UU TPKS telah disahkan pada tahun 2022. Namun, perlu diteliti kembali apakah keberadaannya mengubah atau bahkan memengaruhi peran UPTD PPA dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi perempuan dan anak. Dalam Policy Talks kali ini, akan dibahas tentang “Bagaimana Efektivitas Peran UPTD PPA Pasca Pengesahan UU TPKS”, bersama Dewi Rahmawati (Peneliti Sosial The Indonesian Institute), Eni Widiyanti, S.E., M.P.P., M.S.E. (Plt. Asisten ...

Hari ini (30/10), TII telah berpartisipasi menjadi salah satu pembicara yang diwakili oleh Direktur Eksekutif Adinda Tenriangke Muchtar dalam seminar yang diadakan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan. Dalam seminar yang bertajuk “Suara Pemuda Menentukan Nasib Bangsa: Ayo Bijak Memilih!”, Adinda menjelaskan bahwa hoaks masih menjadi salah satu ancaman dalam pemilu. Dalam masa pemilu tahun 2024, Adinda menyampaikan bahwa ...

Pada hari Senin, 16 Oktober 2023, polemik batas usia calon presiden dan calon wakil presiden (capres dan cawapres) berakhir dengan diputusnya permohonan yang diajukan oleh Mahasiswa Universitas Surakarta Almas Tsaqibbirru dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan yang menguji Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). MK ...

The Indonesian Institute bersama dengan Himapol dan Prodi Ilmu Politik UPN Veteran mengadakan Seminar Politik dengan tema “Peran Anak Muda dalam Menghadapi Ujaran Kebencian di Media Sosial Jelang Pemilu 2024”. Paparan para narasumber dan diskusi yang muncul menekankan pentingnya peran serta anak muda dalam mengawasi bentuk kampanye terselubung, termasuk yang mengandung muatan kebencian di media sosial. Anak muda juga didorong ...

Policy Talks (PolTalks) hari ini, Kamis, 19 Oktober 2023, membahas tentang Upaya Akselerasi Transisi Energi Berkeadilan di Indonesia oleh @asrul_ibrahim (Ph.D Candidate at University of Debrecen, Research Fellow The Indonesian Institute) dan Putu Rusta (Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute). Banyak hal yang dibahas, seperti pentingnya transisi energi berkeadilan dari perspektif hukum dan ekonomi, dan perbandingan transisi energi berkeadilan di ...

Adinda Tenriangke Muchtar, Direktur Eksekutif TII, menjadi salah satu narasumber dalam workshop “Analisis Kebijakan Publik” (19/10), yang diadakan oleh Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Friedrich Ebert Stiftung di Jakarta. Adinda menyampaikan materi dasar tentang konsep dan analisis kebijakan publik yang berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta berperspektif HAM dan penegakan hukum, serta kebebasan.

The Indonesian Institute pada hari Selasa, 17 Oktober 2023, mengadakan Diskusi Publik bersama Universitas Nasional dengan Tema “Anak Muda dan Kampanye di Media Sosial Pada Pemilu 2024”. Diskusi ini menggarisbawahi pentingnya anak muda menjadi pemilih yang cerdas, rasional, dan kritis. Misalnya dalam menyaring informasi kampanye dan menghindari ujaran kebencian. Diskusi ini juga mendorong para pemilih pemula untuk ikut mengawal Pemilu, ...

The Indonesian Institute bekerja sama dengan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HMIP) Universitas Indonesia telah melaksanakan Election Talk 02 yang berjudul “Media Sosial sebagai Instrumen Kampanye Kekinian ala Gen Z Menuju Pemilu 2024” (11/10). Diskusi ini merupakan salah satu rangkaian diseminasi riset TII mengenai Penataan Regulasi Kampanye Politik di Media Sosial. Para pembicara sepakat akan pentingnya penataan kampanye di media sosial ...

The Indonesian Institute berkolaborasi dengan PGSD Universitas Paramadina (2 Oktober 2023) mengadakan diskusi publik dengan tema “Kampanye Media Sosial yang Partisipatif dan Edukatif”. Diskusi bertujuan untuk mendiseminasi hasil riset TII dan edukasi publik, khususnya pemilih muda dan pemula, untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi untuk mendorong kampanye pemilu yang informatif dan edukatif.  

Kampanye merupakan satu tahapan penting dalam proses penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu). UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Kampanye merupakan kegiatan Peserta Pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu (Pasal 1 angka 35). Terkait dengan hal tersebut, pada  tanggal 15 Agustus yang lalu, Mahkamah Konstitusi ...