TEMPO.CO, Jakarta- Peneliti bidang ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhamad Rifki Fadilah, memprediksi proses pemulihan ekonomi yang sempat berjalan dalam jangka pendek akan terhambat jika Gubernur DKI Anies Baswedan kembali memberlakukan PSBB Jakarta. Menurut Rifki, semua indikator pembalikan ekonomi yang saat ini sudah membaik, akan berubah lagi menjadi negatif jika PSBB Jilid II diberlakukkan. “Semua orang akan ...

JAKARTA – The Indonesian Institute Center for Public Policy Research (TII) menyatakan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB)di DKI Jakarta akan membuat pemulihan ekonomi dalam jangka pendek terhambat. Semua indikator pembalikan ekonomi akan berubah lagi menjadi negatif. Peneliti TII M Rifki Fadilah mengatakan PSBB akan membuat semua kegiatan masyarakat hingga perekonomian kembali dipaksa berhenti. Masyarakat kembali beraktivitas di rumah. “Kondisi ...

Suara.com – Kebijakan pembatasan sosial berskala besar total yang akan diberlakukan di Jakarta mulai 14 September 2020 dinilai membawa implikasi yang tidak mudah. Jika Jakarta kembali melakukan kebijakan tersebut, proses pemulihan ekonomi dalam jangka pendek akan terhambat. “Semua indikator pembalikan ekonomi akan berubah lagi menjadi negatif. Semua orang akan kembali ke rumahnya masing-masing. Artinya, kegiatan bekerja, berproduksi, berbelanja, dan aktivitas ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Muhamad Rifki Fadilah, mengatakan kebijakan PSBB total DKI Jakarta akan membawa implikasi yang tidak mudah. Jika DKI Jakarta kembali melakukan kebijakan PSBB total, maka proses pemulihan ekonomi dalam jangka pendek akan terhambat. Karena semua indikator pembalikan ekonomi akan berubah lagi menjadi negatif. “Semua orang akan kembali ...

Merdeka.com – Bercerai. Kondisi itu yang tergambar dalam Pilkada Depok 2020. Duet Mohammad Idris dan Pradi Supriatna tak lagi kongsi. Padahal sudah hampir lima tahun mereka bekerja sama sebagai wali kota dan wakil wali kota. Mohammad Idris pun memilih berduet dengan Imam Budi Hartono dari PKS. Sedangkan Pradi selaku kader Gerindra, memilih maju Pilkada Depok menggandeng Afifah Alia dari PDIP. ...

Kecepatan pemerintah dalam menyalurkan Bantuan Langsung Tunai atau BLT kepada masyarakat masih terbilang lambat. Contohnya, saat ini baru ada 2,5 juta orang yang menerima BLT bantuan subsidi gaji pada gelombang pertama dan tiga juta orang di gelombang kedua untuk bulan September dan Oktober. Padahal total penerima bantuan ini mencapai 15,7 juta orang. Bantuan BLT berupa subsidi gaji sebesar Rp 600 ...

JAKARTA – Lembaga riset kebijakan publik The Indonesian Institute (TII) memandang, upaya perlindungan korban kekerasan terhadap perempuan harus menjadi bagian dari agenda pemerintah daerah. Pasalnya, pandemi menoreh sisi lain kondisi perempuan yang semakin ringkih dengan adanya ancaman kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, psikis maupun seksual. Kondisi ini bahkan terjadi di seluruh provinsi di Indonesia, seperti yang tergambar dalam Sistem Informasi ...

JAKARTA – DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (RUU MK) menjadi UU. Pengesahan dilakukan melalui rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad. Peneliti bidang hukum The Indonesian Institute, Aulia Guzasiah menilai cepatnya pembahasan dan pengesahan RUU MK menjadi UU menegaskan kuatnya oligarki. Karenanya wajar apabila publik kemudian ramai-ramai mempermasalahkan. “Usaha untuk merevisi UU MK cenderung ...

JAKARTA – Sektor konsumsi menjadi andalan pemerintah dalam memperbaiki kinerja ekonomi kuartal III/2020. Berbagai bantuan tunai diberikan kepada kelompok masyarakat terdampak Covid-19 dengan harapan dapat meningkatkan daya beli. Teranyar adalah program subsidi bagi pekerja di bawah Rp5 juta. Program itu menyasar 15,7 juta pekerja dengan nilai subsidi Rp600.000 per bulan selama empat bulan. Subsidi gaji pekerja itu mulai dicairkan secara ...

Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Ratna Dewi Pettalolo mengakui potensi politik dinasti di Pilkada 2020 cukup tinggi. Salah satunya alasannya, berkaitan dengan relasi pemilu dengan seseorang yang disebutnya memiliki kekuasaan tertinggi di Indonesia. “Tantangan 2020 ini tidak kecil karena bisa melibatkan pemegang kekuasaan tertinggi yang ada di dalam negara,” kata Ratna dalam Webinar yang digelar The Indonesian Institute, Kamis (27/8). Ratna ...