Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Update Indonesia- Volume XII, No. 11-Januari-2019

Update Indonesia edisi  Januari  2019 mengetengahkan laporan utama mengenai stunting dan beban keuangan BPJS kesehatan. Tema ini sangat aktual mengingat persoalan BPJS kesehatan yang tidak kunjung selesai ternyata berelasi dengan persoalan stunting di Indonesia. Stunting dapat terdeteksi pada usia dua tahun, dan menurut penulis diperkirakan bisa menjadi investasi jangka panjang bengkaknya pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Di bidang politik, Update Indonesia bulan ini membahas dua  isu, yakni informasi hoaks di masa kampanye Pemilu 2019 dan pelajaran dari korupsi kepala daerah selama 2018. Terkait maraknya penyebaran hoaks dalam kampanye Pemilu 2019, menurut penulis jelas sangat merugikan banyak pihak. Informasi visi-misi, program kerja, rekam jejak para calon dikhawatirkan tidak diperhatikan oleh para pemilih. Adapun korupsi di kalangan kepala daerah di 2018 menjadi fenomena yang perlu diketahui latar belakang pendorongnya, agar ke depan tidak ada lagi fenomena yang sama dalam masyarakat yang demokratis.

Di bidang ekonomi, Update Indonesia membahas mengenai kritik terhadap rendahnya indeks pembangunan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Hal ini tidak lain karena rendahnya edukasi dan literasi ekonomi digital yang diberikan kepada masyarakat. Topik ekonomi lainnya membahas tentang arah pembangunan SDM dan asumsi makro  pada postur APBN 2019. Penulis berpandangan peningkatan SDM merupakan proyek jangka panjang yang juga seharusnya melibatkan  daerah agar semua informasi (terkait peningkatan SDM) dapat diimplementasikan secara merata.

Di bidang sosial, Update Indonesia kali ini mengangkat tiga topik, yakni pertama, mengantisipasi banjir Jakarta. Musim penghujan yang telah datang dan menyebabkan banjir seharusnya dapat diantisipasi oleh semua pihak agar resikonya dapat diminimalisir. Kedua, mengkritisi kesetaraan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan infratruktur. Sejumlah regulasi yang berlaku terkait aspek kesetaraan gender dan inklusi sosial seharusnya tidak memunculkan dampak sosial dari pembangunan infratruktur. Ketiga, isu sosial menyoroti kebijakan peringatan dini tsunami. Pasca terjadinya tsunami di Banten dan Lampung, kenyataannya memunculkan persoalan tidak berfungsinya peringatan dini tsunami di wilayah lokasi bencana. Hal ini juga terkait dengan biaya pemeliharaan dan praktik vandalisme.

Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.

Selamat membaca.

 

Download

Update Indonesia- Volume XII, No. 11-Januari-2019

Download

Komentar