Paste your Google Webmaster Tools verification code here

Aksi 4/11 dan Politik Identitas Muslim Di Indonesia

Aksi 4/11 menyedot perhatian publik baik di dalam maupun juga luar negeri. Aksi yang dikoordinatori oleh Gerakan Nasional Pendukung Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF-MUI), dikuti oleh hampir ratusan ribu umat Islam. Mereka bukan hanya datang dari Jakarta dan sekitarnya, tapi juga mengikutsertakan dari luar Jakarta seperti dari Sulawesi Selatan, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Aksi ini bertujuan mendesak Pemerintah untuk mengambil tindakan hukum terhadap  Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama (alias Ahok). Dimana dalam sebuah potongan video yang menjadi viral di media sosial, Ahok dianggap telah menistakan ajaran agama Islam.

Melihat aksi 4/11, Penulis melihat dalam perspektif politik identitas muslim di Indonesia saat ini. Menurut Cressida Heyes (2007), politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Ketimbang pengorganisasian secara mandiri dalam ruang lingkup ideologi atau afilisasi kepartaian, politik identitas berkepentingan dengan pembebasan dari situasi keterpinggiran yang secara spesifik mencakup konstituensi (keanggotaan) dari kelompok dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal ini Cressida Heyes beranggapan jika politik identitas lebih mengarah kepada kepentingan terhadap individu atau kelompok yang terpinggirkan.

Aksi 4/11 merupakan peristiwa yang menggambarkan bentuk politik identitas muslim Indonesia saat ini. Hal ini terbentuk karena kondisi masyarakat muslim Indonesia yang terpinggirkan secara politik. Masyarakat muslim hanya dimanfaatkan ketika kontestasi politik seperti Pemilu Legislatif, Pemilu Kepala Daerah dan Pemilihan Presiden.

Pendapat ini sejalan dengan pandangan Profesor Bachtiar Effendi dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta mengatakan parpol berbasis umat Islam secara politis lebih sebagai pelengkap, dan keberadaan mereka cenderung dimanfaatkan untuk mendulang suara dalam pemilihan umum. Padahal perolehan electoral mereka kalau digabung partai politik Islam itu cukup untuk memenuhi persyarakatan electoral threshold. Kenapa tidak berani mencalonkan calon presiden dari mereka sendiri? Malahan mendukung calon presiden yang dicalonkan oleh partai lain. Kalau itu yang terjadi, kan namanya pelengkap untuk memenuhi persyarakat electoral threshold partai lain, terus apa kalau bukan pelengkap. Umat Islam yang jumlahnya sangat besar itu hanya dimanfaatkan setiap lima tahun sekali (voaindonesia.com, 12/2/2015).

Jika kita kembali menyimak perjalanan Islam dan Politik di Indonesia pasca Orde baru. Tentunya kita masih ingat di tahun 1999, salah satu harapan masyarakat muslim saat itu adalah munculnya koalisi partai-partai politik Islam yang dinamakan dengan Koalisi Poros Tengah. Poros tengah menjadi harapan bahwa kelompok Islam akan menjadi pemain utama. Hal ini ditandai dengan diangkatnya Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menjadi Presiden. Begitupula di parlemen dengan Amien Rais menjadi Ketua MPR.

Namun bulan madu ini tidak berlangsung lama. Melalui Sidang Istimewa MPR 23 Juli 2001, Gus Dur harus turun dari kursi Presiden karena ketegangan antara lembaga legislatif dan eksekutif kala itu. Amien Rais sebagai Ketua MPR dan juga motor dari Poros Tengah, menjadi salah satu pihak yang ikut bertanggungjawab menurunkan Gus Dur.  Poros Tengah akhirnya bubar, harapan masyarakat muslim Indonesia sebagai pemain utama akhirnya sirna.

Hal ini akhirnya menimbulkan antipati dari sebagian besar masyarakat muslim terhadap Partai Politik yang mengatasnamakan Islam maupun yang berbasis massa Islam. Mereka gagal membangun saluran politik bagi masyarakat muslim dalam sistem demokrasi Indonesia saat ini. Aspirasi mereka tidak terdengar ataupun terwadahi dalam bentuk kebijakan.

Tidak adanya saluran politik pada akhirnya membuat masyarakat muslim merasa terpinggirkan. Maka tidak mengherankan jika banyak masyarakat muslim malah lebih terikat dengan ormas-ormas yang notabene adalah kekuatan di luar parlemen. Aspirasi masyarakat muslim mendapatkan ruang di ormas-ormas tersebut. Inilah yang penulis lihat tentang kondisi masyarakat muslim di Indonesia saat ini.

Arfianto Purbolaksono, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, arfianto@theindonesianinstitute.com

Komentar