Tag Archives: pilkada

Melihat Hasil Pilkada DKI Jakarta 2017

Proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017, telah usai pada 15 Februari yang lalu. Berdasarkan hasil penghitungan entry data form C1 yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) DKI Jakarta, pasangan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat menempati posisi pertama dengan 42,96 % suara. Diikuti pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dengan 39,97% suara dan pasangan Agus Harimurti ...

Read More »

Mencermati Partisipasi Politik Perempuan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak gelombang kedua pada 15 Februari 2017. Pilkada diikuti 101 daerah dengan rincian 7 tingkat provinsi, 76 tingkat kabupaten dan 18 tingkat kota. Berkaitan dengan partisipasi perempuan, menurut catatan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), tingkat partisipasi perempuan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2017 tergolong rendah. Angkanya hanya 44 ...

Read More »

Penodaan Agama dalam Perspektif Hukum di Indonesia

Isu penodaan agama kembali menjadi perhatian masyarakat di Indonesia. Hal itu dipicu oleh potongan video Ahok, Gubernur DKI Jakarta, yang mengutip Surat Al Maidah Ayat 51 pada saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Video tersebut viral di media sosial dan pada akhirnya mengundang respon publik yang besar, khususnya umat Islam di Indonesia. Sejumlah pihak menilai ...

Read More »

Update Indonesia — Volume X, No. 10 – Oktober 2016 (Bahasa Indonesia)

Laporan utama Update Indonesia bulan Agustus 2016 kali ini mengangkat judul “Jelang Pilkada DKI 2017: Kampanye dan Kesadaran Politik”. Bidang hukum membahas “Menanti Paket Kebijakan Hukum Jokowi”. Bidang ekonomi membahas “Memproduksi Inovasi di Tanah Air”. Bidang sosial membahas “Kebahagiaan, Kebijakan, dan Hubungan Keduanya” Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintah dan ...

Read More »

Dampak Negatif Politik Kekerabatan

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk melegalkan pencalonan dari keluarga petahana yang akan berakhir masa jabatannya dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). MK melalui sidang pembacaan putusan perkara nomor 33/PUU-XIII/2015, menganggap aturan yang melarang seorang calon kepala daerah berkonflik kepentingan dengan petahana bertentangan dengan konstitusi. Menurut MK, Pasal 7 huruf r Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan UU Nomor 1 ...

Read More »

Update Indonesia Volume IX, No. 06 Mei 2015 (Bahasa Indonesia)

Laporan utama Update Indonesia bulan Mei 2015 kali ini mengangkat judul “Menakar Urgensi Revisi UU Pilkada-UU Parpol”. Bidang politik membahas “Kemiskinan dan Pertengkaran Politik” dan “Momentum Evaluasi Kabinet Kerja”. Serta bidang sosial membahas tentang “Fokus (Lagi) ke Tanah Papua”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan bisnis, serta kalangan ...

Read More »

DPR Revisi UU Pilkada-UU Parpol, Kepentingan Siapa?

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang digelar Kamis (30/4) malam akhirnya menetapkan sepuluh Peraturan KPU (PKPU) yang menjadi pedoman pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2015 di 269 daerah. Gelombang pertama Pilkada serentak akan dimulai pada 26-28 Juli 2015 mendatang. Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan bahwa, PKPU pencalonan yang telah dirumuskan dan disepakati KPU bahwa parpol (partai politik) ...

Read More »

Update Indonesia Volume VIII No. 11 Juni 2014 (Bahasa Indonesia)

Publikasi bulanan The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Update Indonesia — Volume VIII, No. 11 – Juni 2014. Laporan utama Update Indonesia bulan Juni 2014 kali ini mengangkat judul “Menyoroti Maraknya Kampanye Hitam Jelang Pilpres 2014”. Bidang Hukum membahas tentang “Berharap Kepada MK”. Bidang  Politik membahas tentang “Optimalisasi Kerja Penyelenggara Pemilu Jelang Pilpres 2014”. Selain itu, pada ...

Read More »

Isu primordialisme di Pilkada ancam kebhinekaan.

Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro mengatakan, isu primordialisme yang masih digunakan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI tahun ini akan mengancam kebhinekaan. “Apakah isu primordialisme ini memang masih relevan? Memang masih dibutuhkan? Jika iya, maka ini mengancam kebhinekaan kita,” ujarnya dalam acara diskusi bertemakan ‘Isu Primordialisme pada Pilkada DKI: Relevankah?’ di Gedung The Indonesian Institute, ...

Read More »