JAKARTA – Sinyal dari Presiden Jokowi agar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ) direvisi ternyata sulit direalisasikan. Kenyataannya, pemerintah tidak benar-benar menginginkan perubahan UU tersebut. Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute Hemi Lavour Febrinandez mengatakan, tidak dimasukkannya undang-undang tersebut ke dalam daftar 33 RUU pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 menjadi petunjuk awal arah implementasi ...

SEPUTARTANGSEL.COM – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tidak memasukkan revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam daftar 33  Rancangan Undang-Undang (RUU) pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas tahun ini. Para Wakil Rakyat di Senayan tidak memasukan draf revisi UU ITE alias tidak menganggap undang-undang kontroversial tersebut sebagai prioritas yang harus dikaji dalam rapat Prolegnas. Hemi Lavour Febrianandez, Peneliti Bidang ...

TEMPO.CO, Jakarta – Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute, Hemi Lavour Febrinandez, curiga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) batal direvisi. Kecurigaan itu muncul karena UU tersebut tidak masuk ke dalam 33 Rancangan Undang-undang pada Program Legislasi Nasional Prioritas 2021. “Revisi terhadap UU ITE bukan menjadi pilihan utama yang akan diambil, pemerintah hanya melihat permasalahan pada undang-undang tersebut pada tahap ...

Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai salah satu poin penting dilakukannya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah untuk mendorong reformasi partai politik di Indonesia. “Kami mendorong parpol untuk memperkuat diri. Reformasi parpol itu karena diharapkan partai sebagai lembaga formal dalam ruang demokrasi, harus dijaga dan diperkuat,” kata Arfianto dalam diskusi ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai salah satu poin penting dilakukannya revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah untuk mendorong reformasi partai politik di Indonesia. “Kami mendorong parpol untuk memperkuat diri. Reformasi parpol itu karena diharapkan partai sebagai lembaga formal dalam ruang demokrasi, harus dijaga dan diperkuat,” kata Arfianto, Kamis (25/2). Dia ...

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi II DPR RI Mohamad Muraz menyarankan agar DPR dan pemerintah tidak langsung mengambil keputusan untuk tidak membahas revisi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu namun terlebih dahulu meminta masukan dan pendapat dari para ahli, akademisi, dan masyarakat. “Sebaiknya DPR dan pemerintah tidak langsung menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu namun terlebih dahulu meminta pendapat ahli, ...

TEMPO.CO, Jakarta – Rencana Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang bakal mengaktifkan virtual police menuai kritik. Virtual police itu dimaksudkan untuk memantau ujaran kebencian di dunia maya. “Jadi nanti, kalau ada ujaran-ujaran kebencian di media sosial, aplikasi ini akan mengenali dan segera mengirim peringatan kepada pemilik akun,” kata Listyo Sigit dalam wawancara dengan Koran Tempo, Senin, 22 Februari 2021. Namun, sejumlah pihak merasa dengan ...

Belum disahkannya daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 diduga akibat perbedaan pandangan antar fraksi dalam melihat beberapa undang-undang, salah satunya adalah RUU Pemilu. Mayoritas fraksi di DPR yang awalnya berencana merevisi UU Pemilu pada Prolegnas Prioritas 2021 malah berbalik arah dengan sepakat untuk tidak melanjutkan pembahasannya. Peneliti Bidang Hukum di The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), ...

TEMPO.CO, Jakarta – Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono memastikan kepolisian tidak bermaksud untuk mengekang kebebasan masyarakat di ruang digital atau dunia maya dengan kehadiran virtual police (polisi virtual). “Saya rasa kita tidak mengekang ya. Kita tidak membatasi. Wong semua orang ngomong boleh kok,” kata Argo di Gedung Divisi Humas Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 24 Februari 2021. Argo mengatakan polisi justru ...

Jakarta (ANTARA) – Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute, Nisaaul Muthiah mendorong pemerintah agar menggencarkan sosialisasi vaksin COVID-19, sehingga meningkatkan partisipasi masyarakat mengikuti imunisasi. “Masih banyaknya jumlah warga yang tidak bersedia divaksin, salah satunya karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai tingkat keamanan vaksin tersebut,” kata Nisa kepada wartawan di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan banyak warga yang kurang mengetahui informasi mengenai vaksin. ...