The Indonesian Institute Center For Public Policy Research

Penemuan 74 kilogram emas dan uang ratusan miliar rupiah di sebuah rumah yang diakui sebagai milik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi perhatian publik. Terlepas dari penjelasan bahwa seluruh aset tersebut memiliki pemilik dan dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme hukum, besarnya nilai temuan tersebut memunculkan pertanyaan yang wajar mengenai transparansi, akuntabilitas, dan integritas penyelenggara negara. Dalam negara ...

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi salah satu program unggulan pemerintah dalam mendorong penguatan ekonomi desa melalui pembentukan koperasi secara nasional. Di balik tujuan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat, kebijakan ini juga memunculkan berbagai pertanyaan mengenai desain kelembagaan, partisipasi publik, keberlanjutan pembiayaan, serta relasinya dengan institusi ekonomi desa yang telah ada. Melalui studi kebijakan ini, kami menganalisis implementasi dan desain ...

Beberapa waktu terakhir, dua kampus besar di Yogyakarta, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), menjadi sorotan publik karena dua peristiwa yang sekilas tampak berbeda, tetapi sesungguhnya memiliki benang merah yang sama. Di UGM, Serikat Mahasiswa (Sema) UGM membubarkan sebuah diskusi yang menghadirkan sejumlah pejabat pemerintah, di antaranya Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan ...

Kasus pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Temanggung yang dihentikan sementara setelah menuai sorotan publik perlu dibaca lebih jauh dari sekadar persoalan lokasi bangunan. Persoalan utamanya bukan semata apakah sebuah bangunan berdiri di atas sebagian akses jalan umum atau tidak, tetapi bagaimana pembangunan dijalankan, siapa yang menentukan keputusan, dan sejauh mana masyarakat benar-benar dilibatkan dalam proses tersebut. Program Koperasi ...

Rencana Menteri HAM Natalius Pigai untuk membentuk tim asesor dalam menentukan siapa yang layak disebut sebagai aktivis HAM patut dikritisi secara serius. Alih-alih sekadar menghadirkan kepastian hukum, kebijakan ini berpotensi membuka ruang baru bagi negara untuk mengontrol, bahkan mendefinisikan ulang, aktivisme itu sendiri. Pemerintah berargumen bahwa mekanisme ini diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan status aktivis dan memastikan perlindungan hukum diberikan secara ...

Kasus yang menimpa Amsal Sitepu bukan sekadar perkara hukum biasa. Ia membuka ruang refleksi yang lebih luas tentang bagaimana negara memahami, atau justru gagal memahami, dinamika sektor ekonomi kreatif dalam kerangka kebijakan publik yang ada. Amsal Sitepu adalah seorang videografer asal Sumatera Utara yang terjerat perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Melalui ...

Dalam situasi geopolitik yang semakin tidak stabil, negara sering mengambil langkah cepat untuk mengantisipasi potensi ancaman keamanan. Namun, kebijakan keamanan yang diambil tanpa komunikasi yang memadai kepada publik justru berpotensi memunculkan kegelisahan baru di masyarakat. Situasi inilah yang tampak dalam pemberitaan terbaru dari BBC News Indonesia yang menyoroti kebijakan peningkatan kesiagaan militer dan respons pemerintah terhadap dinamika global. Pemerintah melalui ...

Pole­mik mengenai tata kelola LPDP kembali mengemuka, bukan semata karena isu personal seorang penerima beasiswa, melainkan karena pertanyaan yang lebih mendasar tentang konsistensi kebijakan publik. LPDP mengelola dana abadi pendidikan yang bersumber dari keuangan negara, dengan mandat strategis membiayai peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena itu, setiap keputusan, terutama yang menyangkut diskresi, pengecualian aturan, maupun pemberian sanksi, tidak bisa ...

Pada kamis, 29 Januari 2026, kembali mencuat kabar bahwa Prabowo Subianto akan melakukan reshuffle kabinet lagi dalam waktu dekat. Jika terealisasi, ini akan menjadi perombakan kabinet kelima sejak ia resmi dilantik pada 20 Oktober 2024 lalu. Isu reshuffle Kabinet Jilid V yang kembali mengemuka bukan sekadar cerita tentang siapa masuk dan siapa keluar dari lingkaran kekuasaan. Lebih dari itu, dinamika ...

Tahun 2025 menjadi salah satu periode yang paling menantang bagi kehidupan demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Serangkaian peristiwa politik, keamanan, dan sosial memperlihatkan bagaimana ruang kebebasan sipil mengalami penyempitan signifikan. Momen puncaknya terjadi pada akhir bulan Agustus 2025 ketika wacana kenaikan gaji dan tunjangan DPR memicu protes publik berskala nasional. Protes tersebut tidak hanya menyoroti isu remunerasi pejabat, ...