Publikasi

KEBIJAKAN PEMBERANTASAN WABAH PENYAKIT MENULAR: KASUS KEJADIAN LUAR BIASA DEMAM BERDARAH DENGUE (KLB DBD)

Dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 disebutkan bahwa pembangunan sumber daya manusia diarahkan untuk terwujudnya manusia Indonesia yang sehat, cerdas, produktif dan masyarakat yang semakin sejahtera (Bappenas 2005). Melalui Program Indonesia Sehat 2010, gambaran masyarakat Indonesia di masa depan yang ingin dicapai adalah masyarakat yang antara lain hidup dalam lingkungan yang sehat dan mempraktekkan perilaku hidup bersih dan sehat (Depkes 2003). Lingkungan yang ...

Read More »

EVALUASI RENCANA KEBIJAKAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK

World Bank memperkirakan bahwa saat ini sekitar 1,1 milyar penduduk dunia hidup dalam kemiskinan absolut (Time, March 14th 2005). Jumlah terbesar berdiam di Asia, tetapi proporsi terbanyak berada di Afrika di mana setengah dari penduduknya dicengkeram oleh kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut menunjuk pada pemilikan penghasilan kurang dari US$1 setiap harinya sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup mendasar. Umumnya mereka hidup dalam kelaparan kronis, memiliki ...

Read More »

KEBIJAKAN PASAR TENAGA KERJA FLEKSIBEL: TEPATKAH UNTUK INDONESIA SAAT INI?

Perekonomian Indonesia sedang mengalami pemulihan setelah dilanda krisis pada pertengahan 1997 hingga 1998.Beberapa indikator makroekonomi meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat suku bunga, nilai kurs, dan indeks harga saham cenderung terus membaik atau stabil.1 Laporan terakhir bahkan menunjukkan penguatan peran investasi dan ekspor dalam pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seperti itu memiliki fundamental dan keberlanjutan yang lebih kuat dibandingkan pertumbuhan ekonomi yang didominasi ...

Read More »

REFORMASI PENDIDIKAN DASAR DI INDONESIA

Dalam bidang pendidikan dasar, pemerintah SBY menghadapi persoalan yang sama dengan pemerintah sebelumnya. Persoalan itu berkutat seputar kewajiban untuk memberikan pendidikan berkualitas bagi warga negaranya sebagaimana yang diamanahkan Undang-Undang. Sementara di sisi lain persoalan pendidikan masih bertumpuk ditengah kemampuan ekonomi negara yang tak juga membaik. Kewajiban negara memberikan pendidikan berkualitas. Pembukaan UUD ’45 menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ...

Read More »

MENGAPA INTERMEDIASI PERBANKAN BERJALAN LAMBAT?

Dalam suatu sistim perekonomian, peran utama lembaga-lembaga keuangan ialah menjalankan fungsi intermediasinya. Yakni, menyalurkan kembali dana yang telah dihimpunnya dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada sektor-sektor usaha riil dalam upaya pengembangan usahanya. Dengan kata lain, melalui fungsi intermediasi yang dijalankannya, sektor keuangan haruslah berperan sebagai agen dalam mempercepat pembangunan dan meningatkan pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.  

Read More »

MEMBANGKITKAN INVESTASI DI INDONESIA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wakil Presiden (Wapres) Mohammad Jusuf Kalla (Kalla) dilantik di hadapan Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada pagi hari tanggal 20 Oktober 2004. Pada malam harinya, Presiden dan Wapres mengumumkan orang-orang kepercayaan yang dipilih untuk memperkuat kabinet mereka, yang di beri nama Kabinet Indonesia Bersatu. Segera setelah itu, pasangan pemimpin tersebut, beserta kabinet yang ...

Read More »

Pemberantasan Korupsi

Korupsi di Indonesia adalah penyakit endemik yang sulit sembuh. Penyakit ini sudah lama hinggap dan menyerang seluruh sendi-sendi kehidupan berbangsa. Setelah hampir 60 tahun kemerdekaan bangsa penyakit ini belum juga hilang, malah sebaliknya, menunjukan tanda-tanda semakin parah.  

Read More »