Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Update Indonesia — Volume XIII, No.10 – Oktober 2019 (Bahasa Indoneia)

Update Indonesia edisi Oktober 2019 mengangkat laporan utama mengenai urgensi keterbukaan informasi menunjang keberhasilan implementasi kebijakan publik. Tema ini sangat relevan karena pembahasan kebijakan nasional, seperti Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan, RUU Minerba dan RUU KUHP menjadi sorotan publik. Pasalnya, tidak semua masyarakat dapat mengakses draf peraturan perundang-undangan yang tengah digodok oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di bidang ekonomi, Update Indonesia kali ini membahas tentang implikasi kenaikan cukai rokok. Tema ini relevan karena Pemerintah resmi memberlakukan kenaikan tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau cukai rokok sebesar 23 persen. Selain itu, kami juga membahas tentang sektor pariwisata yang diproyeksikan mampu membawa angin segar bagi penerimaan devisa sehingga mampu meredam kondisi defisit neraca transaksi berjalan.

Di bidang hukum, kami membahas tentang polemik pengesahan RUU KPK dan pentingnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, kami juga membahas tentang ancaman pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pusaran desakan Perppu KPK. Tema ini relevan karena ditengah desakan publik yang kuat kepada Presiden Jokowi untuk mengeluarkan Perppu, muncul ancaman pemakzulan.

Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang tantangan bagi sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2024 yang berusia muda. Tema ini relevan karena keberadaan mereka menegaskan bahwa proses regenerasi kepemimpinan yang sedang dan masih berjalan di Indonesia. Selain itu, kami membahas tentang kerusuhan di Wamena, Papua. Kami juga membahas tentang sikap represif aparat terhadap demonstrasi berbagai elemen masyarakat sipil di akhir bulan September lalu.

Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang dibutuhkannya peraturan turunan dari Undang-Undang Kesehatan Jiwa. Tema ini relevan dibahas karena sejak disahkan pada tahun 2014, Undang-Undang Kesehatan Jiwa (UU Keswa) belum dapat diimplementasikan.  Pasalnya, tak satu pun mandat peraturan turunan UU terwujud sampai saat ini. Selain itu, Update Indonesia kali ini juga membahas tentang sistem perlindungan sosial bagi penduduk yang lanjut usia (lansia).

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

 Selamat membaca.

Download Update Indonesia — Volume XIII, No.10 – Oktober 2019 (Bahasa Indoneia)

Komentar