Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute Vunny Wijaya, menyatakan bahwa sedari awal pelaksanaan BPJS Kesehatan telah diwarnai banyak catatan merah. Vunny menilai pada awal pelaksanaan BPJS Kesehatan, pelayanan dan Fasilitas Kesehatan (Faskes) belum seluruhnya siap. “Sehingga defisit tak terhindarkan juga terjadi setiap tahun. Menuju akhir tahun ini defisit diperkirakan mencapai Rp 32,8 triliun,” ujar dia dalam keterangan tertulis, Kamis, 21 ...

Presiden Joko “Jokowi” Widodo akan dilantik untuk masa jabatan kedua pada 20 Oktober 2019. Pembicaraan mengenai kabinet baru pun kian ramai. Wacana restrukturisasi atau penataan ulang kementerian/lembaga (K/L) kembali mengemuka. Tata ulang berarti efisiensi, yaitu meninjau tugas, pokok, dan fungsi K/L. Saat ini, jumlah kementerian yang sangat banyak, yaitu 34, belum ditambah dengan berbagai kelembagaan atau badan, sehingga menghambat sinergi antar K/L karena ...

Di tengah berbagai polemik RUU, anggota DPR baru harus tetap memperhatikan catatan merah evaluasi kinerja DPR pada periode lalu secara menyeluruh Jakarta – Peneliti bidang sosial The Indonesian Institute Vunny Wijaya menekankan 575 anggota parlemen yang baru saja dilantik harus memperhatikan sejumlah catatan merah evaluasi kinerja anggota legislatif periode sebelumnya. “Di tengah berbagai polemik RUU, anggota DPR baru harus tetap ...

Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan usulan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) tidak solutif karena tidak akan mampu menyelesaikan akar permasalahan terkait defisit BPJS yang ada saat ini. “Akar permasalahan defisit BPJS Kesehatan sendiri tidak pernah diselesaikan,” kata peneliti dari lembaga advokasi tersebut, Muhammad Teguh Maulana dalam rilis di Jakarta, Jumat (6/9). Ia menambahkan bahwa seharusnya ...

Kenaikan tarif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan hingga 100 persen mendapat penolakan dari sejumlah elemen masyarakat. Kenaikan dianggap memberatkan masyarakat. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyebutkan selain memberatkan juga akan berdampak pada jatuhnya daya beli masyarakat. Dia mencotohkan untuk peserta kelas III yang rencananya naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 42 ribu, jika dalam satu ...

Besaran kenaikan tarif BPJS Taiwan menerapkan rencana jangka panjang  JAKARTA – Kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu mempertimbangkan faktor sosial ekonomi. Pertimbangan itu nantinya yang menjadi acuan dalam besaran tarif kenaikan tersebut. Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Vunny Wijaya, mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetapi mendesak peninjauan ulang besaran tarif tersebut. ...

Bagaimanapun kenaikan iuran juga harus memperhatikan faktor lain seperti kondisi ekonomi terkait inflasi dan taraf hidup penerima bantuan Jakarta (ANTARA) – Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Vunny Wijaya, mengapresiasi langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan tetapi mendesak peninjauan ulang besaran tarif tersebut. “Bagaimanapun kenaikan iuran juga harus memperhatikan faktor lain seperti kondisi ekonomi terkait inflasi ...

Demonstrasi itu untuk mendorong DPR membentuk Pansus menelisik penyebab defisit BPJS. Suara.com – Buruh akan gugat Presiden Jokowi sebagai kepala negara jika iuran BPJS Kesehatan naik. Sebelum melakukan gugatan warga para buruh alan melakukan aksi besar-besaran pada 2 Oktober 2019 di Gedung DPR, sehari setelah pelantikan anggota baru. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan demonstrasi itu untuk mendorong DPR membentuk Pansus menelisik ...

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani memastikan iuran BPJS Kesehatan bakal naik per 1 September 2019. Namun, Kantor Staf Presiden (KSP) menegaskan rencana kenaikan itu belum final dan masih menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV KSP, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan untuk menentukan kenaikan iuran BPJS Kesehatan diperlukan dua tahap lagi. Setelah itu baru disahkan ...

JAKARTA – Pemerintah diminta mengantisipasi arus urbanisasi yang kemungkinan muncul setelah ibu kota dipindahkan ke Kalimantan Timur. Menurut peneliti bidang sosial The Indonesian Institute (TII) Center for Public Policy, Vunny Wijaya, kemungkinan penduduk yang berpindah tak hanya dari Kalimantan tetapi juga dari luar Pulau Kalimantan mengingat selama ini Jakarta berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan ekonomi. Oleh karena itu, ia menilai ...