Melihat Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu 2019

Dana kampanye sangat penting bagi partai politik maupun kandidat (Magnus Ohman, 2016). Partai politik maupun kandidat membutuhkan dana kampanye untuk menyebarkan gagasan dan berkomunikasi dengan para konstituen mereka. Kampanye yang dinamis dan partai politik yang aktif dapat meningkatkan partisipasi masyarakat.

Mengingat pentingnya dana kampanye, pada hari Rabu, 2 Januari 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menerima Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) dari seluruh peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, baik dari Partai Politik maupun Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden.

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menjadi parpol dengan penerimaan sumbangan dana kampanye tertinggi, yakni lebih dari Rp 82 miliar di antara 16 parpol lainnya. Sedangkan Partai Berkarya tercatat menjadi parpol dengan penerimaan sumbangan terendah, yakni sekitar Rp 2 juta.

Sedangkan untuk pasangan calon presiden dan wakil presiden sumbangan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tercatat lebih besar dari pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Berdasarkan data yang diterima KPU dari masing-masing kandidat capres-cawapres tercatat Lporan Awal Dana Kampanye (LADK) tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf yang diserahkan pada bulan September 2018 lalu sebesar Rp 11.901.000.000, sedangkan LPSDK Rp 44.086.176.801. Total dana kampanye Jokowi-Ma’ruf Rp 55.987.176.801.

Sedangkan LADK yang diserahkan tim kampanye Prabowo-Sandiaga pada bulan September 2018 sebesar Rp 2.000.000.000, sedangkan LPSDK Rp 54.050.911.562. Total dana kampanye Prabowo-Sandi Rp 56.050.911.562.

Sumbangan dana kampanye itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sumbangan bagi partai politik diatur pada Pasal 329 Ayat 2 Huruf c, yang menyatakan bahwa dana kampanye pemilu bersumber dari sumbangan yang sah menurut hukum. Pada Pasal 330 disebutkan bahwa sumbangan tersebut tidak mengikat dan dapat berasal dari perseorangan, kelompok, perusahaan, maupun badan usaha non pemerintah.

Selanjutnya pada Pasal 331 Ayat 1 disebutkan bahwa sumbangan perseorangan tidak melebihi 2,5 Miliar Rupiah. Sedangkan pada Pasal 331 Ayat 2 diatur sumbangan dari kelompok, perusahaan, maupun badan usaha non pemerintah untuk tidak melebihi 25 Miliar Rupiah. Kemudian pada Ayat 3 disebutkan bahwa penyumbang diharuskan mencantumkan identitas yang jelas.

Kemudian pada Pasal 339, diatur tentang larangan bagi peserta pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye menerima sumbangan dari pihak asing, penyumbang yang tidak jelas, hasil tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan, serta dari pemerintah baik pusat maupun daerah maupun dari BUMN, BUMD dan BUMDes.

Pelaporan penerimaan sumbangan dana kampanye merupakan suatu langkah maju dari pengaturan dana kampanye pada pemilu di Indonesia. Hal ini dilakukan sebagai bagian implementasi transparansi kepada publik. Transparansi dana kampanye memungkinkan pemilih untuk membuat keputusan yang lebih baik tentang partai atau calon yang akan mereka dukung (Karl-Heinz Nassmacher, 2003).

Namun, hal lain yang perlu diperhatikan adalah tentang kejelasan dari identitas dan kelengkapan dokumen penyumbang yang ada dalam LPSDK. Hal ini perlu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memverifikasi LPSDK yang telah dilaporkan oleh peserta pemilu kepada KPU. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap penerimaan sumbangan bagi peserta Pemilu 2019, baik itu berupa batasan sumbangan maupun kejelasan identitas dari penyumbang. Setelah LPSDK diverifikasi, diharapkan laporan tersebut diumumkan kepada publik, sebagai upaya menjalankan prinsip transparansi.

Arfianto Purbolaksono, Peneliti Bidang Politik The Indonesian Institute, arfianto@theindonesianinstitute.com

Komentar