Bulan November 2024 mendatang, Indonesia akan menggelar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di berbagai daerah. Menanggapi hal ini, menarik rasanya kita menilik persiapan Papua dalam menghadapi Pilkada. Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, ...

The July 2023 edition of the Indonesian Update raises a main report on efforts to upgrade Small and Medium Enterprises (SMEs), which are still encountering various difficulties and challenges, both in terms of capital, production, and marketing. The term upgrade itself is a process of a business that has succeeded in developing wider activities; for example, in terms of productivity ...

Update Indonesia edisi Juli 2023 mengangkat laporan utama mengenai upaya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) naik kelas masih menemui berbagai kesulitan dan tantangan, baik dari segi permodalan, produksi, hingga pemasaran. Istilah naik kelas sendiri merupakan proses suatu usaha yang berhasil mengembangkan kegiatannya menjadi lebih luas, misalnya dari segi produktivitas dan juga tenaga kerja. Namun, program yang dibuat pemerintah untuk mengatasi ...

Sebanyak 101 kepala daerah yang terdiri dari 7 Gubernur, 76 Bupati, dan 18 Wali Kota akan mengalami kekosongan di tahun 2022. Hal ini merupakan dampak dari adanya pemilu serentak, termasuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, berakhirnya periode kepemimpinan para kepala daerah akan dimulai pada bulan ...

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2020 pada masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) digunakan oleh beberapa pasangan calon untuk mendapatkan suara dan memenangkan kontestasi menggunakan cara yang melanggar hukum. Salah satunya melalui penyelewengan dana bantuan sosial (bansos) demi kepentingan electoral yang dilakukan oleh pasangan calon petahana dengan menggunakan kekuasaan yang sedang dimilikinya. Dalam kajian kebijakan tengah tahun The Indonesian ...

Hari, tanggal     :  Rabu, 23 September 2020 Waktu                  :  10.00 – 12.00 WIB Tempat               :  Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi :  “Pilkada Pandemi di antara Kerumunan Massa”    Pendaftaran pasangan calon dan kampanye adalah dua tahapan Pilkada 2020 yang berlangsung di bulan September. Keduanya memiliki ciri serupa: memicu hadirnya kerumunan massa pada aktivitas yang ...

Diskusi “The INDONESIAN FORUM Seri 65” Hari, tanggal     :  Kamis, 27 Agustus 2020 Waktu                 :  14.00 – 16.00 WIB Medium              :  Aplikasi Zoom Meeting The Indonesian Institute Fokus Diskusi   :  “Politik Dinasti dan Tantangan Demokrasi”   Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 kembali diramaikan dengan polemik tentang praktik politik dinasti. Politik dinasti bukan menjadi sesuatu hal yang baru, ...

Salah satu topik yang diangkat dalam Policy Assessment tengah tahun The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), adalah tentang menimbang kembali wacana Pilkada elektronik di tengah pandemi. Hal ini berdasar pada kebijakan pemerintah yang tetap memutuskan untuk menyelenggarakan Pilkada di tengah situasi perkembangan kasus COVID-19 yang kian mengkhawatirkan. Sebab membawa situasi dilematis dan problematika tersendiri. Antara pilihan keselamatan ...

Tahun 2018 adalah tahun yang dinamis dan riuh untuk Indonesia, terutama seiring dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak periode ketiga. Tahun 2018 juga menjadi tahun yang hangat mengingat tahun ini menjadi semacam pijakan sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 mendatang. Pilkada serentak sendiri telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juni di 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota. Dinamika Pilkada serentak ...

Selama Bulan Ramadhan kemarin, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan empat kepala daerah. Keempat kepala daerah tersebut terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK. Keempat kepala daerah yang terjaring OTT tersebut ialah Bupati Buton Selatan, Bupati Purbalingga, Walikota Blitar dan Bupati Tulungagung. Mereka tertangkap OTT KPK saat diduga sedang menerima uang suap dari para kontraktor proyek infrastruktur di ...