Laporan utama Update Indonesia bulan Oktober 2014 kali ini mengangkat judul “Polemik Undang-Undang Pilkada”. Bidang ekonomi membahas “Mengulas Disparitas Regional”. Bidang hukum membahas “Inkonsistensi Tafsir Demokratis”. Serta bidang sosial membahas tentang “Alih Fungsi Lahan Pertanian”. Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang hukum juga mengangkat judul “Konstitusionalitas Perkawinan Beda Agama”. Bidang politik membahas “Meneropong Struktur Kabinet Jokowi JK”. Penerbitan ...

Sejarah demokrasi Indonesia akan mencatat tanggal 26 September 2014 sebagai momentum titik balik demokrasi pasca gerakan reformasi yang bergulir sejak tahun 1998. Koalisi partai politik yang pada Pemilu Presiden lalu mengusung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa memotori pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (UU Pilkada) yang salah satu substansinya adalah pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Salah satu argumentasi yang sering diungkapkan ...

Setiap tanggal 24 September Indonesia memperingati Hari Tani Nasional. Berdasarkan sejarahnya, tanggal 24 September 1960 UU Pokok Agraria dibuat. Itulah babak baru tentang pentingnya peran dan posisi petani dan tanggal itu kini diperingati sebagai Hari Tani Nasional. Banyak persoalan yang masih menjadi catatan di sektor pertanian di Indonesia. Mulai dari jumlah petani yang semakin menurun, impor berbagai bahan pangan hingga ...

Gambaran struktur kabinet presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mulai terkuak. Senin (15/9) Jokowi-JK mengumumkan bahwa kabinet yang akan mendampingi mereka terdiri atas 34 menteri. Perinciannya, 18 menteri dari kalangan profesional murni dan 16 lainnya dari kalangan profesional partai. Jumlah itu terdiri atas 18 menteri dari kalangan profesional dan 16 menteri dari kalangan profesional partai. Jokowi ...

Towards the end of its tenure, the government of SBY has been tested again by considering a decision that will invite a dilemma. The current administration is faced again with the issue of fuel subsidy. On the one hand, the fuel subsidy budget use has exceeded the target. But on the other hand, restricting the use of subsidized fuel policy ...

Isu perkawinan beda agama sudah menjadi diskusi panjang yang dilakukan oleh banyak pihak di Indonesia. Mulai pejabat pemerintah, rohaniawan, hingga rakyat biasa membicarakan isu yang cukup sensitif ini. Saat ini isu tersebut kembali dipermasalahkan secara hukum oleh beberapa orang dengan mengajukan pengujian undang-undang terkait perkawinan beda agama. Peraturan yang diuji adalah Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ...

Peristiwa dugaan tindak kekerasan terhadap anak kembali terjadi. Kali ini terjadi di lingkungan Taman Penitipan Anak (TPA) yang berada di areal perkantoran orang. Pegawai TPA diduga melakukan kekerasan saat merawat salah seorang anak yang dititipkan oleh orang tuanya. Dengan bekal bukti rekaman kamera pengintai (CCTV) orang tua si anak melaporkan dugaan kekerasan tersebut ke pihak kepolisian (Tempo.co, 2/9/2013). Satu kasus ...

Laporan utama Update Indonesia bulan Agustus-September 2014 kali ini mengangkat judul “Penyakit Subsidi BBM dan Kebijakan Setengah Matang”. Bidang Hukum membahas tentang “Delegitimasi Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden”. Bidang Politik membahas tentang “Melihat Kualitas Pilpres 2014”. Bidang Sosial membahas tentang “Melihat Soal Urbanisasi”. Selain itu, pada Update Indonesia kali ini, bidang hukum juga “Legislasi Etape Terakhir”. Bidang politik mengangkat ...

Sepertinya polemik menyangkut kenaikan harga BBM bersubsidi masih belum menemukan episode akhirnya. Buktinya sampai saat ini isu panas mengenai kelangkaan dan atau wacana kenaikan harga BBM bersubsidi masih bergulir. Menjelang berakhir pemerintahannya, SBY malah justru dihadapkan dengan ujian isu pada kelangkaan komoditas BBM. Sejumlah SPBU terpaksa harus tutup oleh sebab pasokan BBM bersubsidi mereka telat dikirimkan oleh pihak Pertamina. Selain ...

Tepat pukul 20.44 Wib, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva membacakan amar putusan MK yang menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden yang dimohonkan oleh pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, (21/8). Keluarnya putusan MK ini, menandai berakhirnya proses persengketaan hasil Pemilu 2014 dan menegaskan pasangan Jokowi-JK menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2014-2019. Hal ini juga ...