Hari ini, Selasa (7/5/2024), Tim Peneliti The Indonesian Institute mengadakan audiensi hasil riset dengan Deputi III Sekretariat Wakil Presiden RI (Setwapres) tentang evaluasi peraturan pembangunan rumah ibadat di Indonesia (PBM 2006). Setwapres mengapresiasi sharing hasil riset TII dan akan bersinergi dengan berbagai pihak terkait untuk meneruskan rekomendasi dari hasil riset TII ini. TII juga berharap hasil riset ini bermanfaat untuk ...

Hari ini, Jumat 3 Mei 2024 Tim Peneliti The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), melakukan audiensi dengan Deputi V Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan temuan dan rekomendasi kebijakan berdasarkan riset TII tentang evaluasi syarat pendirian rumah ibadat berdasarkan kebijakan PBM 2006. Dalam audiensi disampaikan bahwa persoalan aturan bukan hanya satu-satunya masalah dalam ...

Hari ini, Kamis, 2 Mei 2024, Tim Peneliti The Indonesian Institute mengadakan audiensi hasil riset dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tentang evaluasi peraturan pembangunan rumah Ibadah di Indonesia (PBM 2006). Dalam paparannya, TII berharap agar Komnas HAM dapat terus bersinergi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan kemampuan mediasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan juga meningkatkan perspektif pemenuhan hak ...

Dalam “Policy Talks” kali ini (29/4), Dewi Rahmawati (Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute) bersama Dr. Puji Pujiono MSW (Ketua Umum IPSPI) membahas topik “Transformasi Profesi Pekerja Sosial dan Perannya dalam Pembangunan”. Simak diskusi lengkapnya hanya di YouTube The Indonesian Institute.  

Dalam seri diskusi INITIATIVE! yang akan dilaksanakan Jumat, 26 April 2024 (14.00-15.00 WIB) mendatang, The Indonesian Institute menghadirkan Seira Tamara, Peneliti Indonesian Corruption Watch bersama dengan Felia Primaresti, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute untuk membahas kiat-kiat mencegah korupsi politik jelang Pilkada 2024. Jangan lupa saksikan hanya di live Instagram The Indonesian Institute!  

Kekerasan seksual harus dapat ditangani bersama secara komprehensif. Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 (UU 12/2022) tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) diharapkan agar korban memperoleh hak dan keadilannya selama penanganan kasus. Begitu pula dengan pelaku kasus kekerasan yang diharapkan mendapatkan penghukuman yang setimpal. Pasca disahkan, UU TPKS juga menghasilkan 3 rancangan peraturan pemerintah (PP) dan 4 empat rancangan ...

Di tahun 2024 kita memasuki tahun terakhir masa Prolegnas 2020-2024. Masih terdapat beberapa RUU yang perlu diselesaikan di tahun ini. Namun, di tengah hiruk pikuknya Pemilu, bagaimana Prolegnas 2024 ini bisa berlangsung? Dalam acara Policy Talks kali ini, narasumber kita yaitu Christina Clarissa Intania (Peneliti Bidang Hukum, The Indonesian Institute Center for Public Policy) dan Choris Satun Nikmah (Koordinator Divisi ...

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tolok ukur dari demokrasi. Hasil pemilu yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, mencerminkan partisipasi dan aspirasi masyarakat (Budiardjo, 2015). Pemilu tahun 2024 menjadi pemilu paling besar dan rumit yang diselenggarakan di Indonesia. Melihat pentingnya Pemilu 2024, maka penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu d 2024. Penyelenggaraan pemilu ...

Dalam rangka memperingati Hari Anti Sunat Perempuan Sedunia yang jatuh setiap tanggal 6 Februari, Diskusi Virtual Initiative! (27/2) The Indonesian Institute mengangkat topik “Memutus Rantai Sunat Anak Perempuan”. Peneliti Bidang Sosial TII, Dewi Rahmawati Nur Aulia, membahasnya bersama dengan Direktur Kajian Rumah Kitab, Achmat Hilmi. Diskusi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dan tidak bermanfaatnya sunat bagi perempuan. ...

Temuan kecurangan dalam Pemilu Serentak 2024, dari tahap pencalonan hingga masa kampanye, mengindikasikan berbagai masalah, seperti penyalahgunaan fasilitas negara, kekurangan netralitas aparatur negara, dan politik uang. Pengawasan terhadap kecurangan semakin intens menjelang hari pemungutan suara pada 14 Februari 2024. Beberapa lembaga seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Themis Indonesia, Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan organisasi masyarakat sipil lainnya mencoba mengumpulkan informasi ...