The Indonesian Institute Center For Public Policy Research
Update Indonesia edisi November-Desember 2024 mengangkat laporan utama mengenai Pemerintahan Presiden Prabowo yang memiliki perhatian serius dalam transisi energi dan kebijakan iklim. Hal ini seperti yang diutarakan dalam KTT G20 dan COP29. Setidaknya, ada tiga risiko yang harus dimitigasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo di tahun 2025 dan seterusnya, yaitu risiko teknologi, risiko sosial, dan risiko kerangka lembaga.
Di bidang hukum, Update Indonesia mengangkat tentang pentingnya peningkatan kesejahteraan dan pembasmian Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) di lingkungan peradilan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk meningkatkan independensi peradilan. Selanjutnya, kami juga membahas tentang perlunya masyarakat adat mendapat perlakuan khusus yang bersifat afirmasi untuk bisa mendaftarkan tanahnya dan mencegah konflik-konflik agraria yang lebih masif di masa mendatang.
Di bidang politik, Update Indonesia membahas tentang melihat peran militer saat ini. Pasca rezim Orde Baru upaya untuk memperkuat supremasi sipil salah satunya dengan menghapus “dwi-fungsi” TNI dan memurnikan tugas militer sebagai penjaga pertahanan negara. Namun, warisan struktur otoritarian dan celah dalam regulasi tetap membuka ruang bagi keterlibatan militer di ranah sipil, yang berpotensi menghambat konsolidasi demokrasi dan memunculkan risiko otoritarianisme baru. Selanjutnya, kami membahas tentang batasan etis penggunaan dana pribadi oleh pejabat publik, serta dampaknya terhadap transparansi dan integritas pemerintahan.
Masih dalam bidang politik, Update Indonesia juga membahas tentang rencana revisi UU Pemilu. Pemerintah dan DPR perlu membahas isu-isu yang bukan hanya kepentingan partai politik dalam revisi UU Pemilu. Misalnya, isu pembenahan proses rekrutmen partai politik, penggunaan media sosial dalam kampanye, afirmasi pemuda, perempuan, dan penyandang disabilitas dalam pemilu, biaya kampanye, laporan pelanggaran kampanye, pengawasan partisipatif, dan lain-lain. Proses revisi UU Pemilu juga harus didorong untuk diterapkan secara partisipatif, inklusif, transparan, kontekstual, dan akuntabel.
Di bidang sosial, Update Indonesia mengangkat tentang RUU Anti Diskriminasi terhadap kelompok rentan hadir sebagai solusi untuk melindungi hak-hak kelompok yang sering kali menghadapi stigma, marginalisasi, dan ketidakadilan. RUU ini bertujuan untuk memperkuat perlindungan hukum, dan memperkuat perubahan paradigma pembuatan kebijakan menuju kesetaraan hak dan penghormatan terhadap keberagaman. Selanjutnya, kami juga membahas tentang tantangan keberlanjutan program KemenPPPA di era Pemerintah Prabowo-Gibran.
Publikasi bulanan Update Indonesia dengan tema-tema aktual diharapkan dapat membantu para pembuat kebijakan di lembaga pemerintah maupun bisnis – juga kalangan akademik, think tank, dan elemen masyarakat sipil, baik dalam maupun luar negeri, untuk mendapatkan informasi aktual dan analisis kontekstual tentang kondisi ekonomi, politik, sosial, maupun hukum di Indonesia, serta pemahaman tentang kebijakan publik di Indonesia.
Selamat membaca.
Loading...
Reload document 
Open in new tab 
