahan RUU MK menjadi UU menegaskan kuatnya oligarki. Karenanya wajar apabila publik kemudian ramai-ramai mempermasalahkan. “Usaha untuk merevisi UU MK cenderung ...

Tujuh puluh lima tahun Indonesia merdeka, dan potret penataan lembaga negaranya dapat dikatakan tidak sedang dalam kondisi yang baik-baik saja.  Khususnya yang tergabung dalam kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian/Departemen (LPNK/D) atau Lembaga Non Struktural (LNS), yang pembentukannya tidak tanggung-tanggung pascareformasi digulirkan, bak cendawan yang tumbuh di musim hujan. Seperti halnya undang-undang dan regulasi yang saat ini tengah mengalami obesitas, total ...

Kata “buron” menjadi topik yang akhir-akhir ini paling banyak menghiasi halaman-halaman utama pemberitaan nasional. Entah itu yang terkait dengan dagelan dua buron koruptor, yakni Harun Masiku dan Djoko Tjandra yang sukses mengobok-obok tatanan dan kehormatan pejabat hukum di negeri ini. Ataukah terkait prestasi pemulangan seorang buron tanpa perjanjian ekstradisi, Maria Pauline Lumowa, yang belakangan baru terlihat dimunculkan setelah melalui dua ...

pengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas.mp4ANTARA – Pemerintah berencana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK). Pengamat bidang hukum The Indonesian Institute Aulia Guzasiah menilai sebaiknya Tim Pemburu Koruptor (TPK) memiliki fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih. TPK juga harus dapat berperan sebagai wadah yang menguatkan garis komando antarinstitusi. https://www.antaranews.com/video/1611170/pengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas