The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Dalam situasi geopolitik yang semakin tidak stabil, negara sering mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi potensi ancaman keamanan. Namun, kebijakan keamanan yang diambil tanpa komunikasi yang memadai kepada publik justru berpotensi memunculkan kegelisahan baru di masyarakat. Situasi inilah yang tampak dalam pemberitaan terbaru dari BBC News Indonesia yang menyoroti kebijakan peningkatan kesiagaan militer dan respons pemerintah terhadap dinamika global. Pemerintah melalui ...

Pole­mik mengenai tata kelola LPDP kembali mengemuka, bukan semata karena isu personal seorang penerima beasiswa, melainkan karena pertanyaan yang lebih mendasar tentang konsistensi kebijakan publik. LPDP mengelola dana abadi pendidikan yang bersumber dari keuangan negara, dengan mandat strategis membiayai peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, setiap keputusan, terutama yang menyangkut diskresi, pengecualian aturan, maupun pemberian sanksi, tidak bisa ...

Pada kamis, 29 Januari 2026, kembali mencuat kabar bahwa Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet lagi dalam waktu dekat. Jika terealisasi, ini akan menjadi perombakan kabinet kelima sejak ia resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Isu reshuffle Kabinet Jilid V yang kembali mengemuka bukan sekadar cerita tentang siapa masuk dan siapa keluar dari lingkaran kekuasaan. Lebih dari itu, dinamika ...

Tahun 2025 menjadi salah satu periode yang paling menantang bagi kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Serangkaian peristiwa politik, keamanan, dan sosial memperlihatkan bagaimana ruang kebebasan sipil mengalami penyempitan signifikan. Momen puncaknya terjadi pada akhir bulan Agustus 2025 ketika wacana kenaikan gaji dan tunjangan DPR memicu protes publik berskala nasional. Protes tersebut tidak hanya menyoroti isu remunerasi pejabat, ...

Kabar bahwa Bandara Industrial Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali beroperasi tanpa kehadiran petugas Bea Cukai maupun Imigrasi (CNN Indonesia, 26/11/2025) menegaskan satu hal penting: negara sedang kehilangan kendali atas fungsi-fungsi dasarnya. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan kegagalan tata kelola yang menyentuh inti dari tata kelola moderen, siapa yang sebenarnya mengendalikan arus barang, orang, dan potensi risiko lintas batas ...

Penelitian ini menelaah bagaimana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mencerminkan pergeseran makna antara narasi keamanan dan kontrol sipil. Pemerintah dan DPR berargumen bahwa revisi diperlukan untuk menjawab tantangan keamanan modern serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021. Namun, masyarakat sipil menilai proses pembahasannya berlangsung terburu-buru, tidak transparan, dan minim partisipasi publik yang bermakna. ...

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah menimbulkan beragam tanggapan. Menteri Luar Negeri, Sugiono, menjelaskan bahwa langkah ini didorong oleh keinginan mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara berbahasa Portugis seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste (Kompas.com, 24/10/25). Dalam keterangan resminya, pemerintah menyebut bahasa Portugis sebagai “bahasa prioritas” yang akan memperkuat kerja sama diplomatik, ...

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025 baru saja memperbarui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai salah satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Langkah ini di satu sisi menunjukkan sikap pemerintah dalam memperkuat mekanisme penerimaan negara. Selain itu, target yang ingin dituju juga dinilai ambisius, ...

Pada hari Rabu, 13 Agustus 2025, Indonesia dihebohkan dengan kabar demonstrasi besar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang merupakan imbas dari kebijakan Pemerintahan Kabupaten Pati yang memutuskan untuk menyesuaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada tahun 2025 (bisnis.com, 13/8/2025). Peristiwa ini juga diduga merupakan puncak dari serangkaian respons yang dilayangkan oleh Sudewo, Bupati ...

Melalui siaran pers resmi dari laman Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Prabowo meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) pada hari Rabu, 23 Juli 2025. Dalam siaran pers tersebut, pemerintah mengusung tema besar, yaitu ”Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” (setneg.go.id, 23/7/2025). Tema ini diangkat dengan semangat bahwa bangsa Indonesia harus bersatu padu dalam mengusung ...