Pemerintah sebagaimana dikatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin memindahkan Ibu Kota dari Jakarta. Sayangnya usaha pemerintah untuk memindahkan Ibu Kota tersebut nampaknya belum akan terealisasi dalam waktu dekat.

Pasalnya melalui akun media sosial (Instagramnya), Presiden malah meminta para netizen untuk mengusulkan dimana seharusnya Ibu Kota dibangun. Hal ini seakan menunjukkan bahwa pemerintah belum memutuskan dengan pasti, Provinsi mana yang akan menjadi pengganti Jakarta.

Menanggapi hal itu, Ekonom The Indonesian Institute, Muhammad Rifky Fadilah mengungkapkan wacana pemindahan Ibu Kota sudah lama ada, dari era Presiden Soekarno sampai dengan Jokowi. Sayangnya isu ini tetap tidak jadi-jadi hingga saat ini.

“Makanya supaya tidak sekedar wacana lagi, pemerintah harus benar-benar mengerahkan stakeholder terkait. Kemarin Bappenas sudah keluarkan kajiannya, manfaatnya dan lain sebagainya. Sekarang tinggal pemerintah eksekusi,” katanya ketika dihubungi Akurat.co.

Rifky menegaskan Pemerintah bisa melibatkan stakeholder terkait untuk perkara besar yang membutuhkan dana yang tidak sedikit ini. Memang tidak bisa ditangani oleh pemerintah sendiri, karena itu perlu adanya sinergi dengan pihak-pihak terkait.

“Libatkan semua stakeholder terkait baik pihak pemerintah melalui BUMN maupun pihak swasta sebagai BUMS. Toh, ini juga bakal menambah intensi untuk berinvestasi dengan nilai anggaran yang digadangkan mencapai Rp400 tirliun,” imbuhnya.

Menurutnya kalau memang pemerintah saat ini memandang perlu terhadap upaya pemindahan Ibu Kota. Maka harus konsisten dan komitmen untuk mengeksekusi hal tersebut menjadi kebijakan. Sehingga Ibu Kota memang benar-benar bisa dipindahkan dalam rangka mengurangi beban Jakarta dan pemerataan ekonomi.

“Sebaiknya pemerintah harus cekatan dan tegas untuk segera mewujudkan wacana ini, jangan maju-mundur lagi,” pungkasnya.

Sumber: Akurat.co