The Indonesian Institute menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus partai politik (parpol), merupakan upaya untuk tetap menjaga marwah DPD. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono mengatakan, putusan MK tersebut memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). “Tujuannya adalah ...
Read More »Tag Archives: the indonesian institute
Putusan MK soal DPD Dinilai Memperkuat Lembaga Legislatif
Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang pengurus partai politik (parpol) menjabat sebagai anggota DPD RI, merupakan upaya untuk menjaga marwah lembaga tersebut. “Keputusan MK memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral atau dua kamar,” kata peneliti bidang politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, Selasa (24/7/2018) “Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah atau senat,” tambah dia. ...
Read More »Bebas dari Parpol, Marwah DPD Kembali Terjaga
Pengamat Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono menilainya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus parpol (Partai politik), adalah usaha untuk tetap merawat marwah DPD. Arfianto memiliki pendapat kalau putusan MK ini kuatkan susunan kelembagaan legislatif berubah menjadi metode bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). ...
Read More »Peneliti Sebut Tepat Melarang Pengurus Parpol Bercokol di DPD
JAKARTA – Kalangan peneliti meyakini pelarangan pengurus partai politik bercokol di Dewan Perwakilan Daerah atau DPD dapat menjaga mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi lembaga legislatif dan eksekutif. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan pelarangan itu melalui Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018. Ketentuan tersebut mulai berlaku pada DPD periode 2019-2024 dan sesudahnya. Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai pelarangan tersebut dapat ...
Read More »Putusan MK Soal Larangan Pengurus Parpol Jadi Senator Sudah Tepat
Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pengurus partai politik dilarang menjadi anggota DPD (senator). Menurut peneliti The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono, keputusan tersebut sudah tepat. Arfianto berpendapat bahwa putusan MK ini memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral (dua kamar). Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah (senat). Tujuannya adalah untuk memperkuat check and balances antara ...
Read More »Pengamat: Putusan MK Jaga Marwah DPD
Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute Arfianto Purbolaksono menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diisi pengurus partai politik (parpol), merupakan upaya untuk menjaga marwah DPD sebagai lembaga legislatif. “Keputusan MK tersebut memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral atau dua kamar. Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah atau senat,” kata ...
Read More »Pengamat: Putusan MK Soal DPD Perkuat Struktur Legislatif
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang Anggota/Pengurus Partai Politik (Parpol) menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dinilai merupakan sebuah langkah atau upaya untuk menjaga marwah DPD sebagai lembaga legislatif. “Keputusan MK tersebut memperkuat struktur kelembagaan legislatif menjadi sistem bikameral atau dua kamar. Satu kamar perwakilan rakyat dan satu kamar diisi oleh perwakilan daerah atau senat,” ungkap Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, Arfianto Purbolaksono, di ...
Read More »Perludem Nilai Pilkada Serentak 2018 Belum Efisien
Jakarta – Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menilai Pilkada serentak 2018 kemarin belum efisien. Sebab, menurutnya Pilkada serentak itu belum dilakukan bersaman mulai dari pemilihan gubernur, wali kota, dan bupati. “Kenapa efisiensi belum betul-betul bisa dicapai di Pilkada serentak, karena Pilkada itu baru bisa efisien kalau dia serentak taruh kabupaten/kota dan provinsi jadi Pilgub, Pilwalkot dan Pilbupnya berbarengan. Jadi, mau milih Bupati, mau ...
Read More »Perludem Nilai Partai Manfaatkan Artis Raup Suara Instan di Pileg
Jakarta – Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini mengkritik fenomena artis masuk partai untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Partai dinilai ingin meraup suara instan untuk mengamankan kursi di parlemen. “Sekarang hampir semua parpol mencalonkan artis. Kenapa artis diminati? Karena kompetisi 2019 akan semakin sengit, ada sejumlah aturan baru yang membuat parpol makin sulit untuk bisa memperoleh suara dan kursi,” kata Titi saat ...
Read More »Formappi: Kampanye Parpol belum Menyentuh Isu Publik
Pendiri lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang menyatakan kampanye partai politik belum menyentuh isu yang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Pendiri lembaga Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang saat diskusi di The Indonesian Institute, Jl HOS Cokroaminoto, Jakarta Pusat, Rabu (18/7). “Sulit bagi partai politik untuk merancang secara serius program kampanye yang berdasarkan persoalan riil. Kondisi tersebut ...
Read More »
The Indonesian Institute Center For Public Policy Research