Dari 16 parpol peserta Pemilu, hanya satu parpol yang tak memiliki daftar caleg bekas napi koruptor yaitu PSI. Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti menilai, fakta hanya PSI satu-satunya parpol yang tak mendaftarkan caleg mantan koruptor menjadi pukulan telak bagi parpol besar, karena PSI adalah partai baru. “Kita layak apresiasi PSI. Ada partai kecil dan digagas anak muda dan ...

Kepercayaan publik terhadap demokrasi terancam menurun, atau bahkan hilang, menjelang Pemilu 2019. Peneliti The Indonesian Institute Fadel Basrianto menjelaskan hal tersebut bermula dari masih banyaknya nama mantan napi koruptor sebagai calon anggota legislatif ( caleg) yang didaftarkan oleh partai politik (parpol) di Pileg 2019. Hal itu merupakan bukti bahwa parpol, sebagai salah satu pilar demokrasi, gagal melakukan fungsinya dalam menyaring ...

Sejumlah aktivis pemerhati Pemilu berharap Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) konsisten terhadap komitmen pakta integritas yang telah ditandatangani partai politik (parpol), untuk tidak mencalonkan mantan napi koruptor sebagai calon legislatif (caleg). Berdasarkan data sementara yang dikeluarkan oleh Bawaslu, masih terdapat sejumlah nama mantan napi korupsi yang tetap dicalonkan oleh partai di tingkat DPRD provinsi atau Kabupaten/Kota, oleh partai politik. Hanya Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang tetap ...

JAKARTA – Pengajuan Wakil Presiden Jusuf Kalla ( JK) sebagai pihak terkait dalam uji materi Pasal 169 huruf n Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, tentang Pemilihan Umum, semakin memperkuat dugaan akan majunya kembali Kalla dalam Pemilihan Presiden 2019. Pengamat politik dari The Indonesian Institute Fadel Basrianto mengatakan wacana majunya Kalla sebagai Cawapres kental dengan kepentingan pihak di lingkaran Jusuf Kalla yang berharap dapat pengaruh kekuasaan. “Saya ...

The Indonesian Institute menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus partai politik (parpol), merupakan upaya untuk tetap menjaga marwah DPD. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono mengatakan, putusan MK tersebut memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). “Tujuannya adalah ...

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik (parpol) menjabat sebagai anggota DPD RI, merupakan upaya untuk menjaga marwah lembaga tersebut. “Keputusan MK memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral atau dua kamar,” kata peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, Selasa (24/7/2018) “Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah atau senat,” tambah dia. ...

Pengamat Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilainya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus parpol (Partai politik), adalah usaha untuk tetap merawat marwah DPD. Arfianto memiliki pendapat kalau putusan MK ini kuatkan susunan kelembagaan legislatif berubah menjadi metode bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). ...

JAKARTA – Kalangan peneliti meyakini pelarangan pengurus partai politik bercokol di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dapat menjaga mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi lembaga legislatif dan eksekutif. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pelarangan itu melalui Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada DPD periode 2019-2024 dan sesudahnya. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai pelarangan tersebut dapat ...

Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pengurus  partai politik dilarang menjadi anggota DPD (senator). Menurut peneliti The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono, keputusan tersebut sudah tepat. Arfianto berpendapat bahwa putusan MK ini memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). Tujuannya adalah untuk memperkuat check and balances antara ...

Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus partai politik (parpol), merupakan upaya untuk menjaga marwah DPD sebagai lembaga legislatif. “Keputusan MK tersebut memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral atau dua kamar. Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah atau senat,” kata ...