The February 2025 edition of Update Indonesia presents a main report analyzing the shift in approach in the regulation of the 2024 General and Regional Elections, from a charity-based to a human rights-based approach. In this report, we discuss the impact of this transformational shift on the election process and the challenges faced in ensuring that each policy step aligns ...

Update Indonesia edisi Februari 2025 menghadirkan laporan utama yang menganalisis peralihan pendekatan dalam regulasi penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada 2024, dari charity-based ke human rights-based approach. Dalam laporan ini, kami membahas dampak transformasi pendekatan ini terhadap penyelenggaraan pemilu, serta tantangan yang dihadapi dalam memastikan bahwa setiap langkah kebijakan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mendasar. Di bidang ekonomi, Update Indonesia ...

The January 2025 edition of Update Indonesia presents a featured report that delves into the implementation of the free nutritious meals program as part of efforts to realize the Golden Generation 2045. This program aims to enhance the nutritional quality of Indonesian children, ensuring they grow healthy, intelligent, and competitive. Through this report, we also explore the challenges and opportunities ...

Update Indonesia edisi Januari 2025 menghadirkan laporan utama yang mengupas pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai bagian dari upaya mewujudkan generasi emas 2045. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, dan berdaya saing. Melalui laporan ini, kami juga mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut. Di bidang ekonomi, Update Indonesia edisi Januari 2025 ...

The November-December 2024 edition of the Indonesian Update features a main report on President Prabowo’s administration, which has serious concerns about energy transition and climate policy. This was stated in the G20 Summit and COP29. At least, there are three risks that President Prabowo’s administration must mitigate in 2025 and beyond; namely, technological risk, social risk, and institutional framework risk. ...

Update Indonesia edisi November-Desember 2024 mengangkat laporan utama mengenai Pemerintahan Presiden Prabowo yang memiliki perhatian serius dalam transisi energi dan kebijakan iklim. Hal ini seperti yang diutarakan dalam KTT G20 dan COP29. Setidaknya, ada tiga risiko yang harus dimitigasi oleh pemerintahan Presiden Prabowo di tahun 2025 dan seterusnya, yaitu risiko teknologi, risiko sosial, dan risiko kerangka lembaga. Di bidang hukum, ...

The October 2024 edition of the Indonesian Update features a major report on women’s representation in Indonesian politics, which still faces challenges even though the 30% quota has been formally implemented. Many political parties only fulfill this requirement symbolically without substantial support, such as cadreship and coaching. A strategy is needed to increase women’s participation in politics, including incentives for ...

Update Indonesia edisi Oktober 2024 mengangkat laporan utama mengenai keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia yang masih menghadapi tantangan meskipun kuota 30% telah diterapkan secara formal. Banyak partai politik hanya memenuhi persyaratan ini secara simbolis tanpa dukungan substansial, seperti kaderisasi dan pembinaan. Diperlukan strategi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam politik, termasuk insentif bagi partai yang benar-benar mendukung keterlibatan perempuan dalam politik. ...

The September 2024 edition of the Indonesian Update features a main report on the debate over the authority of the Constitutional Court (MK) in the decision of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 (MK Decision No. 60), which regulates the minimum age requirements for Candidates for Governor or Candidates for Deputy Governor, and Constitutional Court Decision Number 70/PUU-XXII/2024 (MK Decision ...

Update Indonesia edisi September 2024 mengangkat laporan utama mengenai perdebatan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 (Putusan MK No. 60) yang mengatur syarat usia minimal Calon Gubernur atau Calon Wakil Gubernur, dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 (Putusan MK No. 70) yang memutus ambang batas pencalonan dalam pemilihan kepala daerah. Putusan 60 dan 70 dinilai ...