Author Archives: Felia Primaresti

DPR Evaluasi Pejabat Negara? Selamat Tinggal Trias Politica

Baru-baru ini, mencuat kabar bahwa Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kini memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap pejabat negara yang sebelumnya telah melewati proses uji kelayakan dan kepatutan di DPR RI. Kewenangan ini diatur dalam revisi Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib yang telah disahkan dalam rapat paripurna DPR pada hari Selasa (4/2/2025) (Kompas.com, 4/2/2025). Kebijakan ...

Read More »

Antara Ambang Batas Presiden dan Revisi UU Pemilu

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) membawa implikasi positif yang signifikan terhadap masa depan demokrasi Indonesia (Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024). Dengan penghapusan aturan ini, ruang kompetisi politik menjadi lebih inklusif dan memberikan peluang lebih besar bagi partai politik, termasuk partai kecil dan baru, untuk mengajukan calon presiden tanpa harus memenuhi syarat persentase perolehan kursi ...

Read More »

Suara Tipis, Legitimasi Pram-Rano Bisa Dipertanyakan

Pramono Anung dan Rano Karno telah resmi ditetapkan oleh KPU Jakarta sebagai pemenang Pilkada 2024 dalam satu putaran. Menariknya, tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) yang semula berencana menggugat hasil ini ke Mahkamah Konstitusi akhirnya memilih untuk menarik gugatannya. Kemenangan ini menandai awal baru bagi pemerintahan Jakarta di bawah kepemimpinan Pram-Rano. Namun, di balik euforia kemenangan ini, terdapat sejumlah catatan penting yang ...

Read More »

KPU as an “ad hoc agency”: Budget-saving or inefficiency?

Read More »

Menilik Representasi Perempuan dalam Pemilu 2024

Penelitian ini memberikan sorotan penting terhadap upaya melembagakan representasi perempuan melalui pendekatan kelembagaan partai politik. Meskipun kebijakan afirmasi seperti kuota gender sudah ada, hambatan struktural dan budaya tetap memengaruhi keterwakilan perempuan. Salah satu temuan menarik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah perempuan di parlemen mengalami peningkatan, persentase kandidasi perempuan justru menurun dari 40% pada tahun 2019 menjadi 37% pada ...

Read More »

KPU Sebagai Lembaga Ad Hoc: Hemat atau Inefisiensi?

Wacana revisi UU Pemilu terus bergulir, yang pada dasarnya positif, tetapi perlu dipantau secara cermat, termasuk usulan-usulannya. Selain isu yang ramai dibicarakan, seperti transparansi pendanaan partai politik dan rekrutmen, muncul juga usulan menjadikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga ad hoc dengan siklus kerja dua tahun. Usulan ini menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran terkait keberlanjutan dan efektivitas KPU dalam menjalankan ...

Read More »

Magrib Mengaji Ala Ridwan Kamil: Edukatif atau Eksklusif?

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono, menggagas program ‘Magrib Mengaji,’ yang bertujuan mewajibkan anak-anak Islam di Jakarta untuk mengaji setiap hari selepas salat magrib. Menurut Ridwan Kamil, program ini bertujuan untuk menyeimbangkan kebutuhan lahir dan batin anak-anak, khususnya dalam lingkup pendidikan keagamaan (CNN Indonesia, 20/9/2024). Inisiatif ini berangkat dari niat baik untuk memperkuat moral dan spiritual ...

Read More »

The Bull in a Dilemma: Stuck Between Ideology and Pragmatism in Jakarta Pilkada

Read More »

The Race To Lead Jakarta

Read More »

Banteng yang Dilema: Antara Ideologi dan Pragmatisme di Pilkada Jakarta

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah lama dikenal sebagai kekuatan politik militan, terutama sebagai oposisi yang berpengaruh selama era Presiden Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Namun, perpisahan dengan salah satu kader utamanya, Joko Widodo, telah membawa dampak besar bagi partai. Kekalahan signifikan di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 merupakan salah satu konsekuensi dari perpisahan ini, di mana PDIP kehilangan peluang ...

Read More »