Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) menjadi salah satu agenda penting dan strategis untuk diselesaikan di Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023 (antaranews.com, 10/1/2023). Pemerintah mengklaim Perppu Cipta Kerja menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) yang dinyatakan ...

Pengesahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (UU IKN) pada 18 Januari 2022 menambah deret produk hukum yang dilahirkan tanpa harus memakan waktu lama. Pada dasarnya hal ini patut diapresiasi, dengan catatan jika masyarakat dilibatkan secara aktif dalam proses pembentukannya. Sayangnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) seperti mempersempit ruang partisipasi publik dalam pembentukan UU IKN. Terburu-burunya DPR dalam ...

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sejumlah poin dalam pengujian (judicial review) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja).  Secara umum pada putusan tersebut, MK menyatakan bahwa UU Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (conditionally inconstitutional) sepanjang “tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkan”. MK memberikan tenggat waktu kepada DPR ...

Update Indonesia edisi April 2021 mengangkat laporan utama mengenai utang pemerintah yang kembali menyeruak ke permukaan publik akhir-akhir ini. Bukti empiris mencatat bahwa posisi utang Pemerintah per akhir bulan Februari 2021 sudah berada di angka Rp6.361,02 triliun dengan rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 41,10 persen. Pemerintah harus tetap berhati-hati dalam mengelola utangnya terlebih di tengah pandemi ...