Jakarta- Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi awak media  di Jakarta, Selasa (5/6/2018) . Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak ...

Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa. Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tapi juga merupakan ...

JAKARTA — Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5/6). Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan negara. Dia mengatakan korupsi ...

Pengamat politik dari The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono mengatakan aturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang mantan napi koruptor menjadi caleg pada Pemilu 2019 sudah tepat. “Aturan KPU itu sudah tepat. Kejahatan korupsi tidak sama dengan tindak pidana umum lain,” ujar Arfianto dihubungi di Jakarta, Selasa (5 Juni 2018).Arfianto menekankan kejahatan korupsi merupakan tindak pidana yang tidak hanya merugikan keuangan ...

31 Mei diperingati sebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Apa makna dari peringatan ini? Akan kah hanya sekedar perayaan tanpa dampak yang berarti? Indonesia sebagai salah satu negara berkembang menduduki peringkat tiga di dunia dalam hal jumlah perokok terbanyak (depkes.goid, 31/5). Tingginya perokok aktif di negara kita bukan berarti menunjukkan bahwa mayoritas perokok tidak paham mengenai dampak kesehatan yang akan mereka terima. ...

Masalah pelayanan kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) silih berganti tampil di media massa, mulai dari ketersediaan kamar rawat yang sulit didapatkan, ketersediaan obat, sampai ketersediaan alat kesehatan. Belum lagi banyaknya aduan perlakuan berbeda yang didapatkan karena berlabel sebagai pasien BPJS Kesehatan. Misteri Kualitas  Berbagai permasalahan layanan kesehatan tersebut menjadi perhatian Ikatan Dokter Indonesia (IDI). IDI mengemas topik panas ...

PERKEMBANGAN internet yang begitu pesat berdampak ke hampir semua aspek kehidupan masyarakat    di seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Di Indonesia, berdasarkan data We Are Social dan Hootsuite (2018), disebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia sebesar 132 juta orang. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa setengah atau lebih dari 50 persen penduduk Indonesia telah bisa mengakses internet. Pengguna media sosial mencapai 49% persen ...

Urgensi memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi penyandang disabilitas bukan tanpa alasan. Angka usia kerja penyandang disabilitas yang semakin tahun terus meningkat perlu mendapatkan perhatian lebih bagi para pemangku kebijakan. Merujuk data Sakernas BPS tahun 2016, pravelensi penyandang disabilitas usia produktif (diatas 15 tahun) jumlahnya mencapai 22,9 juta jiwa atau 12,15 persen dari total penduduk usia produktif di Indonesia. Angka tersebut ...

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan masih membuka peluang pernikahan dini. Sebab masih terdapat pasal-pasal tentang usia perkawinan yang sudah tidak relevan lagi, seperti pasal 6 dan pasal 7 yang menyebutkan usia perkawinan minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki. Karena itu, peneliti The Indonesian Institute Umi Lutfiah mendorong revisi terhadap undang-undang tersebut karena sudah tidak ...

Mengalokasikan pajak dan cukai rokok dipandang pemerintah sebagai salah satu cara efektif untuk ‘menambal’ defisit yang tengah dialami oleh BPJS Kesehatan. Konsep ini telah mendapatkan lampu hijau dari Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan P.S. Brodjonegoro mewajibkan pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota untuk mengalokasikan 50 persen penerimaan pajak rokok untuk pelayanan kesehatan dan hukum (CNNIndonesia, 3/18). Lalu, apakah skeman ini cukup untuk ...