Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dianggap belum mampu memenuhi reformasi di bidang hukum. Sebagian kalangan menilai menjelang tiga tahun pemerintahannya, belum ada hasil signifikan yang dihasilkan pemerintah dalam hal penegakan hukum dan keadilan masyarakat. Peneliti The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, berpendapat ada tiga jenis pendekatan yang dilakukan Jokowi-JK dalam reformasi bidang hukum. Ketiganya adalah ...

Jakarta – Semangat antikorupsi mutlak perlu dimiliki para calon kepala daerah, tak terkecuali para calon di Pilgub DKI 2017. Ada Agus Harimurti Yudhoyono, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), dan Anies Baswedan. Siapa yang paling unggul dalam hal program pemberantasan korupsi? Peneliti dari The Indonesian Institute dan Indonesia Budget Center mencoba mengamati lewat diskusi ‘Membedah Visi Misi Pemberantasan Korupsi Kandidat Gubernur Jakarta’, di ...

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung diharapkan memunculkan pemimpin yang mampu mengemban amanah guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Namun dalam kenyataannya, tidak sedikit Pilkada justru menghasilkan pemimpin yang mengkhianati rakyat dengan melakukan tindakan korupsi. Berdasarkan hal tersebut, The Indonesian Institute, Selasa (29/11) menggelar diskusi membedah visi misi tentang pemberantasan korupsi dari kandidat Gubernur DKI Jakarta. Koordinator Indonesia Budget Center ...

JAKARTA – Komitmen Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan pasangannya Sylviana Murni dalam komitmen pemberantasan korupsi dirasa masih normatif. Direktur Indonesian Budget Center Roy Salam melihat Agus tidak pernah memaparkan kiatnya untuk menjaga anggaran dari para pencoleng duit rakyat. Padahal hal tersebut sangat penting untuk dikemukakan kepadan calon pemilih. Menurutnya visi misi yang dikemukakan oleh Agus dan Sylvi masih umum dan belum ...

Untuk membangun Jakarta tak cukup hanya mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan perapan peraturan sesuai prosedur standar. Perlu inovasi dan kemampuan manajerial yang mumpuni untuk bisa membangun daerah dengan penduduk mencapai 10 juta orang ini. Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia (RI), Profesor Harjono, mengatakan hal itu dalam diskusi di The Indonesian Institute di Tanah Abang, ...

Jakarta – Pakar hukum administrasi negara Profesor Harjono, mengungkapkan dalam membangun Jakarta selama ini tidak cukup hanya dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Menurutnya perlu ada inovasi dari seorang pemimpin untuk menjalankan prosedur yang sudah ada. “Saya kira-kira apa mungkin membangun Jakarta kalau modalnya hanya APBD dan prosedur peraturan yang ada? Enggak akan tercapai, gak akan bisa. Karena APBD ...

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi, Profesor Harjono mengungkapkan, membangun Jakarta tidak cukup dengan mengandalkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan prosedur. Perlu inovasi dari seorang pemimpin, yakni dari seorang Gubernur DKI Jakarta. “Kira-kira cukup enggak untuk capai tugas itu modalnya APBD dan prosedur? Enggak akan tercapai, enggak akan bisa,” kata Harjono dalam diskusi di The Indonesian Institute, Tanah Abang, ...

JAKARTA – Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono menilai, kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama meminta kontribusi tambahan terhadap pengembang reklamasi Teluk Jakarta, sah-sah saja. “Jadi ini inovasi. Sesuatu yang inovasi itu, ketika tidak ada yang dilanggar,” ujar Harjono dalam diskusi yang digelar The Indonesian Institute, Kamis (9/6). Harjono mendasari pandangannya, karena kebijakan yang diambil Ahok, panggilan akrab gubernur DKI ...

JAKARTA – Kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memberi izin reklamasi pada sejumlah pengembang dinilai sah-sah saja. Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono mengatakan, tidak ada satu hal pun yang melarang reklamasi. “Yang ada (dalam aturan) hanya diatur kalau mau reklamasi, lakukan hal-hal ini. Jadi yang diatur ada syaratnya,” ujar Harjono dalam diskusi yang digelar The Indonesian Institute, Kamis (9/6) ...

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Harjono menegaskan, tak ada satu pun aturan yang melarang reklamasi. Menurut Harjono, saat ini hanya ada aturan terkait syarat reklamasi. “reklamasi dilarang enggak? Enggak ada satu kata pun mengatakan reklamasi dilarang. Enggak ada, ketentuan mana?” kata Harjono dalam diskusi di The Indonesian Institute, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (9/6/2016). Namun, kata Harjono, masih ada persoalan, yakni terkait pihak mana yang ...