TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berencana menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) yang memungkinkan pemblokiran akun media sosial penyebar hoaks. Rencana ini disampaikan Kominfo pada Senin, 19 Oktober 2020. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Samuel Abrijani Pangerapan, mengatakan aturan ini terbit karena maraknya informasi hoaks seputar Covid-19. Dengan begitu pemerintah dinilai perlu mengontrol arus informasi yang tersebar di tengah ...

JAKARTA – Penyaluran bantuan sosial (bansos) oleh pemerintah di masa pandemi Covid-19 dinilai masih memunculkan persoalan kronis yang sulit diselesaikan. Secara khusus, terkait memastikan program memang tepat sasaran kepada penerima yang berhak mendapatkan. Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute (TII) Nopitri Wahyuni mengatakan, pada situasi bencana kesehatan seperti ini ada tiga persoalan mencakup penyaluran bansos yang perlu mendapatkan perhatian lebih ...

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika bersiap untuk menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) untuk pemblokiran akun media sosial penyebar hoaks. Rencana ini dikritik karena berpotensi memberangus alias membredel keragaman pendapat di masyakat. “Yang justru menghidupkan demokrasi,” kata peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Rifqi Rachman dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, 20 Oktober 2020. Rencana penerbitan Permen ...

TEMPO.CO, Jakarta -Rencana penerbitan Peraturan Menteri (Permen) Komunikasi dan Informatika termasuk wacana blokir media sosial, menuai kritikan. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Rifqi Rachman mengkhawatirkan potensi penyalahgunaan Permen Kominfo ini terhadap kebebasan berekspresi warga negara di dunia maya. “Kekhawatiran ini bukan tanpa sebab. Catatan yang ada memang memvalidasi hal tersebut,” kata Rifqi dalam keterangan ...

PENGAMAT Bidang Ekonomi The Indonesian Institute M. Rifki Fadilah mengatakan sepekan setelah PSBB Transisi di Jakarta terjadi peningkatan tren pergerakan orang. Hal ini menandakan kegiatan ekonomi yang mulai bergerak juga. Karena masyarakat sudah mulai beraktivitas meskipun dengan pembatasan kondisi 50%. “Kalau ditarik secara agregat mungkin datanya belum keliatan ya karena baru seminggu, tapi kalau kita lihat dari indikator seperti apple mobility ...

JAKARTA – Pandemi corona (Covid-19) yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, menjadi momentum tepat untuk mengampanyekan pentingnya kebiasaan cuci tangan pakai sabun (CTPS). Selain bisa menjadi sarana yang paling murah dan sederhana untuk mencegah penyebarluasan virus, kebiasaan CTPS menjadi fondasi penting hidup bersih dan sehat. Pentingnya CPTS kembali digugah bersamaan dengan momentum Hari Cuci Tangan Sedunia pada 15 Oktober 2020. ...

Pengajuan uji materi (judicial review) Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sia-sia lantaran salah satu norma dalam UU MK yang baru direvisi DPR bersama pemerintah telah dihapus. “Misalkan nanti ada aliansi masyarakat sipil yang melakukan judicial review di MK itu tampak percuma sebenarnya. Meskipun MK sudah memutuskan, tetapi itu tidak menjami akan diperbaiki,” kata peneliti hukum ...

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memastikan draf final Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) bakal diserahkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini, Rabu (14/10). “Tenggat waktu untuk penyampaian UU Cipta Kerja ini jatuh pada 14 Oktober 2020, tepatnya besok pukul 00.00 WIB,” ujar Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin dalam konferensi pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa ...

JAKARTA – Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) 2020 terus menuai sorotan publik. Selain ancaman keselamatan di tengah pandemi COVID-19, hal yang juga tengah dikritisi yakni laporan awal dana kampanye (LADK). Hasil pemantauan yang dilakukan pusat riset kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII), dari laman infopemilu2.kpu.go.id per 1 Oktober 2020, dari 716 pasangan calon (paslon) yang melaporkan, sebanyak 82 pasangan ...

JAKARTA – Proyeksi kehamilan tak diinginkan (KTD) tak bisa diabaikan. Bahkan di saat pandemi Covid-19, berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 2020 terdapat penurunan angka jumlah pengguna alat kontrasepsi sekitar 40 persen. Lembaga riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) menganggap tutupnya berbagai layanan kesehatan mulai dari posyandu, puskesmas maupun rumah sakit menjadi salah satu pemicu tertundanya ...