Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Author Archives: Muhammad Aulia Y Guzasiah

Surat Edaran Kemenaker Soal THR Bikin Sulit, Tak Ada Bedanya dengan Kebijakan sebelum Covid-19

POJOKSATU.id, JAKARTA – Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan dinilai berbelit dan diskriminatif. Menurut Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Aulia Guzasiah, hal itu dikarenakan harus ditindaklanjuti oleh masing-masing gubernur di seluruh Indonesia dan dilaporkan di Dinas Ketenagakerjaan setempat. “Ya sangat tidak practicable, kenapa masih perlu menyerahkan urusan ini kepada masing-masing gubernur? Bukankah ...

Read More »

Pengamat Anggap Surat Edaran Menaker Soal THR Basa-Basi Belaka

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Aulia Guzasiah, mengkritik kebijakan Menteri Ketenagakerjaan soal Tunjangan Hari Raya (THR) yang masih berbelit dan begitu administratif. Sebab, dalam pelaksanaannya masih perlu ditindaklanjuti oleh masing-masing Gubernur di seluruh Indonesia dan dilaporkan di Dinas Ketenagakerjaan setempat. “Ya sangat tidak practicable. Kenapa masih perlu menyerahkan urusan ini kepada masing-masing gubernur? Bukankah dampak dari ...

Read More »

Klaster Ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja Ditunda, Awal Yang Baik Untuk Berbenah

Penundaan ini, menurut pemerintah ditempuh untuk menanggapi tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut.Terkait hal ini, peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhammad Aulia Y. Guzasiah, menyatakan bahwa keputusan tersebut perlu diapresiasi. “Dalam pertimbangan tertentu, langkah ini sekiranya merupakan langkah yang bijak. Mengingat hari buruh yang jatuh pada tanggal 1 Mei ...

Read More »

Klaster Ketenagakerjaan Omnibus Law Cipta Kerja Ditunda, Awal Yang Baik Untuk Berbenah

Pemerintah telah mengumumkan sikap resminya terkait penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Penundaan ini, menurut pemerintah ditempuh untuk menanggapi tuntutan buruh yang keberatan dengan sejumlah pasal dalam klaster tersebut. Terkait hal ini, peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhammad Aulia Y. Guzasiah, menyatakan bahwa keputusan tersebut perlu diapresiasi. “Dalam pertimbangan ...

Read More »

Soal Pelarangan Mudik dan Pengenaan Sanksinya

Negara-negara di berbagai belahan dunia, tampaknya masih terus mencari formulasi langkah yang tepat untuk mengatasi penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19). Mulai dari hal-hal yang bersifat medis seperti memproduksi obat atau vaksin, hingga mengambil langkah-langkah kebijakan taktis. Semuanya dapat dikatakan masih bergumul dengan ketidakpastian. Untuk itu, perbincangan terkait pandemi ini, tentu masih akan terus menghangat selama setahun hingga dua tahun ...

Read More »

Peraturan soal PSBB Belum Cukup Kuat, Indonesia Bisa Tiru Belanda

Bisnis.com, JAKARTA – Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 yang mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia dinilai belum memiliki daya paksa yang kuat untuk dapat ditaati masyarakat. Dalam laporan April 2020, Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute Muhammad Aulia Y. Guzasiah mengatakan PP Nomor 21/2020 yang diterbitkan pada 31 Maret 2020 lalu sekadar formalitas belaka. Menurutnya, ...

Read More »

Efektivitas Social distancing perlu kepastian hukum

Pandemi virus corona kian memburuk. Utamanya di Indonesia sendiri, yang kini telah tercatat positif sebanyak 309 orang. Sementara langkah pencegahan yang dilakukan oleh Pemerintah terkesan sangat lambat dan ringkih. Hal ini setidaknya dapat dilihat dari kebijakan social distancing yang dikeluarkan oleh pemerintah masih sekadar himbauan semata. Menurut Aulia Guzasiah, Peneliti hukum The Indonesian Institute, langkah itu perlu ditegaskan dan diberi ...

Read More »

Mencegah Pembusukan Omnibus Law

Menjelang pertengahan tahun 2020, tema perbincangan omnibus law  nampaknya kian menghangat.  Terlebih jika hal ini dikaitkan dengan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja, yang per 12 Februari lalu telah dirampungkan oleh Pemerintah dan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas lebih lanjut. Dalam berbagai ruang perdebatan dan pemberitaan, draf RUU ini dapat diperhatikan tidak henti-hentinya dipermasalahkan. Hal ini bahkan ...

Read More »

Menyoal Wewenang Pemberhentian Kepala Daerah

Pertengahan Januari kemarin, publik tengah dikagetkan dengan munculnya ketentuan dalam draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang menerangkan wewenang Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bisa “memecat” gubernur (news.detik.com, 22/01). Terlebih hal ini turut dikeruhkan dengan sebuah narasi politis yang merebak di media sosial, yang menggiring ketentuan tersebut sebagai upaya untuk menjegal figur gubernur tertentu yang saat ini tengah ...

Read More »

Prolegnas 2020-2024: Potret Politik Hukum Legislasi yang Acak Kadut

Selasa, 17 Desember 2019 kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia, kembali menetapkan dan mengesahkan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah untuk tahun 2020-2024. Dari yang terlihat, jumlah Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan dan ditetapkan dalam daftar Prolegnas tersebut dapat dikatakan mengalami peningkatan dari periode-periode yang telah lalu. Jika sebelumnya dapat ditemui jumlah RUU yang ditetapkan dalam daftar Prolegnas ...

Read More »