Jakarta: Kasus penodaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menimbulkan beragam pandangan. Satu kelompok menegaskan bahwa agama harus dibela, di sisi lain ada kelompok yang membela Ahok, termasuk di dalamnya ada umat Muslim. Peneliti Bidang Hukum The Indonesian Institute Zihan Syahayani berpendapat, isu agama ibarat dua sisi mata uang, bisa mempersatukan tapi juga berpotensi menimbulkan perpecahan. “Di satu sisi isu ...

Bersama ini kami mengundang Bapak/Ibu/Sdr/Sdri dalam Diskusi The INDONESIAN FORUM Seri 41 Dengan Tema:”Konflik Keagamaan dan Hak Asasi Manusia: Pekerjaan Rumah Reformasi yang Belum Tuntas” Hari, Tanggal    :Rabu, 24 Mei 2017 Waktu: Jam 14.00  16.00 WIB Tempat    :Ruang Perpustakaan TII, Gd Pakarti Center Lantai 7, Tanah Abang III  No. 23-27 Jakarta Pusat Pengantar diskusi oleh: Lukman Hakim Saifudin (Menteri Agama ...

Aksi 4/11 menyedot perhatian publik baik di dalam maupun juga luar negeri. Aksi yang dikoordinatori oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), dikuti oleh hampir ratusan ribu umat Islam. Mereka bukan hanya datang dari Jakarta dan sekitarnya, tapi juga mengikutsertakan dari luar Jakarta seperti dari Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat dan Jawa Tengah. Aksi ...

Isu penodaan agama kembali menjadi perhatian masyarakat di Indonesia. Hal itu dipicu oleh potongan video Ahok, Gubernur DKI Jakarta, yang mengutip Surat Al Maidah Ayat 51 pada saat melakukan kunjungan kerja di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Video tersebut viral di media sosial dan pada akhirnya mengundang respon publik yang besar, khususnya umat Islam di Indonesia. Sejumlah pihak menilai ...

Nuansa panas persaingan jelang Pilkada DKI Jakarta 2017, diwarnai oleh kontroversi potongan video Ahok yang mengutip Surat Al Maidah Ayat 51. Kejadian ini terjadi pada saat Ahok melakukan kunjungan kerja ke Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. Potongan video ini kemudian menjadi viral di media sosial. Sehingga mendapat respon publik yang besar, khususnya umat Islam di Indonesia. Sejumlah pihak menganggap ...

Kemerdekaan Indonesia tujuh puluh tahun yang lalu, merupakan tonggak sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Dalam sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini, selalu terdapat badai yang mencoba merobek kebhinekaan dalam  satu ikatan persatuan. Salah satunya dengan menebarkan konflik yang berlatar belakang agama. Peristiwa perusakan rumah ibadah, pelarangan pendirian rumah ibadah, hingga pelarangan terhadap kelompok-kelompok minoritas, menjadi sebuah ancaman bagi utuhnya persatuan dan kesatuan ...

Update Indonesia bulan Juli 2015 kali ini mengangkat judul “Membendung Laju Urbanisasi”. Bidang hukum membahas “Membangun Desa, Membangun Negara”. Bidang sosial membahas “Melihat Kerukunan Umat Beragama Pasca Kasus Tolikara”, “Pembelajaran tentang Respon Konflik dari Insiden Tolikara”, serta “Refleksi Hari Anak Nasional 2015”. Penerbitan Update Indonesia dengan tema-tema aktual dan regular diharapkan akan membantu para pembuat kebijakan di pemerintahan dan lingkungan ...

Rasio elektrifikasi (electrification rate) bisa dikatakan menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Pasalnya, di era globalisasi yang marak akan penggunaan teknologi seperti saat ini, kebutuhan akan ketengalistrikan khususnya di Indonesia meningkat. Akan tetapi, saat ini rasio elektrifikasi di Indonesia belum menunjukkan adanya distribusi yang merata terutama di daerah. Penyediaan pasokan listrik yang merata di Indonesia sudah seharusnya bisa terwujud. Sebab,pemerintah sudah memberikan ...

Latar belakang riset ini adalah konflik yang terjadi karena pendirian rumah ibadah masih marak terjadi di Indonesia. Kesulitan untuk mendirikan rumah ibadah hampir terjadi kepada seluruh agama di Indonesia. Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah dapat menimbulkan konflik yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama, ketentraman dan ketertiban masyarakat. Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dan menjaga kerukunan umat beragama maka dikeluarkanlah Peraturan ...

Pengosongan kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diutarakan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo menuai polemik. Tjahjo Kumolo mengatakan membolehkan pengosongan kolom agama di Kartu Tanda Penduduk Elektronik  (e-KTP), dengan catatan bahwa agama atau kepercayaan individu yang bersangkutan bukanlah termasuk agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah Republik Indonesia (RI). Pendapat Tjahjo Kumolo ini kemudian menuai kritikan ...