The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

The November-December 2022 edition of the Indonesian Update features a main report on the 16-Day  Campaign on Anti-Violence against Women (16 HAKTP). The campaign, which was initiated by the activists from the Center for Women’s Global Leadership Institute in 1991, continues to be coordinated every year as a strategy for organizing individuals and organizations around the world to call for ...

Update Indonesia edisi November-Desember 2022 mengangkat laporan utama mengenai Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP). Kampanye yang diinisiasi oleh para aktivis dari Center for Women’s Global Leadership Institute pada tahun 1991 tersebut terus dikoordinasi setiap tahunnya sebagai strategi pengorganisasian individu dan organisasi di seluruh dunia untuk menyerukan pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Di ...

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan tolok ukur dari demokrasi. Pemilu tahun 2024 akan menjadi pemilu paling besar dan rumit yang diselenggarakan di Indonesia. Melihat pentingnya Pemilu 2024, maka penyelenggara pemilu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024. Penyelenggaraan pemilu yang buruk akan menyebabkan rendahnya kepercayaan peserta maupun pemilih. Salah satu upaya dalam memperkuat integritas Pemilu dan ...

Di tahun 2022 ini The Indonesian Institute (TII) kembali melakukan kajian akhir tahun (Indonesia Report). Salah satu topik yang diangkat adalah mengenai efektivitas implementasi kebijakan penanganan stunting di Indonesia dan aspek penting yang perlu dimasukkan dalam Rancangan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA). Topik tersebut perlu diangkat mengingat masih tingginya angka stunting di Indonesia. Kebijakan yang ada juga belum ...

JAKARTA – Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Ninasapti Triaswati menyatakan mempertahankan dan menjaga momentum pemulihan sekaligus pertumbuhan ekonomi menjadi langkah penting agar Indonesia tidak mengalami resesi. “Yang penting bagaimana mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan hanya slowing down, turun sedikit tetapi tidak sampai resesi,” katanya dalam diskusi The Indonesian Institute di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat 28 Oktober. Nina menjelaskan ...

Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan bahwa pada tahun 2023, perekonomian global akan mengalami kegelapan. Definisi ‘gelap’ dalam hal ini adalah adanya resesi ekonomi global (tempo.com, 11/10/2022). Pernyataan tersebut tentunya membuat kebingungan masyarakat sehingga perlu adanya penjelasan lebih lanjut agar tidak terjadi kesalahan informasi yang berujung pada kepanikan. Kondisi resesi sudah terjadi di Amerika Serikat dan Eropa. Inflasi yang sudah menyentuh ...

The October 2022 edition of the Indonesian Update features a main report on the performance evaluation of the DKI Jakarta Provincial government during the leadership of Anies Baswedan. Looking at the four variables used to measure the performance of the DKI Jakarta Provincial government during the leadership of Anies Baswedan, it can be said that there are no significant changes. ...

Update Indonesia edisi Oktober 2022 mengangkat laporan utama mengenai evaluasi kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan. Berdasarkan empat variabel yang dilihat untuk mengukur kinerja pemerintah Provinsi DKI Jakarta di masa kepemimpinan Anies Baswedan, dapat dikatakan bahwa tidak ada perubahan yang signifikan. Meski demikian, satu hal yang menjadi keberhasilan Anies Baswedan adalah merealisasikan janji politik untuk membuka ...

The September 2022 edition of the Indonesian Update raises a main report on the increase in fuel prices. Due to the swelling of the subsidies and compensation budget, the government has made price adjustments by increasing subsidized and non-subsidized fuel prices. This government policy has created a domino effect in the community. In the field of law, the Indonesian Update ...

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat Masa Lalu telah ditandatangani. Tim ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengusut kejahatan HAM berat masa lalu yang belum terselesaikan sampai saat ini. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD juga menegaskan bahwa Keppres a quo ...