Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Pengamat Soroti Sengkarut Pengelolaan Data Bansos

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Persoalan mengenai data penerima bantuan sosial (bansos) terjadi akibat sengkarut pengelolaan data selama ini di Indonesia. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research, Arfianto Purbolaksono, mengatakan bahwa keberadaan data sering kali diabaikan dalam proses pembuatan kebijakan.

Bahkan, menurut Arifianto, data yang dimiliki oleh pemerintah tumpang-tindih antara satu instansi kementerian dengan kementerian lainnya. Manajemen data yang masih berantakan ini menimbulkan masalah bagi orang yang ingin mengakses data pemerintah.

“Hal ini karena data di tingkat hulu tidak dikelola dengan benar. Selain itu, tidak ada standar data yang jelas antara lembaga pemerintah,” jelas dia dalam keterangan tertulisnya, Jumat (1/5).

Arifianto juga menyoroti pengimplementasian kebijakan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Berdasarkan kebijakan tersebut, Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola data pemerintah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Data juga harus mudah diakses dan dibagipakaikan antara instansi pusat dan instansi daerah, namun sayang sekali implementasinya belum berjalan dengan baik dan itulah yang terlihat dalam kondisi saat ini,” kata dia.

Arifianto pun menyarankan, ke depannya pemerintah perlu memprioritaskan program peningkatan manajemen data. Menurut dia, program itu penting untuk dijalankan agar data pemerintah dapat dikelola dengan baik. Dengan manajemen data yang baik dan dapat dibagikan, pemerintah dapat memberikan data secara terbuka kepada publik.

“Dengan demikian, data dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam kebijakan dan proses pembangunan,” ungkap Arifianto.

Dia menyebutkan, manajemen data yang baik akan mendorong keterbukaan dan transparansi data. Selain itu, perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada data akan tercipta pula.

“Selain sebagai dasar pembuatan kebijakan demi pembangunan nasional, pengelolaan data yang baik sejalan dengan tujuan dari pemerintahan terbuka,” ujar dia.

Komentar