The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Update Indonesia edisi Juli 2024 mengangkat laporan utama mengenai kondisi kebijakan proteksionisme di dunia dan Indonesia. Proteksionisme dapat dikatakan sedang meningkat dan tengah mengancam kondisi globalisasi dan perdagangan dunia. Kebijakan proteksionis, misalnya, hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, pun menjadi salah satu penyebab adanya deglobalisasi.
Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang akan datang. Partisipasi masyarakat adat dalam kontestasi politik di Indonesia masih perlu menjadi perhatian dan peningkatannya perlu diupayakan Selanjutnya, kami juga membahas pentingnya untuk memfasilitasi kebebasan berpendapat dan berekspresi kelompok marginal. Layaknya warga negara pada umumnya, kelompok marginal memiliki hak yang sama untuk menyuarakan pendapatnya.
Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang kebijakan pengelolaan tambang untuk organisasi masyarakat (ormas). Setelah pemerintah mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2024 tentang Izin Tambang Ormas, terjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat karena diduga sarat dengan kepentingan politik. Berikutnya, kami mengangkat tentang urgensi reformasi Kepolisian Republik Indonesia dari dua aspek utama. Pertama adalah aspek perspektif hak asasi manusia (HAM), mengingat tingginya kasus kekerasan yang dilakukan oleh polisi. Kedua adalah aspek monitoring, pengawasan, dan akuntabilitas internal lembaga.
Masih dalam bidang politik, Update Indonesia juga membahas tentang rencana penambahan kementerian negara dalam RUU Kementerian Negara. Penambahan jumlah kementerian tentunya akan membawa konsekuensi bertambahnya birokrasi dalam pemerintahan ke depan. Padahal, perkembangan dunia saat ini mendorong birokrasi berkembang menjadi organisasi modern yang bekerja secara efisien dan efektif.
Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang penetapan tarif retribusi terhadap penyelenggara dan pelaku judi online dapat menjadi salah satu pilihan alternatif penghukuman sosial. Namun, hal ini hanya bersifat sementara dan tidak dapat menyelesaikan perilaku ketergantungan masyarakat terhadap permainan ini. Selanjutnya, kami juga membahas tentang perempuan dengan status janda yang bekerja sebagai pekerja migran adalah pahlawan tidak hanya bagi keluarga namun juga negara. Oleh sebab itu, pemerintah perlu meningkatkan sinergi antar kementerian dan lembaga, juga pemangku kepentingan terkait lainnya dalam menyebarkan informasi tentang jaminan perlindungan sosial.
Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab
