The June 2024 edition of the Indonesian Update features a main report regarding the Public Housing Savings (Tapera) program that has attracted public attention. This program aims to provide concrete solutions to the housing issue, which is still crucial in Indonesia. However, the massive resistance from workers and employers to it has raised questions about transparency and accountability in its ...

Update Indonesia edisi Juni 2024 mengangkat laporan utama mengenai program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang mengundang sorotan publik. Program ini, bertujuan memberikan solusi konkret terhadap isu perumahan yang masih krusial di Indonesia. Namun, masifnya resistensi para pekerja dan pengusaha terhadapnya memunculkan pertanyaan seputar transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaannya. Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang target pertumbuhan ekonomi dalam Asumsi ...

The May 2024 edition of the Indonesian Update features a main report regarding Freedom House’s assessment of civil liberties, democracy and Indonesian law in 2023 and 2024. The situation of civil liberties in Indonesia is very dependent on the quality of its legal dynamics. Every effort needs to be made to achieve Indonesia’s identity, which prioritizes the rule of law ...

Update Indonesia edisi Mei 2024 mengangkat laporan utama mengenai penilaian lembaga Freedom House terhadap kebebasan sipil, demokrasi, dan hukum indonesia tahun 2023 dan 2024. Situasi kebebasan sipil di Indonesia sangat bergantung pada kualitas dinamika hukumnya. Segala usaha perlu dilakukan demi tercapainya jati diri Indonesia yang mengedepankan rule of law dengan memenuhi kebebasan sipil untuk mencapai negara yang demokratis. Di bidang ...

The April 2024 edition of the Indonesian Update raises a main report regarding urban development in Indonesia, which is expected to be able to reduce the flows of urbanization that occur almost every year after the Eid al-Fitr holiday. Apart from that, to prevent new problems, especially urban poverty, the Government needs to increase innovation and to make improvements in ...

Update Indonesia edisi April 2024 mengangkat laporan utama mengenai pembangunan di perkotaan di Indonesia diharapkan mampu meredam arus urbanisasi yang hampir terjadi setiap tahun pasca lebaran. Selain itu, untuk mencegah permasalahan baru terutama terjadinya kemiskinan perkotaan, maka pemerintah perlu meningkatkan inovasi dan melakukan pembenahan terhadap kota-kota di Indonesia.  Di bidang ekonomi, Update Indonesia mengangkat tentang kondisi ekonomi global di tahun ...

The March 2024 edition of the Indonesian Update highlights a main report regarding Indonesia’s digital economic policy during the Joko Widodo (Jokowi) administration. Digital economic transformation efforts are relatively on the right track. However, collaboration, synergy and cooperation between policy makers in different ministries/agencies are still very much needed to optimize the development of Indonesia’s digital economy in the future. ...

Update Indonesia edisi Maret 2024 mengangkat laporan utama mengenai kebijakan ekonomi digital Indonesia di selama Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Upaya transformasi ekonomi digital relatif sudah pada jalur yang tepat.  Namun, kolaborasi, sinergi, dan kerja sama pemangku kebijakan kementerian/lembaga masih sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pengembangan ekonomi digital Indonesia di masa depan.  Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang situasi pengaturan konten ...

The February 2024 edition of the Indonesian Update features a main report regarding the phenomenon of white group (golput) in general elections (Pemilu). Abstention is not merely apathy. Golput should be interpreted and reflected as a form of protest and an expression of dissatisfaction with the Government’s performance and other issues. It is important to make joint efforts to respond ...

Update Indonesia edisi Februari 2024 mengangkat laporan utama mengenai fenomena golongan putih (golput) pada pemilihan umum (Pemilu). Golput bukanlah semata-mata sikap apatis. Golput seharusnya diartikan dan direfleksikan sebagai bentuk protes dan ekspresi ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah serta isu-isu lainnya. Upaya bersama penting untuk dilakukan untuk menjawab ekspresi golput dan memperbaiki sistem yang berlaku dalam demokrasi, termasuk dalam konteks pemilu.  Di ...