Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Author Archives: Muhammad Aulia Y Guzasiah

Buron dan Urgensi Tim Pemburu Koruptor

Kata “buron” menjadi topik yang akhir-akhir ini paling banyak menghiasi halaman-halaman utama pemberitaan nasional. Entah itu yang terkait dengan dagelan dua buron koruptor, yakni Harun Masiku dan Djoko Tjandra yang sukses mengobok-obok tatanan dan kehormatan pejabat hukum di negeri ini. Ataukah terkait prestasi pemulangan seorang buron tanpa perjanjian ekstradisi, Maria Pauline Lumowa, yang belakangan baru terlihat dimunculkan setelah melalui dua ...

Read More »

Pengamat: TPK harus miliki fungsi yang jelas

pengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas.mp4ANTARA – Pemerintah berencana menghidupkan kembali Tim Pemburu Koruptor (TPK). Pengamat bidang hukum The Indonesian Institute Aulia Guzasiah menilai sebaiknya Tim Pemburu Koruptor (TPK) memiliki fungsi yang jelas dan tidak tumpang tindih. TPK juga harus dapat berperan sebagai wadah yang menguatkan garis komando antarinstitusi. https://www.antaranews.com/video/1611170/pengamat-tpk-harus-miliki-fungsi-yang-jelas

Read More »

Covid-19, LSM Usul Tunda Pilkada 2020 atau Voting Daring

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti bidang hukum dari The Indonesian Institute atau TII, Aulia Guzasiah, mengatakan e-voting yang dilakukan secara asimetris bisa menjadi solusi alternatif dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2020 di tengah pandemi corona atau Covid-19. Dia beralasan alasannya angka penularan Covid-19 di Indonesia saat ini hingga kini masih tinggi. “Jika melihat perkembangan kasus yang per hari ini telah mencapai angka 50.187 orang ...

Read More »

Policy Assessment TII 2020 – Menimbang Kembali Wacana Pilkada Elektronik di Tengah Pandemi COVID-19

Salah satu topik yang diangkat dalam Policy Assessment tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), adalah tentang menimbang kembali wacana Pilkada elektronik di tengah pandemi. Hal ini berdasar pada kebijakan pemerintah yang tetap memutuskan untuk menyelenggarakan Pilkada di tengah situasi perkembangan kasus COVID-19 yang kian mengkhawatirkan. Sebab membawa situasi dilematis dan problematika tersendiri. Antara pilihan keselamatan ...

Read More »

Kasus Covid-19 Meningkat, Peneliti Minta Pemerintah dan KPU Tunda Pilkada 2020

AKURAT.CO, Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute (TII) Aulia Guzasiah meminta Pemerintah dan KPU RI menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak yang dijadwalkan pada Desember 2020 mendatang. Penundaan itu dilakukan mengingat jumlah kasus positif Covid-19 yang terus meningkat bahkan kini sudah mencapai 47.896 orang. “Benar, sungguh sangat riskan jika tetap dilanjutkan. Meski telah diwacanakan dengan penambahan TPS dan protokol kesehatan yang ketat, namun ...

Read More »

Perihal Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat yang Kian Dekaden

Persoalan berpendapat dan kebebasan terhadapnya, terus dibicarakan dalam ruang-ruang demokrasi, termasuk dalam hal memperjuangkan jaminan dan kepastian penegakkannya. Semua ini, tentu dilakukan agar pelaksanaan sistem demokrasi itu sendiri, senantiasa menghasilkan preseden dan pemutakhiran yang lebih baik dari masa ke masa. Sayangnya, publik hari-hari ini bisa melihat sendiri bagaimana hal tersebut justru mengalami dekadensi. Hingga hari ini, kebebasan berekspresi dan berpendapat ...

Read More »

Surat Edaran Kemenaker Soal THR Bikin Sulit, Tak Ada Bedanya dengan Kebijakan sebelum Covid-19

POJOKSATU.id, JAKARTA – Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan dinilai berbelit dan diskriminatif. Menurut Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Aulia Guzasiah, hal itu dikarenakan harus ditindaklanjuti oleh masing-masing gubernur di seluruh Indonesia dan dilaporkan di Dinas Ketenagakerjaan setempat. “Ya sangat tidak practicable, kenapa masih perlu menyerahkan urusan ini kepada masing-masing gubernur? Bukankah ...

Read More »

Pengamat Anggap Surat Edaran Menaker Soal THR Basa-Basi Belaka

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Aulia Guzasiah, mengkritik kebijakan Menteri Ketenagakerjaan soal Tunjangan Hari Raya (THR) yang masih berbelit dan begitu administratif. Sebab, dalam pelaksanaannya masih perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur di seluruh Indonesia dan dilaporkan di Dinas Ketenagakerjaan setempat. “Ya sangat tidak practicable. Kenapa masih perlu menyerahkan urusan ini kepada masing-masing gubernur? Bukankah dampak dari ...

Read More »

Klaster Ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja Ditunda, Awal Yang Baik Untuk Berbenah

Penundaan ini, menurut pemerintah ditempuh untuk menanggapi tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut.Terkait hal ini, peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhammad Aulia Y. Guzasiah, menyatakan bahwa keputusan tersebut perlu diapresiasi. “Dalam pertimbangan tertentu, langkah ini sekiranya merupakan langkah yang bijak. Mengingat hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei ...

Read More »

Klaster Ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja Ditunda, Awal Yang Baik Untuk Berbenah

Pemerintah telah mengumumkan sikap resminya terkait penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Penundaan ini, menurut pemerintah ditempuh untuk menanggapi tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut. Terkait hal ini, peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhammad Aulia Y. Guzasiah, menyatakan bahwa keputusan tersebut perlu diapresiasi. “Dalam pertimbangan ...

Read More »