Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Tag Archives: e-KTP

Indonesia Report 2017

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali hadir di penghujung tahun 2017 ini, dengan laporan tahunan tentang Indonesia, “INDONESIA 2017”. Dalam laporan tahunan kali ini, para peneliti TII mengangkat beberapa topik hangat dan penting sepanjang tahun 2017. Peneliti bidang politk menulis tentang Politik Digital dan Partai Politik di Indonesia. Pemilihan ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Perkembangan teknologi ...

Read More »

Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia

Sepanjang tahun 2017 hingga tulisan ini dibuat, kasus korupsi megaproyek penerapan Kartu Tanpa Penduduk Elektronik (KTP Elektronik) masih belum tuntas. Hingga hari ini kasus ini masih menyisakan berbagai polemik karena di samping nilai kerugiannya yang besar, kasus ini melibatkan banyak sekali nama pejabat pemerintahan, baik di lembaga eksekutif maupun legislatif. Selain itu kasus ini juga telah menciptakan isu berupa drama ...

Read More »

Dinamika Politik Partai Golkar Setelah Penahanan Setya Novanto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto (Setnov). Penahanan Setnov dimulai sejak 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017. Setelah ditahannya Setnov oleh KPK, muncul dorongan untuk melakukan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar guna melengserkan Setnov dari kursinya. Desakan adanya Munaslub ini direspon oleh Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar dengan menyelenggarakan ...

Read More »

Hak Konstitusional Penghayat Kepercayaan di Indonesia

Selasa, 7 November 2017, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 atas perkara Pengujian Undang-Undang (judicial review) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 (UU No. 23 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU No. 24 Tahun 2013) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD ...

Read More »

Putusan Praperadilan Setya Novanto: Dapatkah Hakim Dipersalahkan?

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Cepi Iskandar, mengabulkan untuk sebagian gugatan praperadilan yang diajukan Setya Novanto, atas penetapannya sebagai tersangka dalam kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP). Melalui Putusan Praperadilan Nomor 97/Pid.Pra/2017/PN.Jkt.Sel yang telah dibacakan oleh Hakim Cepi Iskandar di Ruang Sidang Oemar Seno Adjie, PN Jaksel (29/09/17), maka Setya Novanto saat ini sudah tidak lagi menyandang status sebagai ...

Read More »

The Indonesian Update — Volume XI, No.3 – March 2017 (English Version)

The initial court session of the case of alleged corruption in the procurement of electronic Identity Card (e-ID) in the period of 2011 to 2012 was held in the Corruption Court at the Central Jakarta District Court. Chairman of the Corruption Eradication Commission (KPK) Agus Rahardjo said that he expected no political shocks as a result of the alleged corruption ...

Read More »

Update Indonesia — Volume X, No. 3 – Maret 2017 (Bahasa Indonesia)

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo berharap tidak terjadi guncangan politik akibat perkara dugaan korupsi pengadaan e-KTP. Sebab, perkara korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun itu diduga kuat melibatkan nama-nama besar. Laporan utama ...

Read More »

Korupsi Politik di Kasus e-KTP

Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis Elektronik (E-KTP) 2011-2012 digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (9/3) yang lalu. Pada sidang perdana tersebut, duduk sebagai terdakwa yaitu Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman. Kasus korupsi ...

Read More »