The July 2024 edition of the Indonesian Update features a main report regarding the conditions of protectionist policies in the world and Indonesia. Protectionism can be said to be on the rise and is threatening globalization and world trade. Protectionist policies; for example, trade barriers such as tariffs and quotas, are also some of the causes of deglobalization. In the ...

Update Indonesia edisi Juli 2024 mengangkat laporan utama mengenai kondisi kebijakan proteksionisme di dunia dan Indonesia. Proteksionisme dapat dikatakan sedang meningkat dan tengah mengancam kondisi globalisasi dan perdagangan dunia. Kebijakan proteksionis, misalnya, hambatan perdagangan seperti tarif dan kuota, pun menjadi salah satu penyebab adanya deglobalisasi. Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang pentingnya partisipasi masyarakat adat dalam pemilihan kepala daerah ...

Hari, tanggal      :  Kamis , 27 Juli  2017 Waktu                  :  14.00 s/d 16.00 Tempat                :   Ruang Perpustakaan TII, Gd Pakarti Center Lantai 7, Tanah Abang III                                      No. 23-27 Jakarta Pusat Fokus Diskusi   :  “Perppu Ormas: Ancaman atau Solusi?” Pemerintah  telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 ...

JAKARTA – Kandidat peraih Doctor of Philosophy (PhD) di Pennsylvania University Amerika Serikat, Akhmad Sahal mempertanyakan keabsahan Hizbut Thahir Indonesia (HTI) sebagai organisasi massa yang resmi dibubarkan oleh pemerintah. Ia mengungkapkan Hizbut Thahir merupakan partai politik transnasional yang masuk ke Indonesia sebagai organisasi massa. “Yang perlu dipertanyakan adalah HTI apakah ormas atau organisasi politik. Padahal mereka adalah organisasi politik transnasional. Mereka ...

Pada Senin, 8 Mei 2017, Pemerintah melalui Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto, mengumumkan akan melakukan langkah-langkah hukum untuk membubarkan Organisasi Massa (Ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). HTI mendapatkan status sebagai badan hukum berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Nomor AHU-00282.60.10.2014 di mana dalam surat Keputusan tersebut ia disebut sebagai perkumpulan yang berstatus badan ...