The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Update Indonesia edisi November – Desember 2020 mengangkat laporan utama mengenai refleksi pembangunan hukum selama tahun 2020 di era Pemerintahan Jokowi periode kedua. Selama satu tahun ini, muncul berbagai rancangan undang-undang atau legislasi yang disusun dengan substansi pengaturan yang problematis dan dibahas dengan proses yang terkesan terburu-buru, jauh dari kata transparansi dan partisipatif. Beberapa ada yang berhasil diurungkan dengan berbagai desakan dan gelombang aksi massa. Namun, beberapa diantaranya juga ada yang gagal diselamatkan.
Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas tentang kinerja makro ekonomi Indonesia selama satu tahun ini, termasuk tantangan pasca merebaknya pandemi COVID-19. Kinerja makro ekonomi dapat diukur melalui beberapa indikator, seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, dan inflasi. Selain itu, kami membahas tentang kondisi daya beli masyarakat yang mengalami kontraksi sehingga mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) tahunan Indonesia khususnya di triwulan III-2020.
Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang dampak algoritme dalam sosial media dari sisi etik dan sosio-kultural. Algoritme tersebut berpeluang menghadirkan lingkungan yang membuat penggunanya hanya menemukan kepercayaan atau pendapat yang sesuai dengan dirinya, sehingga kesempatan ide alternatif untuk hadir menjadi tidak memungkinkan. Selain itu, kami juga membahas tentang kepemimpinan yang efektif di masa pandemi COVID-19. Hal ini sangat penting mengingat adanya ketidakpuasan atas kinerja pelayanan publik. Selanjutnya, kami membahas tentang persoalan transparansi dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Kami juga membahas tentang partisipasi publik di era transformasi digital. Kemudian, kami juga membahas tentang fenomena dan polemik pembungkaman masyarakat oleh negara di ranah digital.
Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang peringatan 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (HAKTP). Diharapkan peringatan ini menjadi momentum untuk mendukung upaya pemberian layanan bagi korban kekerasan berbasis gender melalui sinergi dan komitmen dari berbagai aktor pemangku kepentingan. Selain itu, kami membahas tentang kondisi perempuan pekerja informal yang menghadapi kerentanan lebih tinggi pada masa pandemi COVID-19. Para perempuan pekerja informal membutuhkan pendekatan kebijakan yang terintegrasi secara sosial dan ekonomi.
Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
