The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Tahun 2025 menjadi salah satu periode yang paling menantang bagi kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Serangkaian peristiwa politik, keamanan, dan sosial memperlihatkan bagaimana ruang kebebasan sipil mengalami penyempitan signifikan. Momen puncaknya terjadi pada akhir bulan Agustus 2025 ketika wacana kenaikan gaji dan tunjangan DPR memicu protes publik berskala nasional. Protes tersebut tidak hanya menyoroti isu remunerasi pejabat, ...

Kabar bahwa Bandara Industrial Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali beroperasi tanpa kehadiran petugas Bea Cukai maupun Imigrasi (CNN Indonesia, 26/11/2025) menegaskan satu hal penting: negara sedang kehilangan kendali atas fungsi-fungsi dasarnya. Ini bukan sekadar kelalaian administratif, melainkan kegagalan tata kelola yang menyentuh inti dari tata kelola moderen, siapa yang sebenarnya mengendalikan arus barang, orang, dan potensi risiko lintas batas ...

Penelitian ini menelaah bagaimana revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) mencerminkan pergeseran makna antara narasi keamanan dan kontrol sipil. Pemerintah dan DPR berargumen bahwa revisi diperlukan untuk menjawab tantangan keamanan modern serta menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XIX/2021. Namun, masyarakat sipil menilai proses pembahasannya berlangsung terburu-buru, tidak transparan, dan minim partisipasi publik yang bermakna. ...

Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan bahasa Portugis sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah menimbulkan beragam tanggapan. Menteri Luar Negeri, Sugiono, menjelaskan bahwa langkah ini didorong oleh keinginan mempererat hubungan Indonesia dengan negara-negara berbahasa Portugis seperti Brasil, Portugal, dan Timor Leste (Kompas.com, 24/10/25). Dalam keterangan resminya, pemerintah menyebut bahasa Portugis sebagai “bahasa prioritas” yang akan memperkuat kerja sama diplomatik, ...

Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025 baru saja memperbarui Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dengan memasukkan pembentukan Badan Penerimaan Negara (BPN) sebagai salah satu dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat. Langkah ini di satu sisi menunjukkan sikap pemerintah dalam memperkuat mekanisme penerimaan negara. Selain itu, target yang ingin dituju juga dinilai ambisius, ...

Pada hari Rabu, 13 Agustus 2025, Indonesia dihebohkan dengan kabar demonstrasi besar di Kabupaten Pati, Jawa Tengah yang merupakan imbas dari kebijakan Pemerintahan Kabupaten Pati yang memutuskan untuk menyesuaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebesar 250 persen pada tahun 2025 (bisnis.com, 13/8/2025). Peristiwa ini juga diduga merupakan puncak dari serangkaian respons yang dilayangkan oleh Sudewo, Bupati ...

Melalui siaran pers resmi dari laman Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, Presiden Prabowo meluncurkan tema dan logo Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) pada hari Rabu, 23 Juli 2025. Dalam siaran pers tersebut, pemerintah mengusung tema besar, yaitu ”Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” (setneg.go.id, 23/7/2025). Tema ini diangkat dengan semangat bahwa bangsa Indonesia harus bersatu padu dalam mengusung ...

The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) kembali menerbitkan publikasi tahunan Policy Assessment 2025. Salah satu topik di bidang politik berjudul “ Efisiensi Anggaran Era Prabowo: Analisis Kekuasaan dan Kepentingan Elite”, ditulis oleh Felia Primaresti, Manajer Riset dan Program TII. Studi ini membahas kebijakan efisiensi anggaran yang diterbitkan melalui Inpres 1/2025 oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Kebijakan ini menandai komitmen ...

Wacana penulisan ulang sejarah nasional kembali mencuat sehingga memantik debat tentang siapa yang berhak menulis sejarah, untuk kepentingan siapa, dan siapa yang akhirnya dikorbankan. Hal ini terjadi mengingat negara, sebagai pemegang otoritas, kerap memosisikan dirinya sebagai penentu tunggal atas narasi resmi sejarah. Padahal, pengalaman traumatis korban dan suara masyarakat sipil sering kali terpinggirkan atau bahkan dihapuskan. Hal ini semakin menimbulkan ...

Pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto yang mengklaim bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) berhasil 99,99 persen (Kompas.com, 5/5/2025) meskipun terjadi kasus keracunan massal, menjadi sorotan publik dan menuai kontroversi. Klaim ini disampaikan untuk menunjukkan bahwa insiden keracunan di beberapa sekolah hanya mencerminkan persentase kegagalan yang sangat kecil. Namun, dari perspektif analisis kebijakan publik dan politik, pendekatan yang terlalu menekankan keberhasilan ...