JURNALGAYA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyatakan seluruh pihak berisiko terpapar virus corona (Covid-19) jika Pilkada Serentak 2020 dilanjutkan. Salah satu yang bisa terdampak yakni anggot KPU sendiri. Pernyataan itu disampaikannya sebuah diskusi daring yang disiarkan akun Youtube The Indonesian Institute. Ia merespons peserta yang bertanya sikap KPU terhadap pilihan menjamin hak konstitusi ...

Jakarta, CNN Indonesia — Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut seluruh pihak berisiko terpapar virus corona (Covid-19) jika Pilkada Serentak 2020 dilanjutkan. Dia mengakui KPU pun salah satu pihak yang bisa terdampak. Pernyataan itu disampaikan Dewa dalam diskusi daring yang disiarkan akun Youtube The Indonesian Institute. Ia merespons peserta yang bertanya sikap KPU terhadap pilihan ...

JAKARTA – Desakan agar penundaan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 pada 9 Desember terus mengemuka dari berbagai kalangan. Permintaan itu dilatari karena kian meningkatnya kasus Covid-19 dan maraknya kerumunan massa selama tahapan pilkada yang telah melanggar protokol kesehatan. Pada Maret lalu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi menunda empat tahapan Pilkada 2020 melalui Keputusan KPU Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020. ...

JAKARTA – Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu bersikukuh menggelar pilkada serentak 9 Desember mendatang meski telah mendapat banyak masukan penundaan dari berbagai kalangan. Pada saat Covid-19 yang belum terkendali, gelaran pilkada sejatinya menyimpan bahaya besar. Dari hari ke hari, virus corona terbukti makin mudah menjangkiti masyarakat. Regulasi dan berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah sebagai langkah antisipasi, nyatanya tidak banyak berfungsi ...

JABARNEWS | JAKARTA – Sebuah lembaga penelitian kebijakan publik (Center for Public Policy Research), The Indonesian Institute (TII) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020, setelah banyaknya pelanggaran protokol kesehatan di setiap daerah dan meningkatnya kasus Covid-19. Peneliti bidang politik TII Rifqi Rachman dalam keterangan resminya mengakatakan, bahwa protokol kesehatan hanya menjadi legitimasi keberlanjutan Pilkada ...

JAKARTA – Desakan penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 kian bergaung. Terlebih lagi dengan meningkatnya kasus positif Covid-19 dalam proses tahapan pilkada, penyelenggaraan kontestasi tersebut dinilai memunculkan kekhawatiran penularan virus Corona yang semakin meluas. Pusat riset kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII) mengamati bahwa protokol kesehatan hanya menjadi legitimasi keberlanjutan Pilkada 2020 di tengah ancaman Covid-19. Sebab, protokol tersebut tidak ...

Glorifikasi wacana new normal atau kenormalan baru tengah dikritik habis-habisan lantaran relaksasi pembatasan sosial justru berbanding lurus dengan peningkatan kasus. Sejak dilontarkan pada tanggal 15 Mei lalu, skema simulasi kenormalan baru berangsur-angsur dilaksanakan sejak awal bulan Juni dan direncanakan berakhir pada akhir bulan Juli. Persis tanggal 5 Juni, Pemerintah DKI Jakarta pun menangkap pesan penerapan kenormalan baru melalui relaksasi pembatasan ...

Jakarta: Warga DKI Jakarta saat ini dinilai lebih membutuhkan bantuan langsung tunai (BLT) ketimbang bantuan sosial (bansos) berupa sembako. Pemberian jaminan sosial sesuai kebutuhan masyarakat diyakini membuat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) jilid II lebih efektif. “Saya juga perlu menekankan bahwa pemberian BLT di tengah krisis ini jauh lebih dibutuhkan oleh masyarakat ketimbang bantuan perlindungan sosial lainnya misalnya seperti sembako,” ...

DKI Jakarta telah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) jilid II selama 4 hari. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan akan memberikan bantuan sosial (bansos) berupa sembako yang sesuai timeline akan diberikan hingga Desember 2020 ini. Namun, Peneliti Bidang Ekonomi The Indonesian Institute M Rifki Fadilah menilai masyarakat DKI saat ini lebih membutuhkan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Pemberian jaminan sosial ...

PENELITI bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) M. Rifki Fadilah mengatakan kebijakan PSBB Jilid II akan berdampak pada proses pemulihan ekonomi dalam jangka pendek yang akan terhambat. Hal ini disebabkan semua indikator pembalikan ekonomi akan berubah lagi menjadi negatif. Oleh sebab itu, dirinya menekankan pemerintah harus memiliki target jelas mengenai kebijakan PSBB Jilid II. Menurutnya, ...