Paste your Google Webmaster Tools verification code here
Foto Antara

Putusan MK Soal Larangan Pengurus Parpol Jadi Senator Sudah Tepat

Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pengurus  partai politik dilarang menjadi anggota DPD (senator). Menurut peneliti The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono, keputusan tersebut sudah tepat.

Arfianto berpendapat bahwa putusan MK ini memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). Tujuannya adalah untuk memperkuat check and balances antara eksekutif dan legislatif.

“Hal ini merupakan implikasi putusan MK atas uji materi yang diajukan Muhammad Hafidz, pemohon uji materi terkait syarat menjadi anggota DPD yang diatur dalam pasal 182 huruf I UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” kata Arfianto  dalam keterangan tertulis, Selasa (24/7/2018).

“Jika anggota DPD merangkap juga pengurus partai politik, maka ditakutkan akan check and balances menjadi tidak seimbang, karena keanggotaan DPD nantinya akan diisi oleh kepentingan partai,” sambungnya.

Arfianto Purbolaksono menyatakan, seharusnya kepentingan anggota DPD selaras dengan tujuan pembentukan DPD yaitu, pertama, memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memperteguh persatuan kebangsaan seluruh daerah.

Kedua, meningkatkan agregasi dan akomodasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah.

Serta ketiga, mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan seimbang.

Oleh karena itu, menurut Arfianto  dengan adanya putusan MK ini,  KPU untuk segera membuat aturan untuk melarang pengurus partai politik mendaftar sebagai calon anggota DPD.

Sumber: Tilik.id

Komentar