Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI (Kapolri) menuai polemik.  Hal ini dikarenakan pertama, Presiden Jokowi tidak melibatkan KPK dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon Kapolri. Kedua, nama Budi Gunawan ...

Arus politik memang selalu berjalan dinamis. Adanya riak-riak politik di tanah air akhir-akhir ini anggaplah sebagai jalan menuju kematangan demokrasi. Dari berbagai peristiwa politik belum lama ini, peran politik kelas menengah di Indonesia yang sebelumnya terbaca semu, kini keterlibatannya kian nyata. Jadi, terlihat fenemona generasi baru kelas menengah yang sedang membangkitkan perannya dalam pertanyaan filosofis yang luas maupun pemecahan-pemecahan langsung ...

Awal tahun 2015 sudah menghadirkan preseden buruk bagi penegakan hukum di Indonesia. Saat DPR RI sedang melakukan proses uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) yang dinominasikan oleh Presiden Joko Widodo, KPK menetapkan calon Kapolri sebagai tersangka korupsi. Penetapan BG sebagai tersangka oleh KPK kemudian diikuti oleh penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (BW). BW ditangkap ...

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK menduga ada transaksi mencurigakan atau tidak wajar yang dilakukan Budi Gunawan. Budi Gunawan merupakan calon tunggal kepala Kepolisian RI yang ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Budi Gunawan disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat 2, Pasal 11 ...

Tahun baru 2015 sudah beberapa hari kita jalani. Tahun 2015 dalam konteks kesepakatan pembangunan global mempunyai arti penting. Tahun 2015 adalah tahun akhir yang disepakati untuk mencapai semua Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs). Seperti yang kita ketahui bahwa pada hakikatnya MDGs adalah juga tujuan negara kesatuan Republik Indonesia untuk mensejahterakan masyarakatnya. Perbedaannya hanya terletak pada jangka waktu yang ditetapkannya, yaitu dari ...

Perdebatan antara pro kontra kenaikan harga BBM bersubsidi memang tidak akan pernah ada habisnya. Di kalangan masyarakat, pro kontra tersebut semakin hangat di bahas. Tentunya hal ini dimanfaatkan oleh para elit politik yang gemar berslogan “hidup rakyat Indonesia”. Buktinya, segelintir partai dengan mudahnya mengubah sikap yang tadinya mendukung menjadi menolak dan yang semula menolak menjadi mendukung. Partai-partai yang tak jelas ...

Menteri ESDM, Sudirman said, pada 16 November 2014 mengumumkan pembentukan Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Tim ad hoc yang diketuai oleh ekonomi Faisal Basri ini mengemban tugas untuk mengkaji seluruh aspek tentang tata kelola migas dan kemudian hasilnya akan diserahkan kepada Menteri ESDM. Pembentukan tim ini merupakan usaha untuk memberantas mafia migas. Tentu langkah ini patut diapresiasi dan didukung. Usaha ...

Pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menuai polemik. Tjahjo Kumolo mengatakan membolehkan pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk Elektronik  (e-KTP), dengan catatan bahwa agama atau kepercayaan individu yang bersangkutan bukanlah termasuk agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia (RI). Pendapat Tjahjo Kumolo ini kemudian menuai kritikan ...

Jokowi-JK, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2014-2019 menamakan kabinet mereka dengan Kabinet Kerja. Nama kabinet ini memang konsisten dengan prinsip dan harapan dari Jokowi selaku presiden dalam menjalankan pemerintahan dan sekaligus sebagai ekspektasinya terhadap para pembantunya, yaitu kerja, kerja dan kerja. Hal menarik dan berbeda dari pemerintahan periode sebelumnya adalah dengan ditunjuknya delapan orang menteri perempuan. Jumlah ini adalah ...

Setelah enam hari dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2014-2019 akhirnya Joko Widodo dan Jusuf Kalla mengumumkan kabinet yang akan membantu merealisasikan janji-janji kampanye presiden dan wakil presiden. Terdapat 34 Menteri yang mengisi pos-pos di berbagai kementerian, latar belakang mulai dari professional murni hingga aktivis partai. Berdasarkan fungsi, terdapat kementerian lama. Selain itu juga terdapat kementerian baru hasil peleburan dua ...