JAKARTA – Pusat kajian kebijakan publik, The Indonesian Institute (TII), telah melakukan studi tentang kondisi terkini kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya terkait kritik warga negara terhadap pemerintah di ruang digital dan catatan terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE ). Peneliti Bidang Hukum TII Hemi Lavour Febrinandez menjelaskan salah satu catatan penting dalam studi tersebut memperlihatkan bahwa terdapat ...

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai Hari Lahir Pancasila menjadi momentum bagi bangsa Indonesia melindungi kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat khususnya dalam mengkritisi kebijakan publik di ruang digital. Dia menilai salah satu sila yang sangat penting dalam upaya menegakkan demokrasi di Indonesia adalah Sila ke-4 Pancasila. “Namun, kondisi kebebasan berekspresi di Indonesia, khususnya ...

Jakarta (ANTARA) – Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono mengatakan saat ini butuh keberanian dan komitmen dari Presiden dan DPR RI untuk menuntaskan kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu melalui jalur pengadilan. “Presiden dan DPR seharusnya menjalankan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 untuk membentuk pengadilan HAM ad hoc guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk kerusuhan ...

JAKARTA – Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi pengabaian aspirasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut terlihat dalam proses revisi terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta kelahiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja . Proses pembahasan kedua undang-undang tersebut tetap melaju di tengah aksi massa dan kritik publik untuk menghentikan ...

Jakarta (ANTARA) – Direktur Eksekutif The Indonesian Institute (TII) Adinda Tenriangke Muchtar menilai perlu didorong terjadinya reformasi kelembagaan partai politik untuk menjadi inklusif, relevan, dan responsif sehingga menjadi sebuah langkah untuk melakukan perbaikan terhadap parpol. Adinda Tenriangke Muchtar menjelaskan bahwa penelitian oleh lembaganya menyebutkan bahwa parpol merupakan institusi yang memiliki peran penting dalam sebuah sistem demokrasi. Namun, saat ini peran tersebut menjadi ...

JAKARTA – Berkat perjuangan RA Kartini untuk membebaskan hak perempuan yang terkungkung di masa pra kemerdekaan , kini sudah lebih banyak perempuan yang telah bebas untuk mengakses dan mendapatkan hak-hak mereka, misalnya hak untuk bersekolah, hak untuk bekerja, dan lain-lain. Meskipun begitu, nampaknya masih banyak perempuan yang masih mendapat pembatasan untuk mendapatkan hak-hak mereka. Salah satunya terlihat dari masih tingginya ...

Perusahaan wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya secara penuh. Demikian bunyi Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan tertanggal 12 April 2021. Isi SE Menaker tersebut juga mengatur jika perusahaan yang terdampak COVID-19 dapat berdialog dengan pekerja untuk mencapai ...

TEMPO.CO, Jakarta – Sudah tahukah bagaimana cara kerja polisi siber atau polisi virtual itu? Badan Reserse Kriminal atau Bareskrim Polri secara resmi telah meluncurkan polisi virtual untuk mencegah dan mengurangi tindak pidana pelanggaran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE dalam dunia siber di Indonesia, pada Kamis, 25 Februari 2021 lalu. Peluncuran tersebut berdasarkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/2/II/2021 tentang Kesadaran Budaya ...

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Anggota Komisi III DPR, Johan Budi, menilai pasal-pasal multitafsir atau “karet” dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas dalam revisi UU tersebut. Tujuannya agar penegak hukum tidak mendefinisikan pasal-pasal sesuai keinginan pihak-pihak tertentu. “Banyak isi UU ITE yang perlu diubah, pasal-pasal yang membatasi kebebasan publik dan pasal-pasal multitafsir perlu diperjelas,” kata Johan ...

Jakarta (ANTARA) – Anggota Komisi III DPR Johan Budi menilai pasal-pasal multitafsir atau “karet” dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) harus diperjelas dalam revisi UU tersebut, agar penegak hukum tidak mendefinisikan pasal-pasal sesuai keinginan pihak-pihak tertentu. “Banyak isi UU ITE yang perlu diubah, pasal-pasal yang membatasi kebebasan publik dan pasal-pasal multitafsir perlu diperjelas,” kata ...