JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Rifqi Rachman menyebut, sebagian besar anggota DPR RI periode 2019-2024 yang berusia muda, memiliki relasi kekuasaan dengan orangtuanya. Itu merupakan hasil penelitian Rifqi terhadap wakil rakyat berusia di bawah 30 tahun. Jumlahnya ada 18 orang. “Dari 18 nama tadi, saya menemukan anak muda yang lolos ke DPR masih memiliki relasi kekuasaan ...
Read More »Author Archives: The Indonesian Institute
Pengamat: pembagian kursi menteri sesuai proporsionalitas suara parpol
Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai pembagian kursi menteri bagi partai politik koalisi Jokowi-Ma’ruf telah sesuai dengan asas proporsionalitas perolehan masing-masing parpol pada Pemilu 2019. “Empat partai yang memiliki suara terbesar dalam koalisi Jokowi-Ma’aruf seperti PDI-P, Golkar, PKB, dan Nasdem layak mendapatkan lebih dari dua kursi di kabinet,” kata Arfianto atau Anto di Jakarta, Kamis. Menurut ...
Read More »Update Indonesia — Volume XIII, No.10 – Oktober 2019 (Bahasa Indoneia)
Update Indonesia edisi Oktober 2019 mengangkat laporan utama mengenai urgensi keterbukaan informasi menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tema ini sangat relevan karena pembahasan kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, RUU Minerba dan RUU KUHP menjadi sorotan publik. Pasalnya, tidak semua masyarakat dapat mengakses draf peraturan perundang-undangan yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat ...
Read More »Anggota parlemen baru perhatikan catatan merah periode lalu
Di tengah berbagai polemik RUU, anggota DPR baru harus tetap memperhatikan catatan merah evaluasi kinerja DPR pada periode lalu secara menyeluruh Jakarta – Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Vunny Wijaya menekankan 575 anggota parlemen yang baru saja dilantik harus memperhatikan sejumlah catatan merah evaluasi kinerja anggota legislatif periode sebelumnya. “Di tengah berbagai polemik RUU, anggota DPR baru harus tetap ...
Read More »The Indonesian Update — Volume XIII, No.9 – September 2019 (English Version)
The September 2019 edition of the Indonesian Update raises a major report on the polemics over the idea of reviving the function and existence of the State Policy Guidelines (GBHN). This theme is very relevant because the revival of the GBHN discourse will actually damage and disrupt the improved government system, legislation system, and reform. On the economy, the Indonesian ...
Read More »TIF Seri 57”Menyoal Pemindahan Ibu Kota Negara”
The INDONESIAN FORUM Seri 57”Menyoal Pemindahan Ibu Kota Negara”
Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri sebagai Narasumber dalam Diskusi “The INDONESIAN FORUM Seri 57” Hari, tanggal : Selasa, 17 September 2019 Waktu : 14.00 – 16.00 WIB Tempat : Kantor The Indonesian Institute (TII) Jl. HOS Cokroaminoto No.92 RT 2/RW 5, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10310 (sebelah kiri Dunkin Donuts Menteng) Fokus Diskusi ...
Read More »Pemerintah Diminta Kaji Ulang Tarif Cukai Rokok
JAKARTA — Peneliti bidang Ekonomi The Indonesian Institute M. Rifki Fadilah mengatakan, kebijakan kenaikan tarif cukai rokok kretek berefek panjang dan luas. Tarif kenaikan cukai salah satunya dapat berpotensi menurunkan permintaan dan penawaran tembakau nasional. Seperti diketahui, mulai 1 Januari 2020, pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23 persen. Selain itu, pemerintah juga ...
Read More »Update Indonesia — Volume XIII, No.9 – September 2019 (Bahasa Indonesia)
Update Indonesia edisi September 2019 mengangkat laporan utama mengenai polemik upaya menghidupkan kembali fungsi dan keberadaan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Tema ini sangat relevan karena dengan dihidupkannya kembali wacana GBHN, justru akan merusak dan mengacaukan sistem pemerintahan dan sistem peraturan perundang-undangan yang selama ini telah mengalami perbaikan, serta perjuangan reformasi. Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang Rancangan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020. ...
Read More »Pindah Ibu Kota Kok Maksa, Biayanya Darimana?
Rencana pemerintah dalam hal pemindahan Ibu Kota mendapatkan tantangan keras dari sejumlah pihak. Pasalnya, kebijakan pindah Ibu Kota tersebut dianggap terlalu dipaksakan. Sebab, untuk pindah Ibu Kota berdasarkan kajian Bappenas diperlukan anggaran mencapai Rp466 triliun. Ini masih belum termasuk biaya memindahkan lebih dari 1 juta orang PNS pusat yang akan dibawa pindah ke Ibu Kota Baru di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara di Kalimantan Timur (Kaltim). Peneliti The Indonesian ...
Read More »
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research