Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Author Archives: Muhammad Aulia Y Guzasiah

Menyoal Wewenang Pemberhentian Kepala Daerah

Pertengahan Januari kemarin, publik tengah dikagetkan dengan munculnya ketentuan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang menerangkan wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa “memecat” gubernur (news.detik.com, 22/01). Terlebih hal ini turut dikeruhkan dengan sebuah narasi politis yang merebak di media sosial, yang menggiring ketentuan tersebut sebagai upaya untuk menjegal figur gubernur tertentu yang saat ini tengah ...

Read More »

Prolegnas 2020-2024: Potret Politik Hukum Legislasi yang Acak Kadut

Selasa, 17 Desember 2019 kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, kembali menetapkan dan mengesahkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah untuk tahun 2020-2024. Dari yang terlihat, jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan dan ditetapkan dalam daftar Prolegnas tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan dari periode-periode yang telah lalu. Jika sebelumnya dapat ditemui jumlah RUU yang ditetapkan dalam daftar Prolegnas ...

Read More »

Wajah Baru KPK, Dewan Pengawas, dan Harapan yang Pupus di Ujung Wacana Perppu

Memasuki akhir tahun 2019, persoalan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih terlihat gencar dibicarakan dan belum usai memenuhi ruang-ruang perdebatan publik. Hal ini nampaknya akan semakin mengeruh seiring dengan pupusnya berbagai harapan masyarakat, di balik sikap Presiden Jokowi yang cenderung tidak konsisten dan urung menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) terhadap UU tersebut. Jika mencoba menilik kronologi peristiwa beberapa bulan sebelumnya, ...

Read More »

Meluruskan “Gagal Paham” RKUHP

Aksi demonstrasi yang terjadi pada hari Senin dan Selasa tanggal 23 dan 24 September 2019 kemarin, seolah mengingatkan kita pada peristiwa demonstrasi yang nyaris serupa terjadi di 1998. Bedanya, tidak ada tuntutan pelengseran kekuasaan di sini. Hanya ada desakan yang secara umum menuntut pembatalan pengesahan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) yang dinilai ngawur. Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), adalah satu ...

Read More »

Radikalisme dan Tantangan Menuju Indonesia Emas 2045

Indonesia baru saja memasuki usia yang ke-74 tahun. Usia yang dikatakan cukup matang tatkala mitos terkait rentang usia suatu negara berkembang, dipercaya dapat bertransformasi menjadi negara maju ketika berhasil melalui usia 100 tahun. Bagi Indonesia sendiri, masih ada beberapa tahun lagi untuk mempersiapkan sembari mencapai usia tersebut. Mempersiapkan masa yang diyakini sebagai masa “Indonesia Emas 2045”, di mana Indonesia diproyeksikan ...

Read More »

Digitalisasi dan Desakan Perlindungan Data Pribadi

Sudah menjadi kemahfuman bersama, jika umat manusia saat ini, telah benar-benar memasuki dunia yang belum pernah mememiliki preseden sama sekali. Sebuah dunia, dimana segalanya diidentikkan dengan kata “data, informasi dan digitalisasi”, dan relasi antar individu, kelompok ataupun sebuah entitas fiksi, telah melampaui sekat-sekat sakral yang bernama kedaulatan negara. Masa yang dimana perubahan dan informasi, bergerak dan terdistrupsi sebegitu demikian cepat ...

Read More »

Menakar Dugaan Kecurangan Pemilu Terstruktur, Sistematis dan Masif

Jumat, 24 Mei 2019, pukul 22.48 WIB, Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menerima gugatan sengketa pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden (pilpres) 2019, yang diajukan oleh Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi), pasangan calon (paslon) nomor urut 02. Sebagaimana diketahui, hasil rekapitulasi suara pemilu yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu 21 Mei, menunjukkan kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin (Jokowi-Ma’ruf), paslon ...

Read More »

Hubungan Pusat daerah yang kondusif dibutuhkan untuk memulihkan ‘kesehatan’ BPJS Kesehatan

Jakarta, 27 Mei 2019-Dalam rangka memperingati momentum reformasi sekaligus 20 tahun lebih pelaksanaan otonomi luas, The Indonesian Institute (TII) mengadakan kajian kebijakan terkait pelaksanaan Jaminan Kesehatan di era otonomi daerah. Hal ini berangkat dari kondisi yang dialami oleh Indonesia saat ini, yang sedang berada dalam masa transisi menuju cakupan pelayanan kesehatan semesta yang sudah dimulai sejak tahun 2004 silam. Dalam ...

Read More »

Pranata Pengawasan Otonomi Daerah

Tahun ini kita memperingati peristiwa reformasi yang telah memasuki usia 21 tahun. Peristiwa itu merupakan salah satu momentum penting yang menjadi suluh perubahan dalam merestrukturisasi tata kelola negara dan pemerintahan ke arah yang lebih demokratis dan desentralistis. Salah satu perubahan itu adalah pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Ini sebagai tuntutan atas trauma penyelenggaraan urusan pemerintahan pada masa lalu yang begitu tersentralisasi ...

Read More »

Pilu Pemilu Serentak Dalam Potret Hari Buruh Sedunia

Pemilihan Umum (pemilu) 2019, menjadi pemilu serentak pertama sekaligus yang paling memilukan dalam sejarah. Hal ini dikarenakan jumlah petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal akibat kelelahan menyelesaikan rekapitulasi perhitungan suara saat ini, tercatat telah mencapai 380 orang, dengan jumlah yang sakit sebanyak 3.192 orang (detik.com 01/05). Angka tersebut, tentunya terlihat sangat kontras jika dibanding dengan jumlah petugas KPPS ...

Read More »